Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PSU Pilgub Kalsel, KPUD Klaim Telah Laksanakan Putusan MK

Jumat, 23 Juli 2021 | 17:08 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan (KPUD Kalsel) membacakan eksepsi atau nota keberatan atas gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan Paslon nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi atau H2D dalam persidangan di Mahkamah Konsitusi (MK), Jumat (23/7/2021).

Dalam eksepsinya, KPUD Kalsel menyatakan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sudah sesuai dengan tata kelola menurut hukum yang berlaku sekaligus menjalani putusan MK. Di sisi lain, KPUD Kalsel menilai, Denny-Defriadi menyalahi aturan karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan di MK.

Penasihat Hukum KPUD Kalsel, Hifdzil Alim mengatakan, MK memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, untuk menyidangkan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan.

Namun, Hifdzil menilai dalil-dalil yang disampaikan kubu Denny-Defriadi justru mengarah ke politik uang, keberpihakan oknum birokrat serta aparat desa, intimidasi, dan premanisme.

"Menurut kami dalil-dalil tersebut masuk dalam kriteria Pasal 73 Undang-undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan. Jadi bukan perselisihan hasil pemilihan. Bahwa dengan demikian, Yang Mulia, menurut kami Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara a quo," kata Hifdzil.

Selain itu, kata Hifdzil, kubu Denny-Defriadi tidak punya kedudukan hukum mengajukan gugatan di MK. Hal ini lantaran selisih suara antara paslon Denny-Defriadi dengan lawannya Sahbirin Noor-Muhidin sebanyak 2,35% atau melebihi ambang batas 1,5% yang disebutkan dalam Pasal 158 Ayat 1 Huruf b UU 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Faktanya perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait itu berjumlah 39.945 suara atau 2,35%. Oleh karena itu, menurut kami, Yang Mulia, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum," katanya.

Hifdzil, yang juga dosen luar biasa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menambahkan, kubu Denny-Defriadi tidak jelas menguraikan dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kalsel. Menurutnya, tak ada satu pun dalil yang menunjukkan KPUD Kalsel menyalahi aturan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Dalil-dalil pemohon tersebut tidak jelas. Karena persidangan ini sebenarnya memeriksa perselisihan hasil, bukan memeriksa soal money politic," katanya.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kalsel Edy Ariansyah mengatakan, pelaksanaan sebelum PSU dilakukan sesuai dengan amar putusan MK. KPUD Kalsel telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) baru sebelum melakukan penetapan kembali.

"Langkah-langkah pembentukan PPK dari tujuh kecamatan yang menjadi locus pemungutan suara ulang tidak terdapat satu pun ketua dan anggota PPK yang bertugas pada pemungutan suara pemungutan suara pada 9 Desember yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kota Banjarmasin," katanya.

Selain itu, KPUD Kalsel juga membentuk baru KPPS di 827 TPS yang pelaksanaannya melalui koordinasi dan supervisi KPUD kabupaten/kota.

"Adapun dalam seluruh proses pembentukan KPPS, jajaran termohon telah melakukan dengan sebaiknya dan menyelenggarakan secara transparan, membuka tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi dari Bawaslu," paparnya.

Edy memaparkan, selama proses pemungutan dan penghitungan suara dari 827 TPS, seluruh saksi masing-masing pasangan calon telah bertanda tangan dan menerima hasilnya. Kemudian dalam rekapitulasi dari tujuh kecamatan dihadiri dan disaksikan oleh seluruh saksi paslon. Hanya rekapitulasi di Kabupaten Tapim satu saksi pasangan calon nomor urut dua tidak hadir.

"Selain dan selebihnya seluruh calon hadir dan menyaksikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi. Dan seluruh hasil penghitungan rekapitulasi telah disampaikan kepada sampaikan salinannya kepada masing-masing pasangan calon," paparnya Edy.

Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 2, H Denny Indrayana-Difriadi Darjat atau H2D mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke MK. Dalam permohonannya, kubu H2D meminta MK menjatuhkan putusan pembatalan Sahbirin Noor-Muhidin sebagai pasangan calon atau penihilan suara Paslon 1. Permintaan itu disampaikan lantaran kubu H2D meyakini pelaksanaan PSU pada 9 Juni dipenuhi dengan kecurangan yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif berupa politik uang.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (21/7/2021), kuasa hukum kubu H2D membeberkan tujuh dalil permohonan disertai 610 alat bukti yang terdiri dari kesaksian, termasuk dari tim Paslon 1, handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021

Kasus Asusila di Pringsewu, Pelaku Diganjar 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Febri Wijaya alias Protol (29) diganjar hukuman penjara 7 Tahun 6 Bulan karena terbukti telah melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur

NASIONAL | 16 September 2021

LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan, Ini Daftarnya

LAN pada tahun 2021, kembali melakukan akreditasi tahap I terhadap 24 Lembaga Pelatihan

NASIONAL | 15 September 2021

Forum Rektor: Siapkan Perkuliahan Bauran dengan Melihat Kondisi Setempat

Forum Rektor Indonesia menyatakan para rektor menyambut baik persiapan perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas yang dilaksanakan secara bertahap dan bersyarat.

NASIONAL | 15 September 2021

Kesalahan Pemkot Palu Laporkan Data BOR Berdampak Fatal

Rizal meminta Pemerintah Kota Palu betul-betul menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran berharga agar tidak kembali terulang.

NASIONAL | 16 September 2021

Jenazah Gabriela Belum Berhasil Dievakuasi dari Jurang di Kiwirok

Jenazah Gabriella belum bisa dievakuasi karena sejak pagi kawasan itu dilanda hujan dan berkabut sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi.

NASIONAL | 16 September 2021

Dukung PTM, Pemda Diminta Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 16 September 2021

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia dengan diterbitkannya Permenkumham 34/2021

NASIONAL | 16 September 2021

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings