Logo BeritaSatu

Sidang PSU Pilgub Kalsel di MK, Kubu H2D Beberkan Bukti Keterlibatan KPU sebagai Timses Sahbirin-Muhidin

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konsitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan Paslon Nomor Urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi atau H2D, Rabu (21/7/2021).

Dalam sidang perkara nomor 24/PHP.GUB-XIX/2021 ini, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum kubu H2D mengawali permohonannya dengan menekankan wewenang MK mengesampingkan syarat ambang batas permohonan sengketa hasil pemilihan sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada.

BW, sapaan Bambang Widjojanto yang didampingi Heru Widodo, serta kuasa hukum lainnya secara daring mengungkapkan, terdapat tujuh dalil permohonan disertai 610 alat bukti, yang disampaikan pihaknya agar MK perlu mengesampingkan ambang batas dan memeriksa pokok permohonan sebagaimana 16 sengketa Pilkada lainnya.

"610 alat bukti itu di antaranya berupa kesaksian, termasuk dari tim paslon 1, handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel. Tujuh dalil pelanggaran dan kecurangan PSU yang kami hadirkan kepada majelis hakim konstitusi ini bukanlah by accident, tetapi by design. Penyebabnya, peristiwa kecurangannya tidak hanya berulang sejak pemilihan 9 Desember 2020, tetapi sebarannya juga merata di seluruh wilayah PSU,” kata BW dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

BW yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 ini mengatakan, dengan ratusan bukti yang ditemukan pihaknya, Bawaslu mengatakan tidak ada kecurangan dan tidak ada politik uang.

Sikap Bawaslu tersebut membuat pihaknya merasa heran. Apalagi, Bawaslu menyatakan untuk memenuhi syarat masif, pelanggaran politik uang harus terjadi di minimal 50% dari total 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

"Padahal wilayah PSU hanya terjadi di tiga kabupaten/kota. Syarat Bawaslu itu tentu saja tidak logis dan tidak rasional," katanya.

BW membeberkan, tujuh dalil pelanggaran dan kecurangan dalam proses PSU Pilgub Kalsel. Dalil-dalil itu meliputi: politik uang TSM paslon 1 di seluruh kecamatan PSU, Cagub Sahbirin Noor secara langsung melakukan politik uang, paslon 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa sebagai tim sukses (timses).

Selanjutnya intimidasi dan premanisme guna memenangkan petahana, penegakan hukum Bawaslu tidak berjalan, KPU Kalsel berpihak kepada petahana, KPU Kalsel mengacaukan DPT, misalnya dengan kehadiran pemilih yang berbeda antara absen dan C hasil dan serta NIK pemilih yang sengaja berbeda antara undangan dan KTP.

“Di Martapura, bayangkan sebanyak 26 dari 26 desa/kelurahan terpapar politik uang Paslon 1, dengan melibatkan oknum RT, aparat desa, yang digaji Rp2,5 - Rp 5 juta per bulan. Modus kecurangan dan pelanggaran ini dilakukan begitu rapi di seluruh kecamatan PSU. Mereka bahkan terlibat dari mulai tahap perencanaan hingga eksekusi,” kata BW.

Mantan Ketua YLBHI ini menambahkan, para oknum RT/koordinator RT ini juga menandatangani "pakta integritas" layaknya sebuah sumpah atau bai’at berisi jaminan data pemilih yang akan memberikan suaranya kepada Paslon 1 dengan iming-iming uang.

Tak hanya itu, nama-nama oknum RT yang menjadi tim sukses paslon 1 tersebut merupakan KPPS yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan baik pada pemilihan 9 Desember 2020 ataupun PSU 9 Juni 2021.

“Itu artinya, terjadi kecurangan dan pelanggaran yang sangat serius, karena KPPS yang merupakan kepanjangan tangan KPU, justru berkhianat dengan menjadi bagian dari pelaku kejahatan pemilu. Maka, dalam petitum permohonan kami tidak meminta putusan PSU, tetapi meminta kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan pembatalan sebagai Paslon 1 atau penihilan suara Paslon 1. PSU jilid dua hanya akan mengulang kecurangan-kecurangan,” kata BW yang juga pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kontras.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Waspada, 23 Wilayah di Indonesia Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 20 September 2021

Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Tenggelam di Pelabuhanratu

Tim SAR gabungan bersiaga dan melanjutkan pencarian korban tenggelam kecelakaan laut di Pantai Kebonkalapa Citepus, Pelabuhanratu, Sukabumi.

NASIONAL | 20 September 2021

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Mujahidin Indonesia Timur


# Napoleon Bonaparte


# Pengobat Alternatif Ditembak


# Manchester United



TERKINI
Studi: Tinggi Badan Orang Belanda Mulai Menyusut

Studi: Tinggi Badan Orang Belanda Mulai Menyusut

DUNIA | 14 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings