Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MAKI Duga Sosok King Maker Buat Kejagung Enggan Kasasi Vonis Pinangki

Jumat, 16 Juli 2021 | 15:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga sosok king maker berperan membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menyunat hukuman Pinangki Sirna Malasari.

Boyamin menduga, sosok king maker tersebut khawatir Pinangki akan membongkar keterlibatannya jika dihukum 10 tahun pidana penjara seperti yang diputus Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal ini lantaran dalam pertimbangan putusan perkara Pinangki, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan, sosok king maker dalam skandal Djoko Tjandra benar adanya. Sosok tersebut terbukti dari percakapan yang dibenarkan Pinangki Sirna Malasari, advokat Anita Kolopaking dan saksi Rahmat.

"Jika Kejagung kasasi, dikhawatirkan Pinangki akan jengkel dan diduga nanti berujung buka-bukaan. Nah saya duga sosok King Maker ini berusaha menghentikan langkah Kejaksaan hingga tidak kasasi agar Pinangki tutup mulut atas semua rahasia yang dipegangnya selama ini," kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).

Boyamin pun mengungkapkan sosok king maker tersebut berasal dari oknum penegak hukum ataupun politisi. Boyamin mengaku sudah membeberkan sosok tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menerbitkan surat perintah supervisi perkara skandal Djoko Tjandra pada 4 September 2020 lalu.

"Siapa orang itu? Ya, saya sejak awal mengatakan, orang ini bisa saja oknum penegak hukum, maupun oknum politisi. Tapi ini sebenarnya detailnya sudah saya serahkan kepada KPK. Kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya," katanya.

Boyamin berencana mengajukan praperadilan terhadap KPK setelah putusan Pinangki berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Praperadilan ini diajukan untuk menelusuri dan melacak keberadaan dan peran dari king maker dalam perkara suap permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi atas perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

"Nah, king maker ini nantinya kalau bisa dilacak KPK maka diyakini bisa membuat terang benderang, siapa yang sebenarnya sosok yang punya proyek fatwa maupun peninjauan kembali terkait dengan niatnya untuk membebaskan Djoko Tjandra," katanya.

Selain itu, Boyamin berharap adanya perguruan tinggi yang melakukan eksaminasi terhadap kasus yang menjerat Pinangki. Boyamin mengaku sangsi Kejagung melakukan eksaminasi secara internal.

"Berkaitan dengan langkah Kejagung yang tidak kasasi memang bisa dilakukan eksaminasi, tapi faktanya memperlihatkan bahwa pimpinan Kejagung yang memang tidak ingin kasasi. Jadi ya tidak bisa dilakukan eksaminasi internal. Yang bisa melakukannya hanya eksternal. Misalnya, dari kampus atau perguruan tinggi. Kita berharap perguruan tinggi segera melakukan kajian eksaminasi untuk langkah Kejagung yang tidak kasasi terhadap putusan Pinangki," kata Boyamin.

Sikap pasif Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait vonis ringan Pinangki pun telah dilaporkan Boyamin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui saluran website Lapor Presiden yang dikelola oleh Kantor Staff Presiden. Laporan ini disampaikan lantaran Boyamin merasa janggal atas sikap Jaksa Agung yang seolah bungkam atas hukuman Pinangki yang disunat PT DKI.

"Tapi setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada Presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan oleh media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris oleh Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi," katanya.

Boyamin menilai hal yang wajar jika kejaksaan tak melakukan kasasi karena dirasakan putusan pengadilan tinggi sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun, Boyamin mengingatkan banyak masyarakat yang mendorong agar Kejagung mengajukan kasasi demi proses penegakan hukum di Indonesia yang tegas dan berkeadilan.

"Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu begitu," kata Boyamin.

Menurutnya, dorongan masyarakat hingga menggalang petisi secara daring seharusnya didengar Kejagung. Namun, berbagai dorongan tersebut, kata Boyamin, dianggap angin lalu oleh Kejagung.

"Alasannya sangat kuat, karena masyarakat mendorong serta mendesak sampai membuat petisi segala macam kan itu, kan harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak, ya wallahu a'lam," ungkapnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar menilai, terdapat alasan lain yang membuat Kejagung enggan mengajukan kasasi atas vonis Pinangki selain karena putusan PT DKI sesuai tuntutan Jaksa. Alasan itu adalah Pinangki merupakan mantan jaksa.

"Mengenai keengganan JPU mengajukan kasasi bisa jadi didasarkan pada perasaan satu korps atau esprit de corps, tetapi juga sangat mungkin karena putusan dianggap sudah sesuai dengan tuntutannya," katanya.

Fickar menyebut kasus Pinangki menjadi bukti bahwa pengawasan melekat (waskat) dan reformasi birokrasi yang ada di Kejagung telah gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Waskat itu hampir tidak pernah efektif, tidak mungkin jeruk makan jeruk," katanya.

Fickar menilai, saat ini Kejagung kurang serius dalam melakukan pengawasan secara internal, terutama pada jaksa-jaksa yang menangani perkara berpotensi terjadi transaksi. Untuk itu, Fickar mengatakan, dalam kondisi kejaksaan seperti saat ini, perlu terus dirangsang dan ditumbuhkan keberanian masyarakat melaporkan jika menjadi korban atau melihat pemerasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan.

Fickar berharap peran kontrol masyarakat, terutama pers menjadi sangat penting. Sehingga dibutuhkan juga keberanian media-media nasional untuk menampilkan berita penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada aparat penegak hukum.

Sayangnya, Fickar menilai, saat ini masyarakat sudah bersikap apatis dan masih sibuk dengan kebutuhannya masing-masing.
"Sepanjang tidak ada kasus yang menimpanya, kejaksaan menjadi tidak relevan dalam kehidupan sehari-harinya," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BMKG: Hujan Lebat dan Petir Berpotensi Landa Sejumlah Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2021

Cegah Radikalisme, Literasi Perdamaian Perlu Terus Digaungkan di Kalangan Pemuda

Beberapa teroris berasal dari Pasuruan dan sekitarnya, sehingga perlu peningkatan literasi perdamaian masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

NASIONAL | 26 September 2021

Anggota Brimob Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok

Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

NASIONAL | 26 September 2021

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Menurut Soleman B Ponto banyak pihak yang tidak memahami keberadaan serta fungsi dari Bakamla.

NASIONAL | 26 September 2021

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021

Bupati Pegunungan Bintang Dampingi Nakes Gerald Sokoy ke Sentani

Bupati Pegunungan Bintang (Pegbin) Spei Yan Bidana, mendampingi tenaga kesehatan (nakes) Gerald Sokoy yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kiwirok ke Sentani

NASIONAL | 25 September 2021

Sepekan, Gunung Merapi Luncurkan 141 Guguran Lava

Gunung Merapi meluncurkan guguran lava 141 kali selama sepekan, 17-23 September 2021.

NASIONAL | 25 September 2021

Jokowi Unggah Video Kisah Mantan Sopirnya Suliadi di Solo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan video mengenai kisah mantan sopirnya di Solo, Jawa Tengah, Suliadi

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
Presiden Sri Lanka Promosikan Solusi Energi Berlanjutan

Presiden Sri Lanka Promosikan Solusi Energi Berlanjutan

DUNIA | 21 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings