Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

P2G: Pengangkatan Guru Honorer Jangan Hanya Lewat Skema Tunggal

Kamis, 17 Juni 2021 | 22:08 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, meminta pemerintah agar tidak melakukan pengangkatan guru lewat satu skema saja yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tanpa membuka untuk jalur pegawai negeri sipil (PNS). Satriwan mengatakan negara pada dasarnya memiliki utang moral kepada para guru honorer karena komposisi guru yang mengajar di sekolah negeri saat ini 60% guru PNS dan 40% guru honorer.

“Setidaknya ada lima kekhawatiran para guru, jika seleksi guru hanya melalui skema tunggal P3K, yang semestinya formasi PNS dan PPPK dibuka bersamaan,” kata Satriwan dalam pernyataannya yang diterima Beritasatu.com, Kamis (17/6/2021).

Satriwan mengatakan polemik terkait pengangkatan guru honorer hanya lewat skema PPPK sebenarnya mencuat sejak pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada Desember 2020, bahwa tidak akan menerima lagi guru dengan status PNS tapi hanya PPPK. Namun, kepala BKN meralat ucapan tersebut dengan menyebut pengangkatan guru PNS terbatas jabatan guru manajerial seperti kepala sekolah (jika ada yang pensiun).

“Mungkin saja BKN lupa, menjadi guru adalah harapan mulia, masih menjadi mimpi generasi bangsa hingga kini. Menjadi guru PNS merupakan impian tertinggi bagi para sarjana pendidikan lulusan LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan),” kata Satriwan.

Satriwan memperinci lima masalah yang bisa muncul jika pengangkatan guru hanya lewat skema PPPK. Pertama, pengangkatan guru hanya lewat PPPK akan berdampak buruk kepada motivasi mahasiswa LPTK dan eksistensi LPTK. Di satu sisi, persaingan makin tinggi, namun perekrutan guru PNS makin terbatas. Total saat ini ada sekitar 5.998 program studi (prodi) kependidikan yang meluluskan 250.000 mahasiswa sarjana pendidikan setiap tahun.

“Alhasil, lulusan LPTK mengabdi lagi menjadi honorer di sekolah negeri atau menjadi guru swasta, dengan pendapatan yang jauh dari sejahtera,” kata Satriwan.

Kedua, ujarnya, merujuk Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan PPPK yang menduduki jabatan fungsional khususnya pasal 14 (3), ada klausul pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK) kepada PPPK yang relatif mudah dilakukan pejabat pembina kepegawaian (kepala daerah).

“Kontras dengan mekanisme pemberhentian PNS yang relatif sulit dan berjenjang, seperti diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS,” kata Satriwan.

Bahkan dalam PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pasal 57 (ayat 1) secara eksplisit menyebutkan, pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat dilakukan dalam rangka perampingan organisasi atau karena kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

“Jelas bahwa guru P3K dapat diberhentikan secara sepihak oleh pemerintah dengan dua alasan tersebut,” lanjut Satriwan.

Ketiga, PP Nomor 49 Tahun 2018, Pasal 37 (ayat 1) dan turunannya Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja PPPK Pasal 4 (ayat 2) menyebutkan, masa hubungan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.

Itu artinya, guru P3K hanya dihargai satu tahun kontrak oleh negara. Padahal guru P3K yang lolos seleksi, mayoritas adalah guru honorer Kategori II (K-2) dan Non-Kategori.

“Usia mereka rata-rata di atas 35 tahun, bahkan ada yang usia 50 tahunan, sudah mengabdi bertahun-tahun, dengan pendapatan jauh di bawah PNS, serta minimnya perlindungan profesi selama ini,” ujar Satriwan.

Keempat, minimnya perlindungan terhadap guru PPPK berpotensi akan tetap terjadi karena belum ada regulasi khusus tentang hak dan perlindungan khusus sebagai guru PPPK. Absennya negara dan perlakukan diskriminatif pada guru PPPK sudah dirasakan sejak 2019.

Satriwan mencontohkan kasus guru PPPK yang lolos seleksi pada 2019 berjumlah 34.954 orang. Hingga awal Januari 2021, mayoritas belum kunjung mendapat NIP, gaji, dan SK Pengangkatan, serta hanya sebagian kecil yang sudah dapat SK kepala daerah.

“Berbanding terbalik dengan nasib guru PNS yang sama-sama seleksi 2019. Semuanya sudah dapat SK, gaji, NIP, mengikuti pelatihan sebagai PNS, dan tugas penempatan,” lanjutnya.

Kelima, Satriwan menyebut kekhawatiran besarnya politisasi tingkat lokal terhadap guru PPPK oleh kepala daerah atau birokrat daerah. Merujuk pada aturan masa perjanjian kerja dimana kepala daerah boleh tidak memperpanjang masa kontrak guru PPPK.

“Ada guru P3K dapat SK kontrak hanya 1 tahun, namun ada yang kontraknya justru 5 tahun, di daerah yang sama. Tentu membuat sesama guru P3K cemburu dan curiga, apa gerangan yang membuat dirinya hanya satu tahun. Inilah bentuk diskriminasi berikutnya dan celah politisasi akan selalu terjadi,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Tenggelam di Pelabuhanratu

Tim SAR gabungan bersiaga dan melanjutkan pencarian korban tenggelam kecelakaan laut di Pantai Kebonkalapa Citepus, Pelabuhanratu, Sukabumi.

NASIONAL | 20 September 2021

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Mukomuko

Sebanyak 108 rumah warga Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sejak Sabtu (18/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021) terendam banjir.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Mujahidin Indonesia Timur


# Napoleon Bonaparte


# Pengobat Alternatif Ditembak


# Manchester United



TERKINI
Malaysia Akan Beri Vaksin Penguat Covid-19

Malaysia Akan Beri Vaksin Penguat Covid-19

DUNIA | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings