Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mukhamad Misbakhun

Kebijakan PPN dan PPh RUU KUP Dinilai Bebani Masyarakat dan Dunia Usaha

Jumat, 10 September 2021 | 20:01 WIB
Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, pemberlakuan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) cenderung terlalu membebani masyarakat. Padahal masyarakat membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih dari dampak-dampak pandemi Covid-19.

Misbakhun juga menilai perumusan RUU KUP sebagai bentuk kegagalan dalam melihat perekonomian secara holistik yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder.

"Kalau ada rencana kenaikan PPN, maka risikonya kenaikan PPN ini akan memberikan dampak pada konsumsi, sehingga menyebabkan kita mengalami kontraksi di pertumbuhan ekonomi," kata Misbakhun dalam webinar RUU KUP: Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021 yang digelar Tax Centre LPPIA FIA Universitas Indonesia, Jumat (10/9/2021).

Menurutnya, biaya sosial, ekonomi, politik dan keamanan atas pengesahan draf RUU KUP cenderung tidak sepadan dengan potensi risiko maupun output yang dihasilkan. Pemberlakuan kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP berpotensi menimbulkan demand shock pada 2022 atau 2023 mendatang.

"Demand shock dapat memicu kerentanan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Ketika terjadi instabilitas politik, sektor ekonomi akan menjadi yang pertama terkena dampaknya," ujarnya.

Misbakhun menegaskan, seluruh pihak perlu menjaga dan mengawal upaya pemulihan ekonomi nasional tetap dalam jalur terbaiknya seperti yang telah berlangsung sejauh ini dengan mengedepankan sinergi dan koordinasi antar lembaga lintas sektor.

Dalam acara yang sama, Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu menyampaikan, dari respon dunia usia yang himpun berbagai media, RUU KUP oleh dunia usaha dinilai bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), di mana semangat dari UU Ciptaker adalah menarik minat investasi, membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak ekspor. Sementara RUU KUP justru membuat investasi kurang menarik, sehingga mengganggu perluasan lapangan kerja dan ekspor.

Dunia usaha juga menilai pengenaan PPN terhadap bahan kebutuhan pokok dapat memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat yang miskin dan hampir miskin.

"Momentum kenaikan tarif pajak dinilai tidak pas, padahal dunia usaha masih kesulitan menghadapi badai pandemi.

UMKM juga akan sulit naik kelas jika ada kenaikan tarif pajak Selain itu, pembahasan RUU KUP juga minim partisipasi publik," kata Primus.

Primus memberi saran, pembahasan RUU KUP silahkan dilanjutkan dan diselesaikan. Tapi, pemberlakuan UU baru yang mensyaratkan jenis pajak baru dan kenaikan tarif sebaiknya ditunda hingga ekonomi Indonesia berjalan normal.

"Fokus saja pada upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari jenis pajak dengan tarif pajak yang sudah ada," kata Primus.

Hal penting lainnya, perbaiki data dan konsolidasi data wajib pajak (WP). Pemerintah perlu membangun single identity number (SIN) agar wealth setiap WB bisa dipantau dan membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, perlu melibatkan media massa secara optimal untuk partisipasi publik.

“Partisipasi publik perlu dilakukan lewat media massa. Kami mendukung agenda reformasi perpajakan tidak boleh padam, tetap dilanjutkan,” kata Primus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Pengadilan Niaga pada PN Jakpus telah menjatuhkan status PKPU terhadap perusahaan pengembang apartemen Gayanti, PT BPI.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


OTT Bupati Kuansing, KPK Sita Mata Uang Asing

Lili tidak menjelaskan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya barang-barang itu.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Megawati Soekarnoputri Ingin Polisi Dicintai Rakyat

Megawati Soekarnoputri menginginkan agar polisi tetap dicintai rakyat. Seluruh anggota Polri diminta mengingat fungsi dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Kapolri: Jangan Antikritik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak bersikap antikritik atas masukan dari masyarakat terhadap institusi Polri

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Langkah Kadiv Propam Temui Komnas HAM

Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menemui Komnas HAM.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Terbatas Waktu, KPK Umumkan Penetapan Tersangka Tanpa Kehadiran Bupati Kuansing

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Andi Putra dan sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau

NASIONAL | 19 Oktober 2021

KH Said Aqil Siroj Siap Kembali Mencalonkan Diri sebagai Ketua Umum PBNU

“Kalau diminta oleh para kiai, saya siap (mencalonkan diri),” kata KH Said Aqil Sirajd.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Jubir OJK: Waspadai Modus Pinjol Ilegal Lewat SMS dan WhatsApp

Jubir OJK Sekar Putih Djarot mengingatkan masyarakat untuk waspada dan segera mengnali ciri-ciri pinjol.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Ketegasan Kapolri Benahi Jajaran Dapatkan Apresiasi

ICPW memberikan apresiasi terhadap Kapolri yang dengan cepat melakukan pembenahan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

NASIONAL | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Begini Cara Kerja Obat Covid Molnupiravir

Begini Cara Kerja Obat Covid Molnupiravir

KESEHATAN | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings