Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Skandal Djoko Tjandra, Hukuman Eks Jaksa Pinangki Disunat 6 Tahun

Senin, 14 Juni 2021 | 19:25 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyunat hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun. PT DKI menyatakan, Pinangki terbukti menerima suap, melakukan pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat terkait skandal Djoko Tjandra.

"Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa," demikian bunyi putusan PT DKI tersebut dikutip, Senin (14/6/2021).

Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding dengan Ketua Majelis Muhammad Yusuf serta anggota Majelis Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik pada 8 Juni 2021. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin (14/6/2021).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," bunyi putusan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT DKI menilai hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. Majelis Hakim menilai Pinangki telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa. Untuk itu, Majelis Hakim Banding menilai Pinangki masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Selain itu, Majelis Hakim PT DKI menilai Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

"Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil," tulis putusan PT DKI.

Majelis Hakim juga menilai, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Kemudian, tuntutan pidana jaksa/penuntut umum selaku pemegang asas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Majelis Hakim memvonis Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat.
Putusan Hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa sebelumnya hanya menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Mejalis Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar US$ 450.000 dari terpidana kasus Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra. Majelis Hakim juga menyatakan Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra lolos dari eksekusi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peserta SBMPTN dengan Nilai Tertinggi Diterima di Hukum UGM dan Teknik Kimia UI

Untuk jurusan soshum, peserta dengan nilai tertinggi pertama dan kedua lulus di prodi Hukum UGM dan prodi Ilmu Hukum UI.

NASIONAL | 14 Juni 2021

JPU: Kasus Rizieq Diproses Berdasarkan Ketentuan Hukum

JPU diberi kewenangan untuk melimpahkan kasus pidana ke pengadilan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Lewat Festival Teluk Jailolo, Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat akan Terangkat

Potensi pariwisata Kabupaten Halmahera Barat dipastikan akan memanjakan para wisatawan yang datang.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Puan: Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Harus Dilakukan Hati-hati

Pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19 yang rencananya dimulai Juli 2021, harus dilakukan dengan hati-hati.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Berantas Judi, Tim Puma Polres Lombok Barat Bubarkan Judi Sabung Ayam di Lembar

Polres Lombok Barat, Polda NTB membubarkan judi jenis sabung ayam yang terjadi di Dusun Gubuk Bali, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kasus Korupsi Tanah Munjul, KPK Ultimatum Pengusaha Rudy Hartono Iskandar

KPK mengultimatum Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, untuk kooperatif menjalani proses hukum dugaan korupsi tanah di Munjul, Jaktim

NASIONAL | 14 Juni 2021

Ustaz Yusuf Mansur Harap Pemerintah Tinjau Kembali PPN Pendidikan

Yusuf mendukung penuh NU dan Muhammadiyah yang menolak wacana PPN pendidikan.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Polri Terus Lakukan Penindakan terhadap Pungli

Kegiatan pemberantasan pungutan liar dan aksi premanisme masih terus berjalan di seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia.

NASIONAL | 14 Juni 2021

KPK Tetapkan Pengusaha Rudi Hartono Iskandar Tersangka Korupsi Tanah Munjul

KPK tetapkan Direktur Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar sebagai tersangka.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Wamenkumham: Keliru, Anggapan Hidupkan Lagi Pasal Penghinaan Presiden

Anggapan pasal terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP sama dengan menghidupkan kembali pasal yang dimatikan MK adalah keliru

NASIONAL | 14 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS