Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Putusan MK dan MA Diharapkan Akhiri Polemik TWK Pegawai KPK

Jumat, 10 September 2021 | 20:42 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Setara Institute, Hendardi berharap polemik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN dapat berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hendardi menilai sudah saatnya publik fokus mengawasi kerja KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi.

"Dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi," kata Hendardi dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

Diketahui, MA memutuskan menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan pegawai nonaktif KPK, Yudi Purnomo dan Farid Andhika terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang salah satunya memuat soal TWK. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan, secara substansial desain alih status pegawai KPK menjadi ASN telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan aturan itu, salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.

MA berpendapat aturan TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan sarana atau tool berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK. Sarana berupa TWK itu, kata MA, merupakan persyaratan formal yang diutangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil, yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

"MA telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK No. 1/2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021. Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan TWK sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional. Dalam putusannya, MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur objektif dalam sebuah test ASN maupun pengembangan karir ASN," kata Hendardi.

Sebelumnya, MK juga telah menolak permohonan uji materi atau judicial review Pasal 69B dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) yang diajukan KPK Watch. MK memutuskan alih status pegawai KPK melalui TWK konstitusional. MK menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Hendardi meminta KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera megambil sikap atas putusan MA dan MK yang menyatakan TWK pegawai KPK legal dan konstitusional. Dikatakan, putusan MA dan MK dapat menjadi rujukan administrasi bagi BKN dan KPK untuk melanjutkan proses peralihan status pegawai lembaga antikorupsi.

"Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN. Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan," katanya.

Meski demikian, Hendardi mengatakan putusan dua lembaga yudikatif itu tidak menutup pintu terhadap pihak-pihak yang masih berkeberatan dengan hasil TWK. Para pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK tetap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mendapat surat keputusan pemberhentian.

"Namun demikian, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial. Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Diminta Fee Rp 10 M, Rita Widyasari Anggap Eks Penyidik KPK seperti Malaikat

Rita Widyasari menganggap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju seperti malaikat yang membantunya mengurus perkara, meski diminta fee Rp 10 miliar.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Peparnas XVI Papua Siap Digelar untuk Menjaring Bibit Unggul

Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun mengatakan bahwa Peparnas XVI akan menjadi ajang meningkatkan prestasi para atlet.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Mekeng Tolak Wacana Pembubaran Densus 88

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menolak wacana pembubaran Densus 88 Antiteror Polri. Densus 88 lahir atas amanat UU Pemberantasan Terorisme.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Kapolri Minta Anggota Langgar Aturan Ditindak Tegas

Kapolri menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda di Indonesia, merespon terjadinya tindakan kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum anggota.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Anggota FPI Tidak Ajukan Nota Keberatan

Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan, dua anggota Polri yang didakwa membunuh empat anggota Laskar FPI tak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Inovasi Stiker Hologram Pajak Kendaraan Kemendagri Diapresiasi

Inovasi digitalisasi pajak kendaraan dalam bentuk stiker hologram yang diluncurkan Kemendagri bersama Korlantas Polri dan Jasa Raharja diapresiasi.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Sandiaga Memberdayakan Masyarakat Lewat Konservasi Penyu

Konservasi penyu selain menjadi daya tarik wisata juga menciptakan lapangan kerja di mana masyarakat bisa diberdayakan.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Pemerintah Minta PTM Anak SD Dilaksanakan dengan Hati-hati

Pemerintah secara terbuka meminta agar sekolah tatap muka, khususnya untuk anak usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan hati-hati.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Oknum Polisi Didakwa Menganiaya dan Membunuh Anggota FPI di KM 50 Tol Japek

Jaksa penuntut umum mendakwa dua anggota polisi, Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan telah menganiaya dan membunuh 4 anggota FPI di KM 50 Tol Japek.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Minta Tak Seret Namanya, Azis Syamsuddin Panggil Rita Widyasari dengan Sebutan Bunda

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memanggil Rita Widyasari dengan bunda saat meminta mantan Bupati Kukar itu tak menyeret namanya jika diperiksa KPK.

NASIONAL | 18 Oktober 2021


TAG POPULER

# Jembatan Gantung


# Merah Putih


# Piala Thomas


# Luhut Pandjaitan


# Kasus Covid-19



TERKINI
Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings