Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembeli Aset Asabri dan Jiwasraya Dinilai Rawan Digugat

Senin, 14 Juni 2021 | 16:45 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar melakukan pelelangan aset sitaan terkait dengan kasus korupsi di PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Namun, muncul dugaan harta atau aset tersebut tidak terkait kejahatan.

Proses pelelangan melibatkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. PPA sudah koordinasi ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai asetnya, nanti yang lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih menilai dasar hukum rencana Kejagung melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri, tidak memadai. Sebab, Korps Adhyaksa hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan.

“Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP. Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa,” kata Yenti, Senin (14/6/2021).

Sementara dugaan adanya aset yang masih berstatus utang dan tak terkait kasus korupsi, menurut Yenti, seharusnya tidak dipermasalahkan kejaksaan. Artinya, eksekusi lelangnya tidak dapat dilaksanakan atau non-executable. Putusan non-executable antara lain diatur di dalam Pasal 39 KUHAP.

Ketentuan itu mengatur bahwa terhadap pemilik barang bukti yang tidak terbukti mengadakan “permufakatan jahat” dengan pelaku tindak pidana, maka seharusnya barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila Kejagung mengacu pada Pasal 45 KUHP, maka lelang tersebut harus ada persetujuan pemilik dan harus dihadiri oleh tersangka dalam pelelangan. Namun, Kejagung diketahui tidak menghadirkan para tersangka.

Hal senada disampaikan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar. Abdul mengatakan jika tidak sesuai dengan hukum acara pelelangan itu tidak sah.

“Apalagi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan barang tersebut sebagai hasil dari kejahatan atau barang bukti yang dapat diserahkan kepada negara. Jadi tidak sah,” kata Abdul.

Menurut Abdul, jika ke depan hasil lelang tersebut itu terjadi sengketa maka bisa terjadi perubahan status barang bukti itu tidak diserahkan kepada negara. Penyitaan benda yang sudah ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum waktu perbuatan, bertentangan dengan hukum. Karenanya, benda tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak atau asal barang itu disita.

“Artinya jaksa penuntut umum (JPU)harus mengembalikannya kepada terdakwa atau terpidana,” ujar Abdul.

JPU sebagai eksekutor perkara pidana pun harus bertanggung jawab, karena telah menjual harus bertanggung jawab.

“Jika nantinya pengadilan memutuskan 'mengembalikan' aset kepada yang berhak yakni terdakwa, artinya JPU harus membeli kembali barang bukti yang terlanjur sudah dijual,” ucap Abdul.

Pembeli barang lelang itu pun wajib sukarela untuk menyerahkan barang milik terdakwa tersebut.

“JPU harus membeli kembali barang bukti yang sudah dijual. Kecuali terdakwa tidak masalah hanya menerima uang hasil penjualan barang lelang tersebut,” kata Abdul.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Setara Desak Kapolri Berantas Mafia Tanah di Sektor Perkebunan

Desakan ini disampaikan Aliansi Keadilan Agraria-Setara Institute menyikapi kasus perjuangan 997 petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pengumumam Hasil SBMPTN, Ketua LTMPT: Kursi Terbatas, Tak Semua Bisa Diterima

Dia mencontohkan ada peserta mendapatkan nilai 700, namun tetap tidak diterima. Padahal, nilai 700 adalah nilai yang sangat bagus.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Situs Pengumuman SBMPTN Sempat Error, LTMPT: Kini Sudah Lancar Lagi

Situs sempat error karena diserbu para calon mahasiswa yang ingin segera mengetahui hasil tes tersebut.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pengacara Rizieq Syihab Jelaskan Penyebutan Nama Pejabat Saat Bacakan Pembelaan

Rizieq Syihab berupaya menjelaskan secara menyeluruh kejadian-kejadian menimpanya hingga berujung ke pengadilan saat ini.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kapolri Perintahkan Terus Perang Lawan Narkoba

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, meminta kepada seluruh jajaran untuk terus berperang melawan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pengumuman SBMPTN, Peserta yang Diterima Hanya 23%

Nasih bersyukur karena pelaksanaan SBMPTN di masa pandemi berlangsung lancar.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Skenly melaporkan Dewi Kurniawati alias Vina alias Jeje yang diduga melakukan penipuan berkedok arisan online ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (12/6/2021) malam.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Dugaan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan impor emas senilai Rp 47,1 triliun.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Mendagri: Pandemi Menguji Leadership Kepala Daerah

Tito menegaskan, penanganan pandemi covid-19 secara serius mutlak diperlukan, selain agenda prioritas daerah dan nasional yang perlu dijalankan beriringan.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Serahkan LHP ke Pemprov Gorontalo, Ini Pesan Ketua BPK

LHP ini diserahkan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Jusuf dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

NASIONAL | 14 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS