Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tak Banding, Eks Mensos Juliari Segera Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara

Selasa, 31 Agustus 2021 | 21:12 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara segera menjalani vonis 12 tahun pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal ini lantaran Juliari memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan terkait perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

"Informasi dari kepaniteraan PN Jakarta Pusat, terdakwa (Juliari) tidak mengajukan upaya hukum banding," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Seperti halnya Juliari, KPK juga memutuskan tidak mengajukan banding. Hal ini karena KPK menilai analisis yuridis jaksa penuntut telah diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dan seluruh amar tuntutan telah pula dikabulkan.

"Maka KPK juga tidak lakukan upaya hukum banding," kata Ali.

Dengan demikian, perkara suap bansos dengan terdakwa Juliari Batubara telah berkekuatan hukum tetap. Ali mengatakan, setelah menerima salinan petikan putusan, jaksa penuntut akan segera menyerahkan administrasi perkara kepada jaksa eksekutor untuk mengeksekusi putusan, termasuk menjebloskan Juliari ke lembaga pemasyarakatan.

"Berikutnya, setelah tim JPU memperoleh salinan petikan putusan maka segera menyerahkan administrasi perkara kepada jaksa eksekutor KPK untuk pelaksanaan eksekusinya," kata Ali.

Sebelumnya, Juliari memutuskan tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan hakim kepadanya dalam perkara penerimaan suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

"Beliau sudah memutuskan tidak banding," kata penasihat hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail, saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Juliari. Selain itu, majelis hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp14,59 miliar subsider dua tahun dan pencabutan hak politik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menyatakan, Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19 secara bersama-sama dan berlanjut.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Juliari lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberangkatkan, majelis hakim menilai Juliari tidak berjiwa kesatria karena tidak mengakui perbuatannya dan bahkan menyangkal telah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek selama proses persidangan perkara tersebut.

"Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya," kata hakim saat membacakan putusan terhadap Juliari, Senin (23/8/2021).

Selain tidak berjiwa kesatria, majelis hakim menyebutkan, hal yang memberatkan hukuman Juliari lainnya. Hakim menyatakan tindak pidana suap ini dilakukan Juliari saat Indonesia dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu pandemi Covid-19.

"Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam, yaitu wabah Covid-19," kata hakim.

Sementara itu, untuk hal meringankan, Juliari disebut belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Hakim juga menilai Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Menurut hakim, Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Selama persidangan kurang lebih empat bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso," kata hakim.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Eks Dirut PT JIP Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

Dittipikor Bareskrim Polri menetapkan mantan Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Ario Pramadhi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

NASIONAL | 29 November 2021

Pemerintah dan DPR Harus Ulangi Proses Pembuatan UU Ciptaker

Pakar hukum tata negara Juanda menyebut pemerintah dan DPR harus mengulangi proses pembuatan UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 29 November 2021

Komitmen Pemerintah Pulihkan Ekonomi Papua Diapresiasi

Pemerintah terus berupaya menunjukkan komitmen memulihkan ekonomi, khususnya bagi wilayah Papua.

NASIONAL | 29 November 2021

Kandidat Mangkunegara, KRMH Roy Dinilai Minim Kontroversi

KRMH H Roy Rahajasa Yamin dipandang memiliki kelebihan nilai positif dibanding kandidat lain.

NASIONAL | 29 November 2021

Luhut Minta BBI Masuk Kurikulum Pendidikan

Luhut Binsar Pandjaitan meminta, karakter Bangga Buatan Indonesia (BBI) bisa masuk dalam kurikulum pendidikan

NASIONAL | 29 November 2021

Keributan Kopassus dan Brimob di Papua Sudah Selesai

Keributan antara anggota Kopassus dan Brimob di Papua dinyatakan sudah selesai.

NASIONAL | 29 November 2021

EF EPI 2021: RI Peringkat 80 dari 112 Negara Dunia

EF Education First meluncurkan Laporan Indeks Kecakapan Bahasa Inggris (English Proficiency Index/EPI_ 2021.

NASIONAL | 29 November 2021

YKDI Gelar Serbuan Vaksin Covid-19 di Pelosok Jabar

Yayasan Kridha Dhari Indonesia (YKDI) menggelar serbuan vaksin Covid-19 hingga ke pelosok Jabar.

NASIONAL | 29 November 2021

Amankan Nataru, 179.814 Personel Gabungan Bersiaga

Sebanyak 179.814 personel gabungan TNI, Polri, Pemda, dan instansi lainnya bakal dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan pelayanan saat Nataru

NASIONAL | 29 November 2021

Polisi Endus Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Sultra

Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengendus adanya dugaan penyelewengan pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun anggaran 2021

NASIONAL | 29 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Penjualan Online MPPA Tumbuh 167% di Kuartal III 2021

Penjualan Online MPPA Tumbuh 167% di Kuartal III 2021

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings