Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Misbakhun Sarankan Menkeu Tarik RUU KUP Pemicu Polemik

Sabtu, 12 Juni 2021 | 22:14 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyarankan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani segera menarik Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer dan pemicu polemik," tegas Misbakhun di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menilai Menkeu telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat peduli rakyat kecil. Menkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal RUU KUP tersebut

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro rakyat kecil," ujar politikus Partai Golkar itu.

Misbakhun memaparkan alasannya soal bahan pokok, sektor pendidikan, dan keesehatan tidak boleh dipajaki.

Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Sri Mulyani tentang PPN sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa.

"Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ulas Misbakhun.

Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Sri Mulyani gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong.

"Apakah Menkeu lelah mencintai negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi," sambung Misbakhun.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Menkeu soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi Covid-19 berlalu.

Menurut Misbakhun, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga tepercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi Covid-19.

Misbakhun mengingatkan Menkeu mampu menunjukkan diri sebagai figur yang telah memperoleh berbagai penghargaan internasional. Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan.

"Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak. Menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak baru sejatinya bukan cara yang menunjukkan kelas Menteri Keuangan yang punya banyak penghargaan," ujar Misbakhun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Jenazah Nakes Gabriella yang Tewas di Tangan KKB Diterbangkan ke Jayapura

Jenazah nakes Puskesmas Kiwirok, Gabriella Maelani (22) akan diterbangkan ke Jayapura pada Sabtu (18/9/2021) bergantung cuaca dan keamanan.

NASIONAL | 18 September 2021

Di antara Tembakan KKB, Jenazah Nakes Gabriella Berhasil Dievakuasi dari Jurang 300 Meter

Jenazah nakes Gabriela Meilani (22) berhasil dievakuasi Jumat (17/9/2021) oleh anggota TNI-Polri, di antara tembakan KKB.

NASIONAL | 18 September 2021

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Untuk membendung ideologi transnasional, bangsa Indonesia harus terus memperkuat komitmen beragama dan bernegara dalam satu napas, yaitu NKRI.

NASIONAL | 17 September 2021

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pakar: Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Bukan Solusi Perbaiki Lingkungan

Vonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota Jakarta, bukan suatu solusi untuk memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik lagi

NASIONAL | 17 September 2021

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi dan perbedaan ini harus dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga

NASIONAL | 17 September 2021

BNN Hadiri Pertemuan Internasional Asod

Delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut, antara lain dari BNN RI yaitu Deputi idang Hukum dan Kerja Sama beserta Direktur Kerja Sama

NASIONAL | 17 September 2021

Nadiem Ajak BEM Berkolaborasi Sukseskan Merdeka Belajar

Menteri Nadiem mengajak BEM untuk berkolaborasi mensukseskan program Merdeka Belajar.

NASIONAL | 17 September 2021

Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

Kapal Pengayoman IV milik Kemkumham yang tenggelam di perairan Nusakambangan mengangkut dua truk proyek untuk membangun proyek jalan Kempupera

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Hindari Kerumunan, Masyarakat Bisa Manfaatkan Layanan Kesehatan dari Rumah

Hindari Kerumunan, Masyarakat Bisa Manfaatkan Layanan Kesehatan dari Rumah

KESEHATAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings