Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini 7 Poin Penting di Perubahan 20 Pasal RUU Otsus Papua

Kamis, 15 Juli 2021 | 13:19 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pansus Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua, Komaruddin Watubun, membeberkan berbagai perubahan di aturan baru tersebut, yang tercakup dalam 20 pasal.

Penjelasan itu disampaikan Politikus PDI Perjuangan itu saat menyampaikan laporan sebelum pengesahan RUU Otsus Papua, di Rapat Paripurna, yang digelar di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Setelah menjelaskan berbagai dilema yang dihadapi pihaknya akibat adanya elemen yang menolak revisi, Komaruddin menegaskan Pansus berupaya melibatkan partisipasi berbagai stakeholder seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.

Selain turun ke kedua provinsi, Papua dan Papua Barat, Pansus juga mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dalam forum RDPU, baik yang dilakukan di DPR maupun di luar DPR.

Awalnya, Pemerintah hanya mengajukan perubahan tiga pasal. Namun akhirnya setelah rapat panjang, ada tambahan 15 pasal di luar substansi yang diajukan, plus 2 pasal substansi materi di luar Undang-Undang.

"Sehingga, terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan," kata Komaruddin Watubun.

Dia lalu menyampaikan beberapa perubahan pasal yang penting.

Pertama, RUU otsus Papua ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian, serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

"Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam RUU," kata Komaruddin Watubun.

Kekhususan ini juga mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, bidang ketenagakerjaan dan perekonomian, hingga bidang pemberdayaan.

Kedua, terkait lembaga MRP dan DPRP, RUU ini memberikan kepastian hukum bahwa lembaga itu berkedudukan di masing-masing ibu kota Provinsi. Serta dengan memberikan penjelasan mengenai penamaan masing- masing lembaga agar tercipta kesamaan penyebutan nama untuk kegunaan administrasi pemerintahan.

"RUU ini juga memberikan penegasan bahwa anggota MRP tidak boleh berasal dari partai politik," ulasnya.

Ketiga, terkait partai politik lokal. RUU ini mengadopsi Putusan MK Nomor 41/ PUU-XVII/2019 dengan menghapus ketentuan pada ayat (l) dan (2) Pasal 28. Sebagai wujud kekhususan di Papua, maka keanggotaan DPRP dan DPRK, selain dipilih juga dilakukan pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua.

"Dengan disediakannya ruang pengangkatan, hal ini diharapkan dapat memenuhi keinginan nyata Orang Asli Papua," bebernya.

RUU ini juga memberikan kepastian hukum terkait pengisian jabatan wakil gubernur yang berhalangan tetap. Aturan sebelumnya, “apabila wakil gubernur berhalangan tetap, jabatan wakil gubernur tidak diisi sampai habis masa jabatannya”. Kini diubah menjadi “diisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Keempat, terkait Dana Otsus. Komaruddin mengatakan Dana Otsus mengalami peningkatan dari 2 persen DAU Nasional menjadi 2,25 persen. Namun RUU ini memperkenalkan sebuah tata kelola baru bagi penggunaan Dana Otsus.

Tata Kelola baru tersebut yaitu pencairan Dana Otsus dilakukan melalui 2 skema. Yakni penerimaan umum dan penerimaan yang berbasiskan kinerja pelaksanaan.

Penerimaan berbasiskan kinerja pelaksanaan ini mengatur bahwa sebesar minimal 30 persen dialokasikan untuk pendidikan, dan 20 persen untuk kesehatan.

RUU ini juga mengatur indikator dalam pembagian penerimaan Dana Otsus termasuk memperhatikan jumlah Orang Asli Papua, tingkat kesulitan geografis, dan indeks kemahalan konstruksi.

Mekanisme pembagian Dana Otsus dilakukan dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. DPD juga dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan Dana Otsus. Juga diatur hadirnya rencana induk (grand design) yang ditetapkan oleh Menteri Bappenas.

"Melalui perubahan tata kelola Dana Otsus, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat diatasi," katanya.

Kelima, hadirnya sebuah Badan khusus Percepatan Pembangunan Papua BK-P3. Hal ini demi mengatasi banyak program/kegiatan yang tidak sinkron dan harmonis. BK-P3 akan diketuai langsung oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan, serta masing- masing perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Papua.

Keenam, terkait pemekaran provinsi di tanah Papua, dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, juga dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR, tanpa melalui tahapan daerah persiapan.

"Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua dan memberikan jaminan dan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya," urai Komaruddin Watubun.

Ketujuh, bercermin dari lambatnya realisasi peraturan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001, maka di RUU ini ada komitmen batas waktu paling lambat 90 hari kerja dan bagi Perdasi diberi waktu 1 tahun.

"Sebagai bentuk komitmen DPR atas pelaksanaan UU ini, maka DPR dan Pemerintah melakukan sebuah terobosan hukum dengan mengatur bahwa penyusunan Peraturan Pemerintah dikonsultasikan dengan DPR, DPD, dan Pemerintah Daerah Provinsi-Provinsi di Papua," katanya.

"Pesan orang-orang bijak, 'keledai sekalipun tidak mau masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya'. Oleh sebab itu, mari kita berkomitmen untuk melaksanakan seluruh Revisi Undang-Undang sesuai dengan Tugas dan Wewenang kita masing-masing," pungkasnya.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti pengesahan dari DPR ini dengan langkah sosialisasi. Selanjutnya persiapan untuk penyusunan peraturan pelaksanaannya.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan tugas ini," kata Tito.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Sandiaga Uno, Menteri Pertama yang Kunjungi Kampung Yoboi di Papua

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut Sandiaga Uno menjadi menteri pertama yang mengunjungi Kampung Yoboi, Kawasan Danau Sentani, Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

SBY dan AHY mengenang Almarhumah Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo.

NASIONAL | 21 September 2021

Dukung Transformasi Perusahaan Reasuransi Nasional, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

NASIONAL | 21 September 2021

Matindas Rumambi: Akurasi Data Bansos Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Matindas J Rumambi menegaskan akurasi data bansos harus sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

NASIONAL | 21 September 2021

Pengesahan Perjanjian MLA RI-Rusia Dukung Kerja Sama Hukum Bilateral

Pemerintah dan DPR telah selesai membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

NASIONAL | 21 September 2021

Begini Ceritanya Napoleon Bisa Masuk dalam Sel dan Diduga Aniaya Muhammad Kece

Penjaga rutan berpangkat bintara, diduga tidak bisa menolak permintaan Napoleon yang merupakan pejabat tinggi dan masih berstatus anggota.

NASIONAL | 21 September 2021

Rektor Uhamka: Mahasiswa Harus Punya Integritas dan Peduli Sesama

Semua mahasiswa Uhamka, lanjut Gunawan, juga harus mampu menghadapi realitas global dan memiliki bekal yang cukup menghadapi masa depan.

NASIONAL | 21 September 2021

Atasi Lapas Overcrowded , PP 99/2012 Diusulkan untuk Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 diusulkan untuk dicabut.

NASIONAL | 21 September 2021

Amnesti atau Grasi Massal, Solusi Jangka Pendek Atasi Lapas Overcrowded

Amnesti atau grasi massal merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi lapas overcrowded.

NASIONAL | 21 September 2021



TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

POLITIK | 26 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings