Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Alasan Komnas HAM Harus Gugurkan Pengaduan Pegawai KPK Nonaktif

Minggu, 13 Juni 2021 | 23:50 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan, Komnas HAM harus menggugurkan pengaduan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sesuai ketentuan Pasal 91 UU 39/1999 tentang HAM dikatakan bahwa pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilanjutkan atau dihentikan, antara lain: materi pengaduan bukan pelanggaran HAM, pengaduan diajukan dengan itikad buruk; terdapat upaya hukum yang lebih efektif, dan sedang terjadi penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai UU.

“Dalam kaitan ini, maka terdapat empat alasan bagi Komnas HAM untuk menggugurkan pengaduan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN),” kata Petrus, kepada Beritasatu.com, Minggu (13/6/2021).

Petrus membeberkan 4 alasan tersebut. Pertama, materi pengaduan bukan pelanggaran HAM, karena 1.357 pegawai KPK yang belum menjadi ASN diberi kesempatan yang sama, ikut TWK dan hasilnya 75 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK oleh Badan Kepegawaian Negara, sedangkan 1.274 pegawai KPK lainnya yang lolos TWK telah dilantik menjadi ASN sesuai amanat UU.

“Kedua adalah pengaduan 75 pegawai KPK dilandaskan pada itikad buruk, karena mereka sesungguhnya tahu bahwa Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan Pimpinan KPK soal penonaktifan 75 pegawai KPK dan keputusan BKN tentang 75 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK,” kata Petrus.

Ketiga, lanjut advokat Peradi ini, terdapat upaya hukum yang efektif, dimana Negara menyiapkan berbagai upaya hukum dan sarananya.

“Yaitu gugatan, banding, kasasi dan PK melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Peradilan Umum, dan lainnya, yang berpuncak di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ pelaksana kekuasan kehakiman,” katanya.

Yang terakhir, kata Petrus, saat ini sedang terjadi penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia. Sebagaimana terbukti saat ini 75 pegawai KPK nonaktif tengah mengajukan upaya hukum berupa permohonan uji materiil ke MK guna membatalkan Pasal 24 dan Pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK terhadap UUD 1945.

“Atas dasar empat alasan itu, maka Komnas HAM seharusnya sejak awal menyatakan diri tidak berwenang memproses dan menghentikan seluruh tahapan/proses pemeriksaan yang sedang berjalan, dan menggugurkan pengaduan 75 pegawai KPK nonaktif berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU 39/1999 tentang HAM, karena peristiwa yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM,” kata dia.

Petrus menambahkan, objek pengaduan 75 pegawai KPK nonaktif adalah surat keputusan tidak lolos TWK dari BKN dan Surat Keputusan Penonaktifan 75 Pegawai KPK dari Ketua KPK" kualifikasinya sebagai penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum, yaitu 75 pegawai KPK telah kehilangan kedudukan sebagai bagian dari pegawai KPK dengan segala akibat hukumnya.

Keputusan pejabat TUN yang demikian, kata Petrus, hanya boleh dibatalkan oleh hakim PTUN atau pengadilan negeri melalui upaya hukum gugatan atau melalui pembatalan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan (BKN atau pimpinan KPK) berdasarkan asas contrarius actus.

“Harus diingat bahwa hak dan kebebasan yang diatur di dalam UU 39/1999 tentang HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa (Pasal 73 UU HAM). Dengan demikian, membawa persoalan penonaktifan 75 pegawai KPK ke Komnas HAM, bukanlah upaya hukum yang efektif dan bukan upaya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, melainkan upaya politik untuk menutup borok-borok lama di KPK, karena Komnas HAM bukanlah badan peradilan, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum,” kata Petrus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ulama: Pembatalan Haji Demi Kemaslahatan Bersama

Dengan adanya keputusan tersebut tentunya kewajiban sebagai umat adalah menerimanya dan tidak ada yang keliru di dalam hal tersebut.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Haji

Menurut Lisda, lobi untuk mendapatkan tambahan kuota haji sebagai salah satu upaya dalam mengatasi daftar tunggu calon jemaah haji yang semakin panjang dan lama

NASIONAL | 13 Juni 2021

Gubernur Jatim: Umat Islam Se-Indonesia Berduka KH Nawawi Wafat

"Bukan Jatim saja yang berduka, tapi seluruh umat Islam se-Tanah Air," ujar Khofifah di Surabaya.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Polisi: Ketika Kita Sidak, Pungli Itu "Tiarap"

Aparat kepolisian mengaku sulit menindak pungkutan liar (pungli) yang berada di pengawasan peti kemas Tanjung Priok.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Ulama Karismatik Pengasuh Ponpes Sidogiri KH Nawawi Abdul Jalil Wafat

KH Nawawi Abdul Jalil merupakan salah satu ulama kharismatik yang menjadi pengasuh Ponpes Sidogiri sejak tahun 2005 silam.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Blusukan di Kota Solo, Puan Ditemani Gibran

Ketua DPR Puan Maharani blusukan di Kota Solo. Selama kunjungan kerjanya, Puan ditemani Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Penasaran Hasil SBMPTN? Calon Mahasiswa Bisa Simak Konferensi Pers Besok Pagi

Pengumuman Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 akan dilakukan pada besok, Senin (14/6/2021), pukul 15.00 WIB.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Guru Besar FIB UI Toeti Heraty Noerhadi Tutup Usia

Toeti Heraty Noerhadi Roosseno, yang merupakan salah seorang pendiri Jurnal Perempuan, juga dikenal sebagai penulis buku.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Bupati Nagekeo: Pemkab Tidak Membentuk Komite Sekolah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, termasuk dirinya sebagai bupati tidak membentuk Komite Sekolah.

NASIONAL | 13 Juni 2021

Gara-gara Preman, Pengusaha Terpaksa Melegalkan Pungli

Asosiasi Logistik bersama dengan asosiasi lain kerap menemukan aksi-aksi premanisme hingga berujung kekerasan.

NASIONAL | 13 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS