Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menko Polhukam: Pemerintah Akan Tindak Tegas Demonstrasi yang Langgar Prokes

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:28 WIB
Oleh : Willy Masaharu / BW

Jakarta, Beritasatu.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan menindak tegas demonstrasi yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan (prokes), membahayakan keselamatan masyarakat, dan melanggar hukum.

“Pemerintah ingin menegaskan, aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan prokes, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas demi menyelamatkan masyarakat. Penegakan hukum menjadi kunci,” kata Mahfud, dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (24/7/2021).

Pernyataaan Menko Polhukam tersebut terkait adanya rencana aksi soal kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Mahfud menjelaskan, substansi UUD adalah menjaga keselamatan rakyat. Karena keselamatan rakyat kita jadikan pedoman sebagai hukum yang tertinggi.

“Berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah memang kemudian muncul seruan di media sosial yang digalang kelompok-kelompok tertentu aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah menangani Covid-19. Di mana-mana terjadi. Di Indonesia terjadi juga. Aksi-aksi yang dilakukan terhadap pemerintah. Biasa. Oleh karena itu kita bertemu, kita jelaskan masalahnya,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani Covid-19 ini.

“Pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat yang murni karena memang ya saya takut Covid tetapi gimana ekonomi saya. Sehingga aspirasi itu kita catat sebagai kondisi ekonomi yang kita alami. Khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan Covid-19 ini,” ujarnya.

Aspirasi
Dikatakan, pemerintah mendengar aspirasi dan mencatat semua dalam mengambil kebijakan penting.

“Tidak ada yang diabaikan, tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadangkala dalam aspirasi itu yang satu dan lain berbeda, dan pemerintah harus mengambil keputusan. Tetapi semua sudah didengar,” katanya.

Mahfud melanjutkan, pemerintah juga sudah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi.

“Ada kelompok yang tidak murni. Pemerintah sudah mengetahui memanfaatkan situasi. Tadi ada yang murni. Masalah ada ingin menentang pemerintah. Apa pun yang diputuskan pemerintah. Itu ada. Kita harus hati-hati, karena kelompok yang tidak murni ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan itu salah, padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat. Namun sebaiknya aspirasi di masa pandemi, melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti, webinar, virtual, dialog, itu silakan melalui medsos dan sebagainya,” katanya.

Mahfud kemudian meminta masyarakat tetap tenang, dan menjaga keamanan di wilayah masing-masing.

“Kami akan terus bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan menghadapi Covid-19 ini tanpa kotak-kotak politik. Covid itu kotak politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau harus dianggap musuh seperti politik, semua kekuatan di dalam negeri harus bersatu, beda partai, beda aliran, beda suku, bersatu hadapi Covid-19 karena itu membahayakan kita bersama,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

SBY dan AHY mengenang Almarhumah Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo.

NASIONAL | 21 September 2021

Dukung Transformasi Perusahaan Reasuransi Nasional, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

NASIONAL | 21 September 2021

Matindas Rumambi: Akurasi Data Bansos Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Matindas J Rumambi menegaskan akurasi data bansos harus sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

NASIONAL | 21 September 2021

Pengesahan Perjanjian MLA RI-Rusia Dukung Kerja Sama Hukum Bilateral

Pemerintah dan DPR telah selesai membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

NASIONAL | 21 September 2021

Begini Ceritanya Napoleon Bisa Masuk dalam Sel dan Diduga Aniaya Muhammad Kece

Penjaga rutan berpangkat bintara, diduga tidak bisa menolak permintaan Napoleon yang merupakan pejabat tinggi dan masih berstatus anggota.

NASIONAL | 21 September 2021

Rektor Uhamka: Mahasiswa Harus Punya Integritas dan Peduli Sesama

Semua mahasiswa Uhamka, lanjut Gunawan, juga harus mampu menghadapi realitas global dan memiliki bekal yang cukup menghadapi masa depan.

NASIONAL | 21 September 2021

Atasi Lapas Overcrowded , PP 99/2012 Diusulkan untuk Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 diusulkan untuk dicabut.

NASIONAL | 21 September 2021

Amnesti atau Grasi Massal, Solusi Jangka Pendek Atasi Lapas Overcrowded

Amnesti atau grasi massal merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi lapas overcrowded.

NASIONAL | 21 September 2021


Eddy Hiariej: Lapas Overcrowded Bukan Kesalahan Kemkumham

Eddy Hiariej menegaskan permasalahan lapas overcrowded bukan kesalahan Kemkumham.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

NASIONAL | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings