Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemajuan Papua 20 Tahun Hasil Kebijakan Otsus

Minggu, 25 Juli 2021 | 18:03 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh senior Papua Michael Manufandu menyebut berbagai kemajuan yang diraih Papua selama 20 tahun ini tidak lepas dari adanya kebijakan otonomi khusus (otsus) sebagaimana diatur dalam UU 21/2001.

"Saya sebagai saksi sejarah, juga sebagai pelaku sejarah. Dengan UU 21/2001 itu banyak hak-hak orang Papua diangkat sehingga kita bisa melihat perkembangan selama 20 tahun itu sangat luar biasa," kata Manufandu, Minggu (25/7/2021).

Manufandu yang kini dipercayakan sebagai penasihat pemerintah untuk urusan Papua menyebut lahirnya UU 21/2001 akibat selama 37 tahun Papua mengalami kemunduran, keterbelakangan dan ketersisihan.

Saat era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, katanya, presiden menolak RUU tentang Otsus Papua baik yang diajukan oleh Depdagri maupun Pemprov Irian Jaya saat itu.

Selanjutnya, Presiden Gus Dur memanggil empat orang tokoh Papua, yaitu Michael Manufandu, Simon Morin, Lukas Degei dan Erari untuk menyampaikan kepada rakyat Papua bahwa UU Otsus Papua disusun sendiri oleh orang Papua menurut hasrat, keinginan dan kehendak orang Papua sendiri, tapi tetap dalam bingkai NKRI.

Dengan dasar itulah, putra-putri Papua terdidik menyusun draf RUU Otsus Papua yang kemudian disetujui dan disahkan oleh DPR RI pada 21 November tahun 2001.

Tanpa adanya UU Nomor 21 Tahun 2001, katanya, Papua saat ini tidak mungkin memiliki dua provinsi, memiliki 42 kabupaten/kota. 733 kecamatan atau distrik dan 7.143 desa atau kampung.

"Dengan UU 21/2001 itu pemerintah berusaha lebih dekat dengan rakyat, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dekat dan harmonis dengan rakyat. Dulu waktu zaman kami, Papua tidak ada perkembangan apapun seperti yang terjadi sekarang ini, kami hanya bekerja dengan apa yang ada," tutur Manufandu yang sejak 1970 sudah dipercaya menjadi camat di Papua itu.

Mantan Dubes RI untuk negara Kolombia dan Dubes Keliling untuk Urusan Papua itu mengingatkan kalangan tertentu agar tidak terus-terusan menyoroti kegagalan program Otsus Papua.

Dari sisi infrastruktur, katanya, UU Otsus Papua mendorong tumbuhnya banyak lapangan terbang berkelas internasional di Papua, demikian pun dengan pelabuhan laut, jalan raya trans Papua yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya hingga wilayah pedalaman Papua.

Sementara dari sisi pembangunan sumber daya manusia, kini sudah banyak sekali orang Papua menjadi terpelajar dan bersekolah di berbagai universitas dan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.

"Di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat saya bertemu banyak anak-anak Papua yang sedang belajar. Demikian pun di Eropa, Tiongkok dan Jepang. Dimana-mana banyak anak Papua dapat kelonggaran dan kebebasan untuk belajar dengan dibiayai oleh negara dan oleh dana otsus. Jadi, UU 21/2001 itu harus disyukuri sebagai UU rekonsiliasi dan UU pembebasan," ujarnya.

Adapun dalam bidang politik, katanya, hampir seluruh jabatan diisi oleh putra-putri asli Papua.

"Hari ini Gubernur, Wakil Gubernur semua orang Papua. Begitupun Bupati, Walikota, Ketua dan anggota DPRD sampai pada level pejabat pemerintahan, 80-90% putra-putri asli Papua," ujarnya.

Ia menyambut baik hasil revisi UU 21/2001 yang telah disahkan oleh DPR pada 15 Juli 2021 dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan orang asli Papua dalam bingkai NKRI.

Sebelum lahirnya UU Otsus Papua, katanya, wilayah yang sangat luas itu hanya terdiri atas satu provinsi, satu gubernur, sembilan bupati, 117 camat dan 892 desa.

Namun setelah 20 tahun pascakebijakan Otsus Papua, pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat jauh lebih maju melampaui kemajuan pembangunan negara tetangga, Papua Nugini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mendagri Minta Pemda Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Mendagri Tito Karnavian memahami, hampir sebagian besar pendapatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota hingga 17 September 2021, masih di bawah 65%.

NASIONAL | 26 September 2021

2 Pekan Pascaserangan KKB, IDI Papua Sebut Nakes yang Jadi Korban Masih Jalani Pemulihan

Donald menyebutkan, jenazah perawat analis Gabriella Meilani sudah berhasil dievakuasi oleh TNI-Polri dari lokasi kejadian di di Kiwirok .

NASIONAL | 26 September 2021

Kronologi Gugurnya Anggota Brimob Saat Kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok

Kontak tembak antara TNI-Polri dengan KKB di wilayah Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Minggu pagi menyebabkan gugurnya Bharatu Muhammad Kurniadi.

NASIONAL | 26 September 2021

Jawa Tengah Juara Umum Kompetisi Olahraga Siswa Nasional 2021

Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi juara umum pada Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tahun 2021 dengan raihan 16 medali.

NASIONAL | 26 September 2021


BMKG: Hujan Lebat dan Petir Berpotensi Landa Sejumlah Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2021

Cegah Radikalisme, Literasi Perdamaian Perlu Terus Digaungkan di Kalangan Pemuda

Beberapa teroris berasal dari Pasuruan dan sekitarnya, sehingga perlu peningkatan literasi perdamaian masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

NASIONAL | 26 September 2021

Anggota Brimob Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok

Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

NASIONAL | 26 September 2021

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Menurut Soleman B Ponto banyak pihak yang tidak memahami keberadaan serta fungsi dari Bakamla.

NASIONAL | 26 September 2021

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Literasi Perdamaian


# Permata Buana


# Kegiatan Besar



TERKINI
60 Juta Rakyat Jerman Tentukan Pengganti Kanselir Merkel

60 Juta Rakyat Jerman Tentukan Pengganti Kanselir Merkel

DUNIA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings