Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Wajib Benahi PeduliLindungi Agar Lebih Terproteksi

Selasa, 7 September 2021 | 06:59 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar telematika Abimanyu Wahjoewidajat mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta Kementerian Kesehatan dan vendornya membenahi aplikasi PeduliLindungi agar lebih aman dan terproteksi. Dengan demikian, data-data peserta vaksin terjamin aman dan tidak disalahgunakan pihak lain.

"Diperlukan adanya verifikasi langkah kedua, bisa berupa meminta PIN/password via SMS atau dari email sebelum bisa mengunduh atau membuka sertifikat vaksin. Jadi fitur ini memprioritaskan keselamatan akses dari ponsel pribadi. Jadi meminimalkan adanya kebocoran data dari pihak lain," katanya kepada Beritasatu.com, Senin (6/9/2021).

Menurutnya, si pemilik akun tidak hanya memasukkan data pribadinya saja seperti no NIK, KTP, dan tanggal lahir. Lalu keluar sertifikat vaksin, karena hal itu bisa dilakukan pihak lain kalau mengetahui data pribadi.

Pemerintah wajib membuat proteksi yang lebih ketat dan aman, agar data pribadi seseorang tidak mudah diakses oleh pihak lain dengan adanya pemberitahuan atau peringatan ketika data vaksin tersebut ingin dilihat atau diakses pihak lain.

"Jadi kalau ada ingin yang akses, si pemilik data mengetahuinya. Logikanya seperti itu aman. Tetapi konsultan Kemkominfo dan Kemkes ini saya lihatnya sepertinya culun dan tertinggal langkah karena tidak menerapkan proteksi yang bagus dan bertingkat keamanan data, padahal ini data base nasional yang seharusnya melakukan jenjang proteksi keamanan data agar terlindungi dengan baik," urai dia.

Pria yang biasa disapa Abwach itu merasa aneh dengan anjuran bagaimana mengedukasi masyarakat agar data pribadi tidak bocor dan disalahgunakan. Masyarakat sudah menyerahkan data-datanya ke PeduliLindungi untuk diaktifkan, kemudian dipadupadankan untuk menjadi data peserta vaksinasi.

"Seharusnya yang berpikir jangan sampai bocor itu adalah tugas Kemkominfo dan Kemkes, bukan masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya seperti men-download aplikasi. Jadi sekarang tugas pemerintah yang menjaganya dengan benar, jangan lagi salahkan masyarakat," kritiknya.

Ia pun kecewa Kemkominfo dan Kemkes yang saling lempar tanggung jawab satu sama lain dan terakhir ke pihak ketiga terkait kebocoran data vaksinasi. Hal ini pun masih belum cukup jelas, karena kebocoran, data dicuri atau kelalaian dalam penyimpanan.

"Hasil investigasi dari pihak Siber Polri dan lainnya harus dipublikasikan bukan hanya hasil interogasi saja. Jangan ada pihak karena sudah ketahuan lalu dikambingkanhitamkan dan masalah selesai. Ini jadi terkesan saling menutupi kesalahan yang ada," ungkap dia.

Perlu ada pembuktian, data-data tersebut diambil dari eHAC atau sumber lain seperti PeduliLindungi yang saat ini masih dipakai dan menjadi kewajiban warga negara di Indonesia.

Abwach juga menjelaskan saat seseorang membuka rekening bank, membuat KK/KTP, membuat akun di aplikasi bank digital, dan lainnya data pribadi tentunya wajib diberikan (foto KTP bahkan foto wajah). Terkait keamanan data nasabah atau pribadi tersebut bisa saja juga ada kemungkinan disalahgunakan.

"Namun saat mereferensi informasi yang lebih spesifik, maka bisa ketahuan dari mana sumbernya. Jadi ada kesannya informasi yang ditanyakan oleh pihak bank dan tidak ada di eHAC. Dan kemudian ada bocor informasi tersebut, berarti sumbernya bukan dari eHAC tetapi dari bank atau lembaga lain," jelasnya.

Tetapi kalau ada nomor vaksin, hal ini jelas dari eHAC bukan dari bank karena kalau masyarakat daftar membuka rekening bank tidak ditanyakan nomor vaksin. Kalau data vaksin bocor, tentunya bank tidak terlibat.

"Sebenarnya di perbankan itu memberlakukan juga kode unik untuk memverifikasi data nasabahnya dan cukup dijaga penyimpanannya. Jadi bukan sekadar nomor KTP dan kode yang diselipkan dengan karakter khusus," tutup dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Diminta Fee Rp 10 M, Rita Widyasari Anggap Eks Penyidik KPK Seperti Malaikat

Rita Widyasari menganggap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju seperti malaikat yang membantunya mengurus perkara, meski diminta fee Rp 10 miliar.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Peparnas XVI Papua Siap Digelar untuk Menjaring Bibit Unggul

Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun mengatakan bahwa Peparnas XVI akan menjadi ajang meningkatkan prestasi para atlet.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Mekeng Tolak Wacana Pembubaran Densus 88

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menolak wacana pembubaran Densus 88 Antiteror Polri. Densus 88 lahir atas amanat UU Pemberantasan Terorisme.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Kapolri Minta Anggota Langgar Aturan Ditindak Tegas

Kapolri menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda di Indonesia, merespon terjadinya tindakan kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum anggota.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Anggota FPI Tidak Ajukan Nota Keberatan

Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan, dua anggota Polri yang didakwa membunuh empat anggota Laskar FPI tak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Inovasi Stiker Hologram Pajak Kendaraan Kemendagri Diapresiasi

Inovasi digitalisasi pajak kendaraan dalam bentuk stiker hologram yang diluncurkan Kemendagri bersama Korlantas Polri dan Jasa Raharja diapresiasi.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Sandiaga Memberdayakan Masyarakat Lewat Konservasi Penyu

Konservasi penyu selain menjadi daya tarik wisata juga menciptakan lapangan kerja di mana masyarakat bisa diberdayakan.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Pemerintah Minta PTM Anak SD Dilaksanakan dengan Hati-hati

Pemerintah secara terbuka meminta agar sekolah tatap muka, khususnya untuk anak usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan hati-hati.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Oknum Polisi Didakwa Menganiaya dan Membunuh Anggota FPI di KM 50 Tol Japek

Jaksa penuntut umum mendakwa dua anggota polisi, Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan telah menganiaya dan membunuh 4 anggota FPI di KM 50 Tol Japek.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Minta Tak Seret Namanya, Azis Syamsuddin Panggil Rita Widyasari dengan Sebutan Bunda

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memanggil Rita Widyasari dengan bunda saat meminta mantan Bupati Kukar itu tak menyeret namanya jika diperiksa KPK.

NASIONAL | 18 Oktober 2021


TAG POPULER

# Jembatan Gantung


# Merah Putih


# Piala Thomas


# Luhut Pandjaitan


# Kasus Covid-19



TERKINI
Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

MEGAPOLITAN | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings