Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wamenkumham Sebut 76 Tahun Indonesia Hidup dengan KUHP yang Tak Pasti

Senin, 14 Juni 2021 | 20:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipergunakan hingga saat ini tidak pasti. Padahal, KUHP tersebut telah dipergunakan sebagai landasan untuk menghukum jutaan orang.

Untuk itu, Eddy, sapaan Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan, pembaruan KUHP menjadi sesuatu yang mendesak.

"Mengapa RKUHP ini adalah satu hal yang urgen untuk segera disahkan? Sebab kita hidup selama hampir 76 tahun dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti. Padahal, bapak-ibu tahu persis bahwa KUHP yang berlaku di ruang-ruang sidang pengadilan itu telah dipakai untuk menghukum bukan satu-dua orang, bukan puluhan, ratusan atau ribuan orang, tetapi jutaan orang dihukum dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti," kata Eddy dalam Diskusi Publik RUU KUHP, di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Eddy menjelaskan argumentasinya menyatakan KUHP yang berlaku saat ini tidak pasti. Dikatakan, KUHP yang berlaku merupakan warisan Kolonial Belanda. Dalam perjalanannya, terdapat terjemahan KUHP versi R Soesilo dan Moeljatno. Namun, pemerintah hingga saat ini tidak pernah menetapkan versi KUHP yang berlaku.

"Pemerintah tidak pernah menetapkan KUHP yang mau dipakai itu yang mana, apakah terjemahan Moeljatno atau terjemahan Soesilo. Jadi kalau ada lawyer, kalau mau nakal di ruang pengadilan, kalau mau sidang seharusnya dia mengajukan interupsi. Tanyakan kepada hakim dan jaksa, KUHP yang dipakai, KUHP yang mana," katanya.

Menurut Eddy, terdapat sejumlah perbedaan mendasar dari kedua versi KUHP tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian. Eddy mencontohkan, Pasal 110 KUHP. Berdasarkan terjemahan Moeljatno pasal itu berbunyi pemufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 104 sampai 108 KUHP, dipidana dengan pidana yang sama dengan kejahatan itu dilakukan.

"Dipidana yang sama dengan kejahatan yang dilakukan itu berarti pidana mati," tegasnya.

Sementara dalam KUHP terjemahan Soesilo menyebutkan kejahatan pemufakatan jahat sebagaimana yang tercantum Pasal 104 sampai Pasal 108 KUHP dipidana dengan pidana maksimum 6 tahun.

"Ini perbedaan sangat signifikan. Satu pidana mati dan satu lagi 6 tahun. Ini serius. Belum lagi berbagai macam unsur, berbagai macam elemen dalam pasal-pasal yang digunakan," terangnya.

Untuk itu, Eddy menekankan, memperlambat perubahan KUHP sama saja dengan membiarkan status quo oleh pihak tertentu. Membiarkan ketidakpastian hukum terus terjadi.

"Jadi hal-hal seperti ini, itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga kalau kita menunda RKUHP untuk disahkan, itu berarti suara-suara yang menginginkan status quo dan ingin kita tetap berada diketidakpastian hukum dan menghukum orang dengan KUHP yang tidak pasti," tegasnya.

Atas dasar itu, Eddy meminta dukungan masyarakat untuk memperbaiki payung besar hukum pidana tersebut. Sejauh ini Eddy menyebut proses pembahasan dan penyusunan RKUHP sudah sangat transparan, akomodatif, dan aspiratif.

"Saat ini yang ditempuh oleh pemerintah dan DPR adalah rekodifikasi KUHP. Jadi yang tadinya pasal-pasal itu ada dalam KUHP, dikeluarkan dari KUHP, lalu kembali dihimpun, dikumpulkan kembali, dimasukkan kembali dalam satu rumah besar yang namanya KUHP," jelasnya.

Eddy mengatakan Indonesia akan memiliki kebanggaan baru ketika memiliki payung besar hukum pidana buatan sendiri.

"RKUHP merupakan simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sehingga seyogianya dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat," katanya



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pakar: Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Bukan Solusi Perbaiki Lingkungan

Vonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota Jakarta, bukan suatu solusi untuk memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik lagi

NASIONAL | 17 September 2021

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi dan perbedaan ini harus dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga

NASIONAL | 17 September 2021

BNN Hadiri Pertemuan Internasional Asod

Delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut, antara lain dari BNN RI yaitu Deputi idang Hukum dan Kerja Sama beserta Direktur Kerja Sama

NASIONAL | 17 September 2021

Nadiem Ajak BEM Berkolaborasi Sukseskan Merdeka Belajar

Menteri Nadiem mengajak BEM untuk berkolaborasi mensukseskan program Merdeka Belajar.

NASIONAL | 17 September 2021

Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

Kapal Pengayoman IV milik Kemkumham yang tenggelam di perairan Nusakambangan mengangkut dua truk proyek untuk membangun proyek jalan Kempupera

NASIONAL | 17 September 2021

Presiden Jokowi Diminta Tidak Intervensi Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Aliansi Masyarakat Pecinta KPK meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan intervensi terhadap segelintir pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

NASIONAL | 17 September 2021

Kemtan Dukung Perluasan Akses Pasar Internasional Ekspor Buah

Indonesia sejak lama dikenal sebagai pemasok buah segar ke pasar mancanegara.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

NASIONAL | 38 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings