Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hukuman Eks Jaksa Pinangki Disunat 6 Tahun, ICW: Keterlaluan

Senin, 14 Juni 2021 | 20:12 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari merupakan putusan yang keterlaluan.

ICW menilai Pinangki yang terbukti menerima suap, mencuci uang dan bermufakat jahat terkait skandal terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra seharusnya dihukum maksimal atau 20 tahun pidana penjara. Namun, alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal, PT DKI justru menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

"ICW menilai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah benar-benar keterlaluan. Betapa tidak, Pinangki semestinya dihukum lebih berat (20 tahun atau seumur hidup), bukan justru dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (14/6/2021).

Kurnia mengingatkan, saat melakukannya kejahatannya, yakni menerima suap sebesar US$ 450.000, melakukan pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Djoko Tjandra lolos dari eksekusi, Pinangki berstatus sebagai jaksa yang merupakan penegak hukum. Status Pinangki sebagai penegak hukum tersebut, kata Kurnia sudah sepatutnya menjadi alasan utama pemberat hukuman.

"Selain itu, Pinangki melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni: korupsi suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Dengan kombinasi ini saja publik sudah bisa mengatakan bahwa putusan banding Pinangki telah merusak akal sehat publik," tegasnya.

Kurnia menyatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman Pinangki ini semakin memperlihatkan secara jelas lembaga kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut, kata Kurnia sudah tampak jelas dalam tren pemantauan persidangan yang ICW lakukan.

"Rata-rata hukuman koruptor sepanjang tahun 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Dengan kondisi ini, maka semestinya para koruptor layak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MA," katanya.

Atas putusan PT DKI tersebut, ICW mendorong Kejaksaan Agung mengajukan Kasasi. Langkah tersebut dilakukan untuk membuka kesempatan Pinangki dihukum lebih berat.

"Selain itu, Ketua Mahkamah Agung harus selektif dan mengawasi proses kasasi tersebut. Sebab, ICW meyakini, jika tidak ada pengawasan, bukan tidak mungkin hukuman Pinangki dikurangi kembali, bahkan bisa dibebaskan," katanya.

Dalam kesempatan ini, ICW menagih janji KPK untuk melakukan supervisi atas perkara tersebut. KPK diketahui pernah mengeluarkan surat perintah supervisi terkait skandal Djoko Tjandra. Namun, sepertinya kebijakan itu hanya sekadar lips service semata.

"Alih-alih menjadi agenda prioritas, Pimpinan KPK malah sibuk untuk menyingkirkan sejumlah pegawai dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang penuh dengan kontroversi itu," katanya.

Apalagi, ICW menilai terdapat sejumlah kelompok yang belum diusut oleh Kejaksaan Agung, salah satunya klaster penegak hukum. Kurnia menyatakan, mustahil Pinangki bergerak sendiri dan melakukan kejahatan bersama dengan buronan Djoko Tjandra. Terdapat sejumlah pertanyaan sederhana yang bel terkuat sepanjang proses hukum skandal Joko Tjandra sejauh ini, seperti bagaimana mungkin Djoko Tjandra dapat percaya begitu saja dengan Jaksa yang tidak menduduki jabatan strategis seperti Pinangki? Apakah ada pihak yang menjamin Pinangki agar Djoko S Tjandra percaya lalu sepakat untuk bekerja sama?

"Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Korupsi Tanah Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian, Senin (14/6/2021).

NASIONAL | 14 Juni 2021

Soal Polisi Taliban vs Polisi India, Firli: Tidak Pernah Ada Istilah Itu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah adanya dua kubu dalam internal lembaga yang dipimpinnya.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Skandal Djoko Tjandra, Hukuman Eks Jaksa Pinangki Disunat 6 Tahun

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyunat hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara

NASIONAL | 14 Juni 2021

Peserta SBMPTN dengan Nilai Tertinggi Diterima di Hukum UGM dan Teknik Kimia UI

Untuk jurusan soshum, peserta dengan nilai tertinggi pertama dan kedua lulus di prodi Hukum UGM dan prodi Ilmu Hukum UI.

NASIONAL | 14 Juni 2021

JPU: Kasus Rizieq Diproses Berdasarkan Ketentuan Hukum

JPU diberi kewenangan untuk melimpahkan kasus pidana ke pengadilan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Lewat Festival Teluk Jailolo, Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat akan Terangkat

Potensi pariwisata Kabupaten Halmahera Barat dipastikan akan memanjakan para wisatawan yang datang.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Puan: Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Harus Dilakukan Hati-hati

Pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19 yang rencananya dimulai Juli 2021, harus dilakukan dengan hati-hati.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Berantas Judi, Tim Puma Polres Lombok Barat Bubarkan Judi Sabung Ayam di Lembar

Polres Lombok Barat, Polda NTB membubarkan judi jenis sabung ayam yang terjadi di Dusun Gubuk Bali, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kasus Korupsi Tanah Munjul, KPK Ultimatum Pengusaha Rudy Hartono Iskandar

KPK mengultimatum Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, untuk kooperatif menjalani proses hukum dugaan korupsi tanah di Munjul, Jaktim

NASIONAL | 14 Juni 2021

Ustaz Yusuf Mansur Harap Pemerintah Tinjau Kembali PPN Pendidikan

Yusuf mendukung penuh NU dan Muhammadiyah yang menolak wacana PPN pendidikan.

NASIONAL | 14 Juni 2021


TAG POPULER

# Sodetan Ciliwung


# Malaysia Pulangkan Pekerja Indonesia


# Dinar Candy


# Bendera Putih


# Covid-19



TERKINI

Uji Coba Lintasan Lancar, KA Bandara YIA Siap Beroperasi Mulai 17 Agustus

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS