Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Jiwasraya Dinilai Bisa Dihentikan jika Gagal Pembuktian

Jumat, 18 Juni 2021 | 23:42 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar menilai, kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya bisa dihentikan jika Jaksa gagal membuktikan adanya unsur korupsi pada kasus tersebut.

"Sebab alat bukti yang dapat diajukan sebagai dasar untuk diajukannya sebuah perkara minimal dua alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Fickar, di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Sebelumnya, dalam persidangan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa Piter Rasiman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/6/2021), terungkap repurchase agreement (Repo) juga sudah dibayarkan jauh sebelum munculnya kasus rasuah tersebut.

Selain itu jaksa hanya mampu mengajukan bukti email permintaan dana, namun tidak dapat memberikan bukti transfer atau aliran dana antara Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat.

Alat bukti yang dimaksud Fickar yakni keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan/atau keterangan tersangka.

“Artinya jika hanya ada satu laporan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya maka penyidikan tidak dapat diteruskan," katanya.

Soal email pun bisa dijadikan alat bukti. Sepanjang dikonfirmasi oleh keterangan saksi atau bukti lainnya adanya aliran dana.

“Bisa jadi alat bukti, asal ada email balasan untuk menjadi alat bukti yang sempurna,” katanya.

Sementara, Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada menyebut bagi pihak yang tidak mengerti dunia investasi pasti akan menganggap investasi di surat berharga itu berutang. Selain itu akan muncul anggapan jika hasil dari investasi di surat berharga tidak memuaskan, maka banyak pelanggaran.

"Padahal kan kalau melihat seperti itu apapun namanya transaksi pasti ada potensi pelanggaran. Tapi jangan dianggap bahwa yang namanya transaksi atau investasi itu melanggar. Jadi tidak bisa serta merta kita katakan berinvestasi di surat berharga atau saham itu melanggar hukum. Karena kan yang namanya investasi tidak melanggar hukum, sepanjang berinvestasi sesuai dengan koridornya," kata Reza.

Dikatakan, dalam pengelolaan dana itu terdapat standar operasional prosedur. Hal itu yang harus dilihat lagi oleh pihak Kejaksaan. Jika penanganan kasus ini disamaratakan, Reza khawatir hal tersebut akan membuat investor takut untuk berinvestasi. Begitupun dengan proses penyitaan aset yang tak terkait perkara, Reza mengkhawatirkan akan berpengaruh untuk investor.

"Seperti tadi misalkan, anggaplah perusahaan A terindikasi terlibat dalam penyelewengan dana Jiwasraya. Nah orang kan jadi takut untuk buka rekening atau beli produk Reksadananya di manager investasi A ini. Padahal perusahaannya itu nggak ada masalah, jadi pelaku pasar akan khawatir dan takut untuk berinvestasi," katanya.

Dalam surat dakwaan, Piter diduga berperan sebagai pihak yang mengatur dan mengendalikan lawan transaksi (counterparty) dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksa dana dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perbuatan yang dilakukan Piter bersama-sama dengan Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirto tersebut disebut merugikan Jiwasraya sekitar Rp 16,8 triliun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perangi Perdagangan Merkuri Ilegal, Indonesia Gelar Webinar Internasional

Indonesia menggelar webinar internasional bertajuk “Memerangi Perdagangan Merkuri Ilegal”

NASIONAL | 18 Juni 2021

Pakar: Kehadiran Wakil Ketua KPK ke Komnas HAM Tepis Isu Penyingkiran 75 Pegawai

Romli Atmasasmita menilai, kehadiran Nurul Ghufron ke Komnas HAM menepis isu upaya penyingkiran 75 pegawai lembaga antirasuah tersebut

NASIONAL | 18 Juni 2021

Satu Juta Orang Ikuti Program Guru Belajar dan Berbagi

"Program Guru Belajar dan Berbagi" sudah diikuti oleh lebih dari 1 juta guru di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Punya Peran penting di Asia Tenggara, Indonesia Didorong Modernisasi Alutsista

Ian Montratama menyatakan Indonesia memiliki peran penting di Asia Tenggara. Menurut Ian, Indonesia perlu memperkuat alutsista.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Senin hingga Jumat Ini Densus Antiteror Cokok 5 Terduga Teroris JAD

Densus 88 Antiteror kembali melakukan operasi penegakan dan pencegahan terorisme wilayah Jawa Barat

NASIONAL | 18 Juni 2021

Jokowi Dinilai Tak Bisa Tolak Bila PDIP Minta Maju Kembali di Pilpres 2024

Jokowi tidak bisa menolak bila PDIP memintanya kembali maju sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Dongkrak Perekonomian Nasional, Pemerintah Diminta Prioritaskan Sektor Peternakan

Anggota DPR Johan Rosihan meminta pemerintah memprioritaskan sektor peternakan.

NASIONAL | 18 Juni 2021

KPK Sita 6 Aset Tanah Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam aset tanah milik Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Kamis (17/6/2021).

NASIONAL | 18 Juni 2021

KPK Eksekusi Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane

KPK mengeksekusi mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Kemdikbudristek: Pandemi Tuntut Guru Beradaptasi dengan Teknologi

Kemdikbudristek meluncurkan program “Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru: Kemampuaan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi”, Jumat (18/6/2021).

NASIONAL | 18 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS