Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Empat dari 24 Pegawai KPK Gagal TWK Tak Bersedia Dibina Kemhan

Kamis, 15 Juli 2021 | 09:08 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) direncanakan bakal mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan). Namun, dari jumlah tersebut, terdapat empat pegawai yang enggan mengikuti diklat.

"Kalau empat orang lainnya tandatangan surat tidak bersedia dibina," kata salah seorang pegawai dalam daftar 24 pegawai yang direncanakan mengikuti diklat, Ita Khoiriyah, Rabu (14/7/2021).

Selain empat pegawai yang menandatangani surat tidak bersedia dibina, terdapat empat pegawai lainnya, termasuk yang belum menandatangani kesediaan untuk mengikuti diklat. Ita mengatakan, dirinya bersama tiga pegawai lainnya belum menandatangani kesediaan mengikuti diklat lantaran menginginkan hasil TWK mereka dibuka terlebih dahulu.

"Saya dan setahu saya, tiga orang lainnya, tidak menandatangani surat pernyataan kesediaan atau tidak kesediaan pembinaan, kalau tidak dibuka hasil TWK kami pribadi," kata Ita.

Ita mengaku tak mengetahui apakah 16 pegawai KPK lainnya dalam daftar 24 pegawai tersebut akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan atau tidak.

Diketahui dari 75 pegawai KPK tak lulus TWK, 24 pegawai di antaranya masih bisa dibina, sedangkan 51 lainnya masuk kategori "merah" dan akan diberhentikan pada November 2021. Sebanyak 24 pegawai yang masuk kategori masih bisa dibina tersebut direncanakan akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kemhan.

"Adapun pendidikan lainnya adalah pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS), tapi masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 24 pegawai KPK sebelum dilantik dan diangkat sumpah sebagai ASN," kata Ketua Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (13/7/2021).

Firli mengatakan, KPK yang diwakili Sekjen KPK sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Kemhan yang diwakili Sekjen Kemhan.

Dikatakan, pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan masih direncanakan digelar pada 20 Juli 2021. Program, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kemhan.

"Selanjutnya untuk pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, tentu ada pembahasan dengan Kemenhan RI dan KPK untuk pelaksanaannya. Pendidikan akan berlangsung selama 30 hari," ujar Firli.

Sementara, untuk 1.271 pegawai yang telah memenuhi syarat (MS), telah menjalani diklat ASN sejak 16 Juni yang lalu.

"Pelaksanaan diklat ASN tetap berjalan, setiap gelombang sembilan hari, baik fisik maupun virtual yang diikuti oleh 1.271 pegawai dan program diklat ASN sudah berjalan sejak 16 Juni 2021 bekerja sama dengan LAN RI dan dilaksanakan oleh LAN RI," kata Firli.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Sandiaga Uno, Menteri Pertama yang Kunjungi Kampung Yoboi di Papua

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut Sandiaga Uno menjadi menteri pertama yang mengunjungi Kampung Yoboi, Kawasan Danau Sentani, Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

SBY dan AHY mengenang Almarhumah Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo.

NASIONAL | 21 September 2021

Dukung Transformasi Perusahaan Reasuransi Nasional, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

NASIONAL | 21 September 2021

Matindas Rumambi: Akurasi Data Bansos Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Matindas J Rumambi menegaskan akurasi data bansos harus sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

NASIONAL | 21 September 2021

Pengesahan Perjanjian MLA RI-Rusia Dukung Kerja Sama Hukum Bilateral

Pemerintah dan DPR telah selesai membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

NASIONAL | 21 September 2021

Begini Ceritanya Napoleon Bisa Masuk dalam Sel dan Diduga Aniaya Muhammad Kece

Penjaga rutan berpangkat bintara, diduga tidak bisa menolak permintaan Napoleon yang merupakan pejabat tinggi dan masih berstatus anggota.

NASIONAL | 21 September 2021

Rektor Uhamka: Mahasiswa Harus Punya Integritas dan Peduli Sesama

Semua mahasiswa Uhamka, lanjut Gunawan, juga harus mampu menghadapi realitas global dan memiliki bekal yang cukup menghadapi masa depan.

NASIONAL | 21 September 2021

Atasi Lapas Overcrowded , PP 99/2012 Diusulkan untuk Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 diusulkan untuk dicabut.

NASIONAL | 21 September 2021

Amnesti atau Grasi Massal, Solusi Jangka Pendek Atasi Lapas Overcrowded

Amnesti atau grasi massal merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi lapas overcrowded.

NASIONAL | 21 September 2021



TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Indonesia-Belgia Teken Kerja Sama Peternakan

Indonesia-Belgia Teken Kerja Sama Peternakan

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings