Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Korban Korupsi Bansos Gugat Eks Mensos Juliari Batubara

Senin, 21 Juni 2021 | 21:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 18 orang korban korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang didampingi Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/6/2021).

Gugatan ini diajukan lantaran kemarahan warga atas tindak pidana korupsi bansos Covid-19 yang diduga dilakukan Juliari dan sejumlah pejabat Kemsos lainnya. Padahal, bansos yang menjadi bancakan Juliari itu dibutuhkan warga yang ekonominya saat ini sedang merosot akibat pandemi.

"Betapa tidak, di tengah kemerosotan ekonomi yang mereka alami akibat pandemi Covid-19, hak untuk mendapatkan bansos dari pemerintah justru dijadikan bancakan korupsi oleh Juliari. Atas dasar itu, menjadi dapat dipahami jika publik murka lalu memilih jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku korupsi tersebut," kata seorang penasihat hukum dari Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos, Nelson Nikodemus Simamora, Senin (21/6/2021).

Dikatakan Nelson, penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum permohonan ini diajukan, setidaknya sudah ada sebelas upaya hukum serupa dari korban kejahatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun, sayangnya, dalam konteks tindak pidana korupsi, langkah ini nyaris belum pernah diakomodir dalam persidangan. Padahal, serangkaian kesepakatan internasional serta peraturan perundang-undangan sudah menjamin hak ganti kerugian dari korban korupsi.

"Misalnya, Pasal 35 Konvensi PBB Melawan Korupsi yang menegaskan bahwa negara wajib untuk menjamin adanya hak mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan atas kerugian untuk memperoleh kompensasi. Turunan kesepakatan itu telah pula dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006," katanya.

Nelson memaparkan, dalam gugatan ini, para penggugat mendalilkan kerugian langsung yang dialami saat proses pembagian paket bansos selama masa pandemi, seperti kuantitas tidak sesuai ketentuan dan kualitas sembako buruk. Kerugian yang dialami warga diperkuat dengan surat dakwaan Jaksa KPK terhadap Juliari dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos. Dalam surat dakwaan itu, Jaksa mengungkapkan adanya potongan sebesar Rp 10 ribu dari total nilai paket bansos seharga Rp 300 ribu.

"Jadi, kausalitas dari tindakan Juliari dengan kondisi faktual yang dialami oleh para penggugat semakin tergambarkan. Lagi pula, dengan perkembangan penanganan perkara saat ini, indikasi Juliari melakukan perbuatan melawan hukum juga lambat laun kian tampak," kata Nelson.

Selain itu, para penggugat juga menilai adanya pelanggaran atas ketentuan UUD 1945 khususnya terhadap hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan jaminan hidup layak kala dihimpit situasi pandemi. Terlepas dari itu, lanjut Nelson, produk hukum lain juga saling berkaitan, misalnya pelanggaran atas UU Kekarantinaan Kesehatan. Dijelaskan, regulasi tersebut telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perolehan bantuan khususnya dalam situasi pandemi.

"Korban korupsi bansos mendesak agar (pengadilan) menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh para korban korupsi bansos," kata Nelson.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari P. Batubara menerima suap sebesar Rp32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Megawati Beberkan Alasan Baguna Selalu Bangun Dapur Umum Pascabencana

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjelaskan alasan Baguna PDIP selalu bangun dapur umum saat operasi pascabencana.

NASIONAL | 28 September 2021

Fahri Hamzah Puji Kinerja Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 26,1 Triliun

Eks Ketua DPR, Fahri Hamzah memuji kinerja Kejaksaan Agung yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp 26,1 triliun dari penanganan perkara korupsi.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Minta Kepala Daerah Pastikan Keluarga Miskin Ekstrem Terima Bantuan

Wapres Maruf Amin meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem menerima seluruh program bantuan.

NASIONAL | 28 September 2021

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa kepada Jokowi

Seorang pemuda pegiat mangrove di Bengkalis, Riau bernama Kasbul Asror meminta mendapat beasiswa saat bertemu Presiden Jokowi. Asror meminta beasiswa kursus.

NASIONAL | 28 September 2021

Jubir Presiden Benarkan Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

Jubir Presiden, Fadjroel Rachman membenarkan informasi yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

NASIONAL | 28 September 2021

Megawati Minta Para Kepala Daerah PDIP Siapkan Peta Jalan Tanggap Bencana

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta para kepada daerah dari PDIP untuk mempersiapkan peta jalan tanggap bencana.

NASIONAL | 28 September 2021

Rencana Buka Prodi Kedokteran, PresUniv Kerja Sama dengan Unpad

Rencana PresUniv membangun Prodi Kedokteran maju selangkah dengan menggandeng Unpad dalam deklarasi pembinaan/pendampingan.

NASIONAL | 28 September 2021

Pembelajaran Tatap Muka, Sekolah dan Orang Tua Wajib Jaga Prokes Anak

Untuk menghindari klaster baru, sekolah dan orang tua wajib menjaga protokol kesehatan (prokes) pada anak.

NASIONAL | 28 September 2021

Menhub Minta Fasilitas PCR di Bandara Soekarno-Hatta Ditambah

Menhub Budi Karya Sumadi meminta PT Angkasa Pura II menambah fasilitas tes PCR di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta.

NASIONAL | 28 September 2021

Bersurat ke Jokowi, Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkirim surat ke Presiden Jokowi dan meminta untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Citilink


# PTM


# Piala Sudirman


# Interpelasi Formula E


# Pengobat Alternatif Ditembak



TERKINI
Liga Champions: Real Madrid Tumbang, Ini Pembelaan Carlo Ancelotti

Liga Champions: Real Madrid Tumbang, Ini Pembelaan Carlo Ancelotti

BOLA | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings