Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemberantasan Mafia Tanah Jangan Sekadar Lips Servis

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:46 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Sampai saat ini masih banyak korban praktik mafia tanah yang diabaikan oleh aparat penegak hukum, termasuk kasus-kasus perampasan tanah. Oleh karena itu, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan mafia tanah dan pemenuhan hak-hak korban perampasan tanah jangan sekadar lips service.

Harapan itu disampaikan salah satu korban mafia tanah yang juga Guru Besar IPB University, Prof Ing Mokoginta dalam surat terbuka ketiga untuk Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan di rumah dinasnya di perumahan IPB, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/7/2021).

Surat terbuka itu dibuat kembali oleh Ing Mokoginta karena laporan kasus perampasan tanah miliknya tak kunjung dituntaskan. Dia menduga ada oknum aparat yang menjadi beking perampas tanah, sehingga dia berniat membawa kasus ini ke Mabes Polri.

Profesor Ing mengaku kecewa dengan lambannya proses penyidikan oleh Polda Sulawesi Utara terhadap kasus pemalsuan sertifikat di atas tanah miliknya seluas 1,6 hektare di Kotamobagu, Sulawesi Utara.

“Perampasan tanah SHM kami di Kotamobagu sudah kami laporkan ke Polda Sulut empat tahun lalu. Kasus perampasan tanah kami sudah ditangani oleh lima Kapolda. Terakhir, kami tahu direktur penyidik pun sudah diganti,” ujarnya.

Ing Mokoginta menjelaskan, bukti-bukti tindak pidana perampasan tanahnya sangat kuat, di antaranya sertifikat aspal terbitan 2009 di atas tanahnya sudah dibatalkan hingga inkrah di Mahkamah Agung. Namun, hingga kini baru ada satu orang yang diperiksa dari 12 orang yang dilaporkan. Saat ini, kata dia, ada upaya untuk menghambat penyidikan yang dilakukan pihak terlapor dengan cara menggugat lagi tanah miliknya.

Menurut Prof Ing, jika ini dibiarkan oleh pihak penyidik Polda Sulut maka sama saja sengaja ingin mengabaikan perintah Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang ingin agar mafia tanah diberantas.

“Saat ini, pihak terlapor justru menggugat kami di pengadilan negeri dengan menggunakan SHM yang sudah dibatalkan dan sudah ditarik kembali oleh BPN Kotamobagu. Bukankah hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana penggunaan dokumen palsu lagi.? Kami menduga ini upaya pihak terlapor dan komplotan mafia serta beking-bekingnya untuk menghambat proses penyidikan perkara pidana yang sudah kami laporkan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan perintah Presiden dan Kapolri untuk memberantas mafia tanah beserta beking-bekingnya,” ujar Ing Mokoginta.

Jika kasus yang menimpanya tak kunjung tuntas, Ing berencana membawa kasus ini ke Mabes Polri dalam waktu dekat ini. Dia berharap, kasus ini dapat cepat selesai karena bisa langsung di awasi Kapolri.

“Mengingat bahwa pengaduan kami telah direspon oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) dan mengingat pula tidak terlihat ada kemajuan berarti dalam proses penyidikan di Polda Sulut, maka kami meminta kasus ini dilimpahkan ke Tipidum Mabes Polri. Kiranya kami diberi petunjuk untuk memindahkan perkara kami ke Tipidum Mabes Polri sesegera mungkin. Sekali lagi, kami mohon bantuan Bapak Presiden dan Kapolri dalam penyelesaian perkara kami. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih,” tutur Ing Mokoginta.

Mandek
Sementara itu, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menjelaskan, apa yang dialami Mokoginta memang banyak yang dialami para korban perampasan tanah lainnya. Menurut Budi, laporan kasus perampasan tanah miliknya di Cengkareng juga sempat mandek saat ditangani di Polda Metro Jaya, sehingga dia melimpahkan kasus tersebut ke Mabes Polri.

Karena itu, Budi meminta agar para korban perampasan tanah harus menyiapkan data kepemilikan secara lengkap agar siap beradu data dengan mafia perampas tanah. Budi menegaskan, perampasan tanah bukan perkara perdata tetapi pidana.

“Perampasan, apa pun bendanya, bukan sengketa. Ini bukan perkara perdata, melainkan pidana. Jadi, korban perampasan tanah harus siap adu data dengan mafia perampas tanah yang sudah dilaporkan tindak pidananya kepada polisi,” ujar Budi.

Sedangkan, Ketua Relawan Wira Lentera Jiwa (WLJ) Janes Yoshua berharap Kapolri yang baru bisa mewujudkan perintah Presiden Jokowi untuk memberantas beking mafia tanah agar korban segera mendapatkan hak tanah mereka. Janes juga berharap para relawan Jokowi yang duduk di pemerintahan, khususnya Kantor Staf Presiden (KSP) juga memiliki semangat yang sama membantu para korban.

“Saya yakin di bawah Kapolri yang baru pemberantasan beking mafia tanah bisa terlaksana. Kami bersama FKMTI siap membantu dengan memberikan data-data valid milik para korban perampasan tanah supaya korban segera mendapatkan hak mereka, tidak diseret-seret ke pengadilan perdata, dan komplotan mafia tanah segera ditangkap,” tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Melalui Sekolah Lapang, Kementan Sebarkan Pengetahuan Baru untuk Petani

Kementerian Pertanian memberikan pengetahuan baru kepada petani dalam Sekolah Lapang (SL) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP).

NASIONAL | 20 September 2021

Waspada, 23 Wilayah di Indonesia Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 20 September 2021

Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Tenggelam di Pelabuhanratu

Tim SAR gabungan bersiaga dan melanjutkan pencarian korban tenggelam kecelakaan laut di Pantai Kebonkalapa Citepus, Pelabuhanratu, Sukabumi.

NASIONAL | 20 September 2021

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Mujahidin Indonesia Timur


# Napoleon Bonaparte


# Pengobat Alternatif Ditembak


# Manchester United



TERKINI
Teknologi Keamanan Dukung Bisnis Finansial Go Digital

Teknologi Keamanan Dukung Bisnis Finansial Go Digital

EKONOMI | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings