Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Firli: Penetapan Kawasan Hutan Penting demi Memutus Korupsi

Rabu, 28 Juli 2021 | 19:27 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua KPK Firli Bahuri menekankan pentingnya penetapan kawasan hutan untuk memutus rantai korupsi dari hulu ke hilir. Hal ini lantaran, penetapan kawasan hutan merupakan salah prasyarat utama segala kegiatan berusaha dan non berusaha di kawasan hutan. Demikian disampaikan Firli dalam webinar "Percepatan Penetapan Kawasan Hutan, Tutup Celah Korupsi", yang digelar Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) secara daring, Rabu (28/7/2021).

"Kawasan hutan haruslah memiliki kejelasan status, keberadaan dengan pengakuan, serta terbebas dari hak-hak pihak ketiga. Jika implementasi kebijakan satu peta (one map policy) kawasan hutan sudah tercapai 100%, konflik tenurial, ketidakpastian penguasaan lahan hingga perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan usaha bisa terurai secara perlahan tapi pasti dari hulu ke hilir," kata Firli dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Hadir dalam webinar ini, Kepala Staf Presiden, Moeldoko; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, Andi Tenrisau; akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo, dan perwakilan dari Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante.

Firli mengatakan, sejak pertengahan tahun 2020, KPK telah berupaya mendukung program pemerintah untuk pertumbuhan investasi dalam ilklim berusaha yang sehat, melalui langkah kerja sama KPK dengan Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN. Penetapan kawasan hutan, katanya memberi kepastian hukum untuk pemerintah mempertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, sehingga kegiatan berusaha dan non berusaha dikawasan hutan bisa disiplin mengikuti tata ruang dan wilayah yang disesuaikan dengan PKH. Dikatakan, penetapan kawasan hutan memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada investor.

"Karena modal kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melalui dana investor. Sehingga, mereka perlu diyakinkan untuk menanamkan investasinya di Indonesia," kata Firli.

KPK berharap melalui capaian penetapan kawasan hutan ini, tindakan dan kerja sama oleh oknum dalam dunia usaha yang koruptif pada upayanya mengubah fungsi kawasan hutan dan melanggar ketetapan hukum yang sah, bisa hilang dan tidak terjadi lagi. Hal tersebut merupakan masa depan yang sesuai dengan cita-cita KPK, yaitu menghilangkan korupsi di Indonesia.
"Bayangkan, KPK telah menghasilkan penyelamatan potensi kerugian negara Rp 592 T. Angka ini sungguh besar. KPK terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan aset milik negara maupun daerah," katanya.

Dikatakan, penetapan kawasan ini tidak hanya memberi kekuatan hukum bagi negara, tetapi juga legitimasi bagi masyarakat untuk mempertahankan kawasan hutan di wilayahnya sebagai lapisan utama dan modal hidup generasi kedepan. Aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas PK pada tahun 2021-2022 adalah percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta. Indikator keberhasilannya adalah penetapan 18.056.925,2 hektare dari lima Provinsi yaitu Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.

Dikatakan, KPK memahami tantangan capaian penetapan kawasan hutan seperti aksesibilitas wilayah yang akan ditata batas secara topografi sulit dilaksanakan tata batas, penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam tata batas kawasan hutan, dukungan anggaran dan SDM, dan komitmen yang tinggi dari stakeholder terkait.

Firli menjelaskan, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan menjalankan fungsi koordinasi mendorong percepatan pencapaian ini bersama- sama dengan Kementerian Lembaga, Pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM capaian penetapan kawasan hutan harus terus dimaksimalkan. Kini penetapan kawasan hutan sudah tercapai 61% se-Indonesia, masih tersisa 37 juta hektare yang belum ditetapkan. Padahal UU Cipta kerja mensyaratkan dua tahun harus selesai.

"KPK melalui Stranas PK dan menjalankan fungsi koordinasi nya mendorong percepatan pencapaian ini bersama sama dengan Kementerian Lembaga, Pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hamish Daud Jadi "Pemulung Modern"

Menurut Co-Founder Octopus, Hamish Daud, aplikasi ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah sampah kemasan bekas pakai untuk didaur ulang.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021

Bersama Almamater, Alumni IPB Dorong Keberhasilan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di NTT

Potensi alumni IPB dari berbagai profesi sangat bisa dioptimalkan untuk kesuksesan program pemerintah dari tingkat nasional hingga daerah seperti NTT.

NASIONAL | 28 September 2021

Waspadai 23 Wilayah Ini Akan Alami Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang patut diwaspadai.

NASIONAL | 28 September 2021

Kabar Baik, IPB dan BPI-BRIN Ciptakan Oxygen Concentrator Berbahan Baku Lokal

IPB University dan Balai Pengembangan Instrumentasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPI-BRIN) berhasil menciptakan oxygen concentrator.

NASIONAL | 28 September 2021

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Lewat Hackathon 2021, BPJS Kesehatan Jaring Bakat Teknologi Informasi Kesehatan

Lewat Hackathon 2021, BPJS Kesehatan Jaring Bakat Teknologi Informasi Kesehatan

KESEHATAN | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings