Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BKN Tak Miliki Data Hasil TWK yang Diminta Pegawai KPK

Selasa, 22 Juni 2021 | 20:53 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengaku pihaknya sudah tidak memiliki data hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini lantaran data tersebut sudah diserahkan kepada KPK.

Menurut Bima, hasil TWK yang telah diberikan ke KPK dalam bentuk hasil secara kumulatif dan bukan data perseorangan masing-masing individu. Demikian disampaikan Bima seusai dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait polemik TWK pegawai KPK di Kantor Komnas HAM, Selasa (22/6/2021).

"BKN menerima hasil TWK, hasilnya kumulatif semuanya, hasilnya dalam dokumen bersegel, saat ini hasil sudah di KPK, BKN sudah tidak punya dokumen itu," kata Bima.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, lembaga antikorupsi berupaya memenuhi permintaan yang dilayangkan 75 pegawai yang tak lulus asesmen TWK. Para pegawai itu meminta hasil asesmen TWK mereka melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Ali menyebut, KPK tengah berkoordinasi dengan BKN untuk memenuhi permintaan informasi tersebut. Hal ini lantaran, salinan dokumen yang diminta 75 pegawai bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

Terkait pernyataan Ali Fikri tersebut, Bima menyatakan, data hasil TWK bersifat kumulatif dan agregat. Dengan demikian, data yang diminta pegawai KPK tidak ada di dalam data hasil TWK yang diberikan BKN kepada KPK beberapa waktu lalu.

Data yang diminta oleh para pegawai KPK itu, kata Bima, berada di Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu, karena ini dokumennya bersifat agregat, bukan detail orang per orang. Kalau kami minta, maka kami akan minta pada pemilik instrumen data-data itu karena instrumen tidak di kami. Kalau Indeks Moderasi Bernegara-68 ada di Dinas Psikologi AD, profiling-nya di BNPT,” ungkapnya.

Bima mengaku sempat berkomunikasi dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT. Kedua lembaga itu mengatakan bahwa hasil asesmen yang dipegangnya bersifat rahasia.

“Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, saya tanya BNPT kalau profiling bisa diminta enggak, ini profiling didapatkan dari suatu aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara,” kata Bima.

“Jadi saya sampaikan ini menurut Dinas Psikologi AD dan BNPT rahasia. Jadi bukan saya yang menyampaikan rahasia tapi pemilik informasi itu. Karena saya sebagai asesor mempunyai kode etik, kalau menyampaikan yang rahasia bisa kena pidana,” kata Bima menambahkan.

Meski bersifat rahasia, Bima mengatakan, informasi tersebut masih bisa dibuka berdasarkan putusan pengadilan.
“Apakah bisa dibuka? Ya bisalah. Semua informasi di Indonesia ini bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan supaya orang-orang yang memberi informasi ini tidak disalahkan,” kata Bima.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK meminta keterbukaan hasil asesmen TWK. Secara bertahap dan individual, para pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK, meminta informasi hasil tes kepada PPID KPK.
Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan sejak 31 Mei 2021.

Keduanya merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, telah membalas permintaan informasi pada Jumat (11/6/2021) lalu.
Namun, jawaban yang diberikan PPID KPK dinilai janggal. Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut.

"Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021," kata Iguh dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Berpihak kepada Musisi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik berpihak kepada musisi sepenuhnya.

NASIONAL | 22 Juni 2021

BKN: Ide TWK Muncul dari Diskusi Bersama

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, TWK yang dijalani pegawai KPK merupakan hasil dari keputusan bersama

NASIONAL | 22 Juni 2021

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal

Pengacara senior Muhammad Assegaf meninggal dunia

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kepala BKN Mengaku Sudah Jelaskan ke Komnas HAM Soal TWK Pegawai KPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengeklaim telah membeberkan peran BKN dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK kepada Komnas HAM

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kodim 0911 Bantu Buka Akses Jalan untuk Desa Binusan Dalam

Kodim 0911 akan membuka badan jalan sepanjang 1.850 meter x 6 meter untuk Desa Binusan Dalam di Nunukan.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kemdes PDTT Terus Giatkan Reformasi Birokrasi

Kemdes PDTT terus menggiatkan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kubu Juliari Nilai Eks Pejabat Kemsos Tak Layak Sandang Status Justice Collaborator

Matheus Joko Santoso mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atas perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19

NASIONAL | 22 Juni 2021

NU Dukung Langkah Gibran Menghukum Perusak Makam di Solo

Menurut NU, penegakan hukum merupakan satu upaya untuk menekan tingkah para kelompok intoleran.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kapolri: Sinergisitas Polri-Auditor Kunci Cegah Korupsi

Perlu tindaklanjut untuk penguatan kerja sama antara Polri dan Auditor dalam kegiatan operasional pencegahan dan penegakan hukum

NASIONAL | 22 Juni 2021

Polri: Tak Semua Wilayah Papua Diganggu KKB

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengisi seminar yang digelar oleh BEM Perguruan Muhammadiyah Seluruh Indonesia

NASIONAL | 22 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Greysia Polii


# Akidi Tio


# Olimpiade Tokyo


# Jokowi



TERKINI

Bursa Asia Melemah, Hang Seng Terseret Saham Emiten Video Game

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS