Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman Temukan Penyimpangan Serius Terkait TWK Pegawai KPK

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu - Ombudsman menemukan maladministrasi dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan, dan penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, dalam pemeriksaan yang dilakukan, Ombudsman menemukan adanya penyimpangan serius hingga menjurus pada persoalan hukum.

Penyimpangan itu, yakni nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana asesmen yang dibuat secara backdate atau mundur beberapa bulan sebelum TWK dilakukan.

"Backdate ini penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius baik dalam tata kelola suatu lembaga dan terkait masalah hukum," kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7/2021).

Robert menjelaskan, nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada 8 April 2021 dan kontrak swakelola ditandatangani tanggal 20 April 2021. Namun, dibuat dengan tanggal mundur menjadi 27 Januari 2021.

"Tanda tangan di bulan April, dibuat mundur tiga bulan ke belakang. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur," kata Robert.

Dikatakan, nota kesepahaman ini tidak hanya menyangkut pembiayaan TWK, melainkan juga mekanisme dan kerangka kerja. Dengan demikian, Ombudsman menilai pelaksanaan TWK pegawai KPK yang mulai dilakukan pada pertengahan Maret 2021 hingga awal April 2021 cacat administrasi lantaran dilakukan tanpa nota kesepahaman dan kontrak dengan BKN.

"Melaksanakan kegiatan TWK yang dimulai pada tanggal 9 Maret 2021 sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola," tegasnya.

Tak hanya membuat nota kesepahaman dengan tanggal mundur, Ombudsman menemukan BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen TWK tersebut. BKN, kata Robert, hanya memiliki alat ukur dan asesor untik seleksi ASN. Lantaran tidak memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen TWK, Ombudsman menilai BKN seharusnya menolak permintaan KPK. Namun, kata Robert, BKN justru memenuhi permintaan KPK dan menggunakan instrumen yang dimiliki lembaga lain. Atas dasar ini, Ombudsman menilai BKN telah melakukan maladministrasi.

"Pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK, ditemukan maladministrasi di mana BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Dalam pelaksanaannya, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut. Pada akhirnya menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi AD dan pada saat pelaksanaan asesmen TWK, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat atau observer dan asesmen sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPIAD), Badan Intelijen Strategis ( BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (PUSINTEL AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN)," paparnya.

Robert mengatakan, hingga saat ini, tidak ada atau mekanisme mekanisme peralihan pegawai suatu lembaga non-struktural menjadi ASN. Padahal, selain KPK terdapat lembaga non-struktural lainnya yang memiliki pegawai yang direkrut sendiri. Untuk itu, Ombudsman meminta pemerintah menggodok mekanisme peralihan status pegawai untuk ke depannya.

"Ini memang yang juga sangat penting, karena hari ini masih banyak lembaga negara yang independen atau komisi negara atau lembaga non-struktural yang memiliki pegawai sendiri, yang punya sistem kepegawaian sendiri, yang kalau ada wacana peralihan seperti ini, maka pemerintah penting menyiapkan instrumen atau sebagainya dalam bentuk roadmap, sehingga kita berharap apa yang terjadi di KPK tidak berulang di masa mendatang," katanya.

Untuk itu, dalam tindakan korektif yang disampaikan, Ombudsman meminta BKN sepatutnya menelaah aturan serta mekanisme dan instrumen lainnya dalam pengalihan status pegawai menjadi ASN.

"Dalam rangka perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian di masa yang akan datang, BKN agar menelaah aturan dan menyusun Peta Jalan (roadmap) berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BMKG: Hujan Lebat dan Petir Berpotensi Landa Sejumlah Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2021

Cegah Radikalisme, Literasi Perdamaian Perlu Terus Digaungkan di Kalangan Pemuda

Beberapa teroris berasal dari Pasuruan dan sekitarnya, sehingga perlu peningkatan literasi perdamaian masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

NASIONAL | 26 September 2021

Anggota Brimob Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok

Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

NASIONAL | 26 September 2021

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Menurut Soleman B Ponto banyak pihak yang tidak memahami keberadaan serta fungsi dari Bakamla.

NASIONAL | 26 September 2021

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021

Bupati Pegunungan Bintang Dampingi Nakes Gerald Sokoy ke Sentani

Bupati Pegunungan Bintang (Pegbin) Spei Yan Bidana, mendampingi tenaga kesehatan (nakes) Gerald Sokoy yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kiwirok ke Sentani

NASIONAL | 25 September 2021

Sepekan, Gunung Merapi Luncurkan 141 Guguran Lava

Gunung Merapi meluncurkan guguran lava 141 kali selama sepekan, 17-23 September 2021.

NASIONAL | 25 September 2021

Jokowi Unggah Video Kisah Mantan Sopirnya Suliadi di Solo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan video mengenai kisah mantan sopirnya di Solo, Jawa Tengah, Suliadi

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
1.600 Petugas Pemadam Perangi Kebakaran Baru di California Utara

1.600 Petugas Pemadam Perangi Kebakaran Baru di California Utara

DUNIA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings