Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Permohonan JC yang Diajukan Terdakwa Suap Bansos Berpotensi Konflik Kepentingan

Selasa, 29 Juni 2021 | 14:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Ahli hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki Minarno menilai, permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan mantan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial (Kemsos) Matheus Joko Santoso berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini lantaran Matheus Joko merupakan terdakwa dan juga saksi mahkota dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Demikian disampaikan Nur Basuki saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/6/2021).

"Kalau saksi mahkota itu, karena melihat adanya konflik kepentingan antara yang bersangkutan memerankan sebagai saksi, itu bertentangan dengan kepentingan dia saat mememarankan sebagai terdakwa. Ini harus dicermati betul, dalam KUHAP sepertinya dilarang," kata Nur Basuki.

Basuki menilai berkas perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah orang seharusnya digabung. Hal ini untuk mencegah adanya tersangka atau terdakwa yang mencoba mengamankan diri sendiri saat menjadi saksi untuk pihak lain.

"Sebetulnya dalam KUHAP, kalau ada orang melakukan perbuatan pidana, mestinya harus digabung, bukan dipecah. Kalau dipecah efeknya akan jadi saksi mahkota, kita bicara umumnya saja kalau seorang terdakwa, kalau jadi saksi, nalurinya akan mengamankan dirinya sendiri," kata Nur Basuki menambahkan.

Untuk itu, Nur Basuki mengatakan, Majelis Hakim dapat secara teliti memperhatikan kesaksian dalam setiap proses persidangan. Dikatakan, JC tidak dapat diberikan secara sembarang, apalagi kepada terdakwa.

"Harus benar-benar memperhatikan, keterangan yang benar-benar dalam poisisinya dia sebagai saksi dan terdakwa," kata Basuki.

Sementara itu, Maqdir Ismail, kuasa hukum menyatakan, status sebagai justice collaborator yang diminta oleh Matheus Joko Santoso karena adanya keterangan membongkar pelaku lain dalam tindak pidana dan imbalan yang dia peroleh adalah janji keringanan hukuman. Namun, kata Maqdir, justice collaborator hanya bisa diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan pelaku utama.

"Pemberian status ini akan merusak sistem tawar-menawar yang disyaratkan oleh kedudukan justice collaborator. Tidak akan ada kasus ini, kalau tidak ada tangkap tangan terhadap MJS," kata Maqdir.

Maqdir mengutarakan, justice collaborator yang dijual dengan harga kesaksian, seharusnya dianggap sebagai jual beli kesaksian. Dengan demikian, nilai dari kesaksian sudah tidak objektif lagi karena Matheus Joko Santoso memberikan kesaksian hanya dengan iming-iming bayaran berupa status justice collaborator. Sementara, Maqdir menilai Matheus Joko merupakan pelaku utama dari perkara suap bansos.

"KPK memberikan status justice collaborator bukan untuk tujuan mengungkapkan kebenaran materiil, tetapi untuk mendapatkan bayaran dari Matheus Joko Santoso berupa kesaksian. Dengan demikian, maka ketika status sebagi justice collaborator disematkan kepada Matheus Joko Santoso, maka tindakan ini melanggar hukum," katanya.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari P. Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Soal Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Ini Respons Kemkes

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara Jakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

Vaksinasi Covid-19 dan Peremajaan Tanaman, Seiring Sejalan

Sinar Mas Agribusiness & Food bersama Eka Tjipta Foundation (ETF) mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19 berikut peremajaan perkebunan sawit rakyat.

NASIONAL | 17 September 2021

Jokowi dan Anies Diminta Patuhi Putusan Pengadilan Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Presiden Jokowi, Gubernur DKI Anies Baswedan dan lima pejabat lain yang menjadi tergugat diminta mematuhi putusan PN Jakpus memperbaiki kualitas udara Jakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

Patroli di Laut Natuna Utara, TNI AL Tidak Temukan Ribuan Kapal

TNI AL tidak menemukan ribuan kapal asing berlayar di Perairan Laut Natuna Utara saat melaksanakan patroli di batas landas kontinen.

NASIONAL | 17 September 2021

Kemdikbudristek Targetkan 405.000 Guru Jadi Guru Penggerak pada 2024

Kemdikbudristek menargetkan sebanyak 405.000 guru menjadi Guru Penggerak pada 2024

NASIONAL | 17 September 2021

Guru Besar IPB Beberkan Penyebab Konflik Pertanahan Kerap Terjadi

Guru Besar IPB Sudarsono Soedomo membeberkan penyebab konflik pertanahan kerap terjadi di wilayah Indonesia. Salah satunya karena dualisme kelembagaan.

NASIONAL | 17 September 2021

TWC Simulasi Pembukaan Candi Borobudur dengan Aplikasi PeduliLindungi

PT TWC melakukan simulasi uji coba pembukaan destinasi Taman Wisata Candi Borobudur dengan menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

NASIONAL | 17 September 2021

KKB Bakar Puskesmas dan Tempat Tinggal Nakes di Kiriwok, Papua

KKB melakukan penyerangan melempari puskesmas dengan batu dan membakar puskesmas dan rumah yang menjadi tempat tinggal para nakes.

NASIONAL | 17 September 2021

Berteknologi Ramah Lingkungan, Insinerator Buatan Pindad Mampu Musnahkan Limbah B3

Pindad meluncurkan teknologi baru mesin pembakar sampah yang mampu memusnahkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) medis dan nonmedis.

NASIONAL | 17 September 2021

Kalbis Institute Siapkan Lulusan Berkualitas Lewat Program Outstanding Career

Para mahasiswa juga bisa mendapatkan sertifikasi profesional sebagai bentuk pengakuan softskill.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

POLITIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings