Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemkeu: PPN Hanya Dikenakan pada Jasa Pendidikan Komersial

Senin, 14 Juni 2021 | 14:40 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial.

Rencana pengenaan PPN pada sekolah itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf pemerintah akan menghapus 11 daftar kelompok jasa yang selama ini telah dibebaskan dari PPN, salah satunya pendidikan.

“Yang namanya jasa pendidikan itu rentangnya luas sekali dan yang dikenakan PPN tentunya yang mengutip iuran dalam jumlah batasan tertentu yang nanti harusnya dia dikenakan PPN,” katanya katanya dalam media briefing, Senin (14/6/2021).

Meski begitu, ia belum dapat menjelaskan secara detail klasifikasi dan rentang batas atas jasa pendidikan yang akan dikenakan tarif PPN mengingat Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) masih perlu dibahas bersama DPR RI.

“Berapa batasannya, ini kita masih akan melewati pembahasan oleh karena itu kita tunggu. Yang jelas jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu ini akan dikenakan PPN,” ujarnya.

Sementara itu, untuk jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya tidak akan dikenakan PPN.

“Misalnya masyarakat yang bersekolah di SD negeri dan sebagainya tentunya ini tidak akan (dikenakan) PPN,” tegasnya.

Neil memastikan rencana kebijakan pengenaan dalam RUU KUP bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah termasuk di bidang pendidikan.

Apalagi pada umumnya, masyarakat menengah ke bawah akan menyekolahkan anak mereka di sekolah yang tidak berbayar atau berbayar namun tidak mahal yakni misalnya di sekolah negeri.

“Saya rasa kalau dia tidak dapat beasiswa misalnya masyarakat lapisan bawah dia tidak akan pergi ke sekolah yang berbayar karena sekolah yang tidak berbayar juga banyak yang bagus,” ujarnya.

Ia menuturkan rencana kebijakan pengenaan PPN pada bidang pendidikan menerapkan aspek ability to pay yaitu kemampuan sesorang yang mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Pasalnya fasilitas pengecualian barang atau jasa kena PPN selama ini dinilainya kurang tepat sasaran, karena fasilitas pengecualian tersebut juga dinikmati oleh masyarakat golongan atas, padahal pengecualian PPN selama ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan tinggi atau golongan atas dapat memberikan kontribusi pajak lebih besar daripada masyarakat menengah ke bawah.

“Pengaturan seperti ini yang ingin kita coba agar pemajakan ini jadi lebih efisien, lebih baik lagi,” tegasnya.

Ia memastikan pemerintah tidak mungkin memberikan beban kepada masyarakat di tengah kondisi saat ini terutama untuk golongan menengah ke bawah. Oleh karena itu, rencana pengenaan PPN terhadap bidang pendidikan sebagai upaya gotong royong dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Bahkan pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung pendidikan hal ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD.

“Ini bukan pendidikan seperti yang disampaikan selama ini misalnya wah ini bisa putus sekolah. Tentu bukan pendidikan seperti itu. Ini pendidikan yang dikonsumsi masyarakat dengan daya beli jauh berbeda sesuai ability to pay,” jelasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri Minta Kepala Daerah Ubah Pola Belanja APBD

Mendagri meminta APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 14 Juni 2021

BPK: Pembangunan KEK Teluk Tomini Harus Dinikmati Semua Lapisan Masyarakat

Sesuai dengan semangat SDGs, diharapkan hasil dari pembangunan KEK Teluk Tomini harus dinikmati semua lapisan masyarakat.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Mahfud MD: Tak Mungkin Mencapai Kesepakatan 270 Juta Penduduk Soal RKUHP

Keputusan RKUHP harus segera diambil lantaran proses diskusi sudah berjalan lebih dari 50 tahun.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Luncurkan PKK-PKW, Dirjen Vokasi Minta Lembaga Kursus Berinovasi

Pemerintah telah menggandeng lembaga kursus untuk mencetak wirausahawan dan SDM siap kerja.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Kemdikbudristek Salurkan Rp 90,6 Miliar ke Lembaga Kursus

Dana ini ditujukan untuk lembaga kursus penyelenggara PKK dan PKW.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat Secara Terbuka dan Substansial

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan, pembahasan RKUHP perlu melibatkan elemen masyarakat secara terbuka dan substansial.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Polisi Ungkap Hasil Autopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe

Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP Jules Abraham menyebutkan, tidak ada temuan racun pada saat autopsi.

NASIONAL | 14 Juni 2021

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Tersangka Suap Banprov Indramayu

KPK memperpanjang masa penahanan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jabar periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Jaksa Dijadwalkan Bacakan Replik terhadap Nota Pembelaan Rizieq Syihab

JPU membacakan replik terhadap pleidoi tiga terdakwa yakni Rizieq Syihab, Hanif Alatas dan Andi Tatat.

NASIONAL | 14 Juni 2021

Satu Tahanan Kejagung Positif Covid-19

Satu tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dites usap.

NASIONAL | 14 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS