Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kubu Juliari Nilai Eks Pejabat Kemsos Tak Layak Sandang Status Justice Collaborator

Selasa, 22 Juni 2021 | 18:38 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial (PPK Kemsos) Matheus Joko Santoso mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atas perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang membuatnya menjadi terdakwa. Matheus mengeklaim hanya menjalankan perintah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang juga terdakwa perkara suap ini, termasuk untuk memungut fee sebesar Rp 10.000 per paket dari para vendor yang menggarap bansos.

Menanggapi hal ini, Maqdir Ismail, kuasa hukum Juliari menilai, permohonan JC Matheus sudah sepatutnya ditolak. Menurut Maqdir, Matheus Joko tidak layak menyandang status JC. Bahkan, Maqdir menyebut Matheus Joko seharusnya dihukum berat.
"MJS (Matheus Joko Santoso) seharusnya dihukum dengan hukuman tinggi dan permohonannya dikesampingkan. Dengan cara seperti ini orang tidak akan dengan mudah dan gampang seolah-olah mencari perlindungan, seolah-olah adalah korban. Kalau tidak ada OTT, dia (MJS) sudah memegang uang cukup banyak hampir Rp 14 miliar. Sedangkan yang lain tidak ada yang pegang uang," kata Maqdir dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Maqdir menilai, permohonan JC yang diajukan Matheus Joko hanya untuk mengundang perhatian dan melempar kesalahan. Dikatakan Maqdir, dalam proses persidangan, para saksi vendor bansos mengungkap telah dipalak Matheus Joko.

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegasnya.


Maqdir mengungkapkan, di banyak negara, umumnya saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara atau kejahatan terorganisir dan tidak mudah pembuktiannya. Namun, Maqdir menyebut, perkara dugaan suap bansos Covid-19 adalah perkara yang mudah dan buktinya cukup jelas. Matheus Joko Santoso tertangkap tangan dengan bukti uang yang nyata serta hasil penyadapan.

Dengan demikian, Matheus justru merupakan aktor sebenarnya dari kasus dugaan suap Bansos di Kemsos. Bahkan, dia tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Maqdir juga menyebutkan, berdasarkan BAP dan keterangan saksi di persidangan, Matheus Joko dan Daning Saraswati juga terlibat hubungan asmara dengan cara hidup dan kesusilaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia. Keterangan Maqdir tersebut diperkuat oleh kesaksian terpidana Harry Van Sidabukke, saat persidangan dengan terdakwa Matheus beberapa waktu lalu, yang mengungkapkan Matheus Joko dan Daning Saraswati memiliki kedekatan personal.

Bahkan, Matheus Joko pernah memperkenalkan Daning sebagai istri muda (tanpa ikatan pernikahan) kepada Harry Van Sidabukke. Tak hanya itu, Matheus Joko disebutkan pernah memberikan modal sebesar Rp 3 miliar untuk pendirian PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) – salah satu vendor “akal-akalan” dalam proyek bansos yang dimiliki oleh Daning. Selain memperoleh modal usaha untuk mendirikan PT RPI, Daning juga mendapat “jatah” rumah di daerah Cakung Jakarta Timur, mobil Toyota Vios dan Toyota Cross, dan safe deposit box (SDB) BRI senilai Rp 1,8 miliar.

Di sisi lain, Harry Van Sidabukke mengeklaim tidak pernah memberikan komitmen fee kepada Juliari. Harry mengaku permintaan fee hanya datang atau inisiatif dari Matheus Joko. Atas dasar itu, Maqdir menegaskan, Matheus Joko jelas-jelas terus berupaya menyembunyikan kejahatannya dengan melempar tanggung jawab.

"Saksi seperti MJS ini adalah saksi yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah orang mau cari kekayaan dan hidup bersenang-senang, kemudian melemparkan tanggung jawab ke atasan. Makanya saya katakan ini adalah saksi durhaka," kata Maqdir.

Diketahui, Matheus Joko Santoso mengajukan diri sebagai JC terkait perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjeratnya sebagai terdakwa. Pengajuan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ini disampaikan Matheus Joko melalui kuasa hukumnya, Tangguh Setiawan Sirait dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/6/2021).

"Izin yang mulia ingin mengajukan permohonan JC Yang Mulia dari terdakwa Matheus Joko," kata Tangguh kepada Majelis Hakim.

Tangguh kemudian menyerahkan surat pengajuan JC kepada Majelis Hakim. Tim Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menanggapi permohonan Matheus Joko tersebut dalam sidang dengan agenda tuntutan.
Usai persidangan, Tangguh Setiawan menjelaskan alasan kliennya mengajukan diri sebagai JC. Tangguh mengatakan, kliennya merasa dimanfaatkan oleh Mensos Juliari Peter Batubara yang juga terdakwa perkara suap ini. Matheus Joko, kata Tangguh, hanya menjalankan perintah Juliari, termasuk untuk memungut fee sebesar Rp 10.000 per paket dari para vendor yang menggarap bansos.
"Kurang lebih karena ini sifatnya hanya diperintah, maka dari situ saya meyakinkan klien saya Pak Matheus Joko untuk mengajukan JC dan membuka seluruhnya apa saja yang sebenarnya terjadi di Kementerian Sosial ketika itu," katanya.

Tangguh menyebut, kliennya sudah mengajukan diri sebagai JC sejak 1 April 2021. Pengajuan JC disampaikan kepada KPK.

"Sebenarnya 1 April sudah kami ajukan ke KPK, hanya di Pengadilan kami melihat dulu, kami ingin yakinkan Hakim dan Jaksa bahwa memang kami konsisten membuka satu persatu fakta di persidangan ini," katanya.

Tangguh berharap tim Jaksa Penuntut KPK dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohonan JC yang diajukan kliennya. Tangguh menyatakan Matheus Joko siap berkomitmen dengan status JC, termasuk membantu membongkar pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

"Sebenarnya alasan simplenya karena kita ingin dapat keadilan, biar bagaimanapun dari awal persidangan saya sampaikan Pak Matheus Joko ini hanya menjalankan, pemberi perintah, perintah dari Pak Menteri," katanya.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan pejabat PPK Kemsos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menerima suap bersama mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Adi dan Joko didakwa berperan mengumpulkan fee dari para vendor dan menyerahkannya ke mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Total suap yang diterima Juliari berdasarkan dakwaan jaksa KPK mencapai Rp 32,482 miliar.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

Jaksa penuntut Kejagung menuntut lima terdakwa perkara dugaan korupsi PT Asabri untuk dihukum antara 10 hingga 15 tahun penjara. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Komjak Beri Atensi Kasus Korban Penganiayaan Jadi Terdakwa

Ketua Komjak, Barita Simanjuntak mengatakan pihaknya akan memeriksa jaksa yang menetapkan WW, seorang korban kasus dugaan penganiayaan yang menjadi terdakwa.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Anggota Komisi III DPR Apresiasi Kerja Kapolri

Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta mengapresiasi kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjadikan Polri dipercaya masyarakat. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kuasa Hukum Nilai Heru Hidayat Tak Dapat Dituntut Mati

Kresna Hutauruk, kuasa hukum Heru Hidayat menilai kliennya tidak dapat dituntut hukuman mati dalam perkara korupsi Asabri. 

NASIONAL | 6 Desember 2021

Hadapi Era Disrupsi, ASN Dituntut Kuasai Teknologi

Dalam menghadapi era disrupsi ini, ASN dituntut untuk menguasai bidang ilmu spesifik dan penguasaan kemampuan teknologi

NASIONAL | 6 Desember 2021

Prabowo Subianto Sapa Pekerja Galangan Kapal

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyapa pekerja galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021).

NASIONAL | 6 Desember 2021

Perkara Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Jaksa penuntut Kejagung menuntut Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat untuk dijatuhi hukuman mati dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Palangka Raya Siapkan Ruang Khusus Pasien Omicron

Pemkot Palangka Raya, Kalimantan Tengah siapkan ruang khusus jika ada warganya yang terpapar varian Omicron.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri, Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara karena dinilai terbukti bersama-sama melakukan korupsi yang merugikan negara Rp22,788 triliun.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Erupsi Semeru, Kemenparekraf Terjunkan Tim Manajemen Krisis

Kemenparekraf telah menerjunkan tim manajemen krisis untuk mengidentifikasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru.

NASIONAL | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

NASIONAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings