Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kepala Daerah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan Dini

Senin, 14 Juni 2021 | 17:49 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Bahtiar, meminta kepala daerah melakukan kewaspadaan dini masyarakat. Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta mampu menjaga hubungan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hal itu disampaikan Bahtiar dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemdagri, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Menurut Bahtiar, kewaspadaan dini merupakan serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dangan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini, yang diberdayakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang memiliki tugas sentral sebagai intelejen daerah dalam melaksanakan deteksi dini kewaspadaan di daerah.

“Saya kira ini penting disampaikan kepada bapak/ibu Bupati dan Walikota, dalam hal kewaspadaan dini masyarakat, kepala daerah itu adalah Kepalanya Forkopimda, kemudian dalam hal melakukan deteksi dini masyarakat, bapak/ibu dibantu Kesbangpol,” kata Bahtiar.

"Sudah ada unit yang membantu bapak/ibu, yaitu Kesbangpol, itulah yang membantu urusan pemerintahan umum di Provinsi kabupaten dan kota sehingga bapak/ibu semua harus memaanfaatkan betul peran Kesbangpol," tambahnya.

Bahtiar mengatakan, Kesbangpol menjadi mata-telinga kepala daerah untuk mendeteksi hal-hal yang mengganggu urusan pemerintahan umum. "Disamping laporan kepala dinas, camat, lurah, dan lain-lain, laporan Kesbangpol menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya,” bebernya.

Menurut Bahtiar, posisi Kesbangpol dalam membantu kepala daerah dalam melakukan deteksi dini kewaspadaan masyarakat, harus difungsikan dan diberdayakan dengan baik, serta didukung dengan SDM yang andal dan anggaran yang cukup.

“Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum," imbuhnya.

Tak hanya itu, Bahtiar juga meminta kepala daerah melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial, konflik politik dan pemerintahan melalui pengefektifan peran Kesbangpol. Sebab, menurutnya, konflik tersebut akan menghambat pembangunan jika tak dicegah dengan deteksi dini.

"Kepala daerah juga dituntut untuk membina hubungan dengan partai politik, DPRD dan kekuatan politik di daerah. Kepala daerah ini kepalanya Forkopimda, sehingga harus bisa menjaga hubungan baik dengan DPRD dan kekuatan politik di daerah," tandasnya.

bahtiar menambahkan, kerukunan sosial dan kerukunan umat beragama juga perlu dibina dengan baik. Apalagi, Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki latar belakang beragam. Ormas sebagai salah satu bentuk hak konstitusi warga negara juga perlu dibina dengan baik.

"Jangan sampai, menjamurnya ormas menjadi potensi berkembangnya pemahaman di luar ideologi Pancasila. Ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi kelompok-kelompok penekan. Oleh karena itu, Kesbangpol harus diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan kepada ormas," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rachmat Gobel: Aspek Ekonomi Sangat Penting dalam Ketahanan Nasional

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memaparkan pentingnya aspek ekonomi dalam sistem ketahanan nasional.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Densus Antiteror Cokok 13 Terduga Teroris di Riau

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap sebanyak 13 orang terduga teroris di wilayah Riau.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Prabowo Buka Konferensi Nasional Sishankamrata Abad 21 di Bogor

Konferensi digelar di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (14/6/2021).

NASIONAL | 14 Juni 2021

Polri Sita 6,44 Ton Sabu dan 2,14 Ton Ganja dalam Kurun Waktu 6 Bulan

Polri mencatat telah mengungkap 19.229 kasus peredaran gelap narkotika dalam kurun waktu enam bulan

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pencegahan Stunting Menjadi Target Penyuluhan Prioritas

BP3S melalui pusat penyuluhan sosial (Puspensos) akan memaksimalkan SDM yang berada dekat dengan masyarakat dilapangan yaitu melalui penyuluh sosial masyarakat.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kasus Suap Proyek di Dinas PUPR, Bupati Muara Enim Segera Dimejahijaukan

Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah bakal segera diadili atas kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019

NASIONAL | 14 Juni 2021

Wamenkumham Harap RKUHP Jadi Solusi Persoalan Kelebihan Kapasitas Lapas

RKUHP merupakan upaya untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama

NASIONAL | 14 Juni 2021

Komisi III DPR Dorong Jaksa Agung Tingkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara

Komisi III DPR mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian penanganan perkara.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kejagung Diminta Bongkar Praktik “Pencucian” Emas

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Sarifuddin Sudding meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendalami “pencucian” emas.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pembeli Aset Asabri dan Jiwasraya Dinilai Rawan Digugat

Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar melakukan pelelangan aset sitaan terkait dengan kasus korupsi di PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 14 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS