Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kamis, Firli Bahuri Cs Akan Penuhi Panggilan Komnas HAM

Selasa, 15 Juni 2021 | 13:21 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku telah menerima perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (14/6/2021) kemarin.

Kehadiran perwakilan KPK, yakni Kepala Biro Hukum dan Plt Kepala Bagian Litigasi KPK merupakan respon dari pemanggilan kedua yang dilayangkan Komnas HAM untuk meminta keterangan Pimpinan KPK terkait proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antikorupsi.

"Kemarin sore menjelang malam sudah petang begitu teman-teman kolega kami di KPK, pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Komnas HAM atas panggilan kedua dan balasan surat kami. Jadi minggu kemarin kami mengirimkan dua surat satu surat panggilan dan satu surat respon atas pertanyaan," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Dalam pertemuan itu, Komnas HAM yang diwakili oleh Anam dan sejumlah jajaran Komnas HAM lainnya menjelaskan mengenai aspek hak asasi yang sedang didalami Komnas HAM terkait proses TWK kepada perwakilan KPK.

Dalam pertemuan itu, perwakilan KPK menyampaikan, Pimpinan KPK bersedia memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan atau diklarifikasi terkait proses TWK. Firli Bahuri Cs berencana mendatangi Komnas HAM pada Kamis (17/6/2021).

"Jadi Kamis besok kolega kami, KPK akan datang, akan mempersiapkan apa saja yang memang dibutuhkan untuk proses pendalaman, proses informasi, proses klarifikasi, dan mungkin juga akan disiapkan oleh teman-teman KPK proses penjelasan yang lebih komprehensif," kata Anam.

Anam berharap, dalam proses permintaan keterangan hari Kamis nanti, pihaknya dapat menggali keterangan terkait polemik peleksanaan TWK.

Hal ini juga sekaligus untuk mengklarifikasi data-data yang didapat Komnas HAM dari sejumlah pihak, termasuk pihak pelapor yakni 75 pegawai KPK yang gagal TWK.

"Semoga pertemuan hari Kamis tersebut pengambilan keterangan benar-benar terjadi. Kami di Komnas HAM mendapatkan informasi yang banyak, itu harapannya, dan mendapatkan klarifikasi yang banyak itu harapan mendapatkan penjelasan yang lebih konperhensif itu juga harapannya," harap Anam.

Secara terpisah, KPK mengaku telah menerima penjelasan mengenai aspek hak asasi yang didalami Komnas HAM terkait polemik dalam asasmen TWK pegawai.

Penjelasan itu diperoleh saat Kepala Biro Hukum dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Litigasi KPK menyambangi Komnas HAM untuk meminta klarifikasi terkait isu dugaan pelanggaran HAM dalam prose TWK.

Kedatangan Kabiro Hukum dan Plt Kabag Litigasi KPK itu menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan karena disebut tak lolos TWK.

"Kepala Biro Hukum dan Plt. Kepala Bagian Litigasi KPK telah mendatangi Komnas HAM pada Senin, 14 Juni 2021 untuk meminta klarifikasi secara langsung atas dugaan isu-isu HAM yang dilaporkan pengadu," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Selasa (15/6/2021).

Ali mengatakan pihaknya diterima oleh Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam; Kepala Biro Hukum Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM; serta Fungsional Penyelidik Komnas HAM.

"Komnas HAM telah memberi penjelasan informasi yang diperlukan terkait aspek HAM yang akan dikonfirmasi dalam proses TWK. Penjelasan inilah yang sebelumnya tidak tertuang dalam surat jawaban Komnas HAM kepada KPK," kata Ali.

Setelah mendapat penjelasan tersebut, KPK akan membahas dan menyiapkan informasi yang diperlukan oleh Komnas HAM dimaksud.

"Koordinasi dan komunikasi yang baik ini sebagai bentuk komitmen KPK menghormati Tupoksi Komnas HAM sekaligus untuk memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan komnas HAM," kata Ali.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Transaksi Jual Beli Senjata Api ke KKB Capai Miliaran Rupiah

Hingga kini satgas masih melakukan pendalaman terhadap jaringan penjual senpi dan amunisi.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Satgas Tangkap Penjual Senjata Api ke KKB

Neson kedapatan membawa uang Rp 370 juta, yang diduga untuk membeli senjata api dari seseorang yang masih dalam penyelidikan.

NASIONAL | 15 Juni 2021

KPK Jadwalkan Periksa Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Syariah

Penetapan tersangka terhadap Solihah dan Kiagus merupakan pengembangan dari kasus yang sama yang telah menjerat mantan Dirut Jasindo, Budi Tjahjono.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Indonesia Narcotic Watch: Polisi Jangan Mudah Beri Rehabilitasi kepada Tersangka Narkoba

INW meminta agar pihak kepolisian jangan terlalu mudah memberikan status rehabilitasi terhadap para tersangka narkoba.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Perkara Suap Bansos, Saksi Akui Terima Uang dari Juliari untuk Pemenangan PDI-P di Kendal

Dalam diskusi itu disepakati uang tersebut dipergunakan untuk membantu kemenangan pasangan yang diusung PDI-P.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Vendor Bansos Mengaku Diminta Uang Oleh Eks Pejabat Kemsos

Setelah mendapat kuota itu, Irman mengaku diminta Matheus Joko Santoso menyerahkan fee bansos.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Ini Tanggapan KY Soal Hukuman Jaksa Pinangki yang Disunat 6 Tahun

KY berwenang jika terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Ciptakan 2 Inovasi, PT BIMA Tunjukkan Eksistensi

Inovasi yang diluncurkan PT BIMA juga sebagai bentuk dukungan atas arahan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Mahfud MD: Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR

Sebelumnya Tim Kajian UU ITE telah melakukan rangkaian diskusi panjang dan menerima masukan dari semua elemen masyarakat.

NASIONAL | 15 Juni 2021

Gubernur Papua Minta Kekosongan Kursi Wagub Dibahas Setelah 40 Hari

Gubernur Papua Lukas Enembe kini tengah dalam kondisi baik pascapengobatan di Singapura.

NASIONAL | 15 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS