Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sejumlah Pasal dalam RKUHP Dinilai Kekang Demokrasi, Apa Saja?

Jumat, 11 Juni 2021 | 17:51 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkritisi sejumlah pasal dalam draf Rancangan KUHP (RKUHP). Terdapat sejumlah pasal yang dinilai dapat membunuh demokrasi. Aliansi Nasional Reformasi KUHP membeberkan sejumlah pasal bermasalah yang dapat mengekang demokrasi.

“Dalam kondisi situasi demokrasi dan pemberantasan korupsi yang melemah ini, pemerintah malah menyebarkan draf (RKUHP) September 2019 yang tetap mamasukkan pasal-pasal warisan kolonial yang bertujuan mengekang iklim demokrasi di Indonesia, padahal pemerintah dan DPR selalu berjargon bahwa RKUHP dengan cita-cita reformasi hukum pidana di Indonesia hadir dengan semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Terkait tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden (wapres) sebagaimana diatur dalam Pasal 218-220 dalam RKUHP. Erasmus menekankan pasal ini sejatinya ditujukan untuk kepala negara bukan kepada kepala pemerintahan atau disebut lesse majeste.

“Rumusan pasal tersebut sama dengan konsep kejahatan yang ada dalam Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1) KUHP yaitu penghinaan presiden, yang merupakan warisan kolonial Belanda, pada awalnya digunakan untuk memproteksi martabat dari raja atau ratu di Belanda,” kata Erasmus.

Erasmus menyatakan pasal tersebut sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusan itu, MK menyatakan sudah tidak relevan jika dalam KUHP Indonesia masih memuat pasal penghinaan presiden yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

Selain itu, rumusan pasal tersebut bertentangan dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005. Berdasarkan Laporan Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 20 April 2010 tentang The Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression, dinyatakan bahwa hukum internasional tentang hak asasi manusia (HAM) melindungi individu dan kelompok orang, bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar.

Selain penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wapres, terdapat juga tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang diatur dalam Pasal 240-241 RKUHP. Erasmus menegaskan, pasal ini disebut juga dengan nama pasal haatzaai artikelen yang sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code.

Pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda. Dengan kondisi Indonesia saat ini sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajah, pasal tersebut sudah semestinya tidak dipertahankan.

“Sudah sepatutnya pasal kolonial ini tidak perlu ada karena tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka. Pasal tersebut pun sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 berdasarkan putusan MK No. 6/PUU-V/2007,” kata Erasmus.

“Jika kita merujuk pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada administrasi negara,” imbuh Erasmus.

Multitafsir
Pasal yang dinilai kontroversial juga terkait tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 353-354 RKUHP. Sama halnya dengan kedua pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wapres, dan pasal penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 353-354 RKUHP juga berpotensi menjadi pasal karet. Hak dan kebebasan warga negara yang sangat besar berpeluang dikekang dan juga dapat menjadi jelmaan dari pasal subversif.

“Pasal ini, tidak saja kabur dan multitafsir, tetapi juga sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokrasi yang modern. Selain itu, hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti lembaga negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik,” kata Erasmus.

RKUHP juga memuat terkait tindak pidana penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa izin yang diatur dalam pasal 273 RKUHP. Erasmus menilai pasal ini merupakan produk hukum kolonial Belanda yang dikenal sebagai Pasal 510 KUHP. Selain itu, pasal ini juga merupakan produk hukum rezim demokrasi terpimpin UU 5/PNPS/1963 tentang Kegiatan Politik.

Gabungan kedua rezim kolonial dan demokrasi terpimpin tersebut, Pasal 273 RKUHP ini mengatur kegiatan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum harus memohon izin polisi atau pejabat berwenang.

“Adanya politik perizinan mencerminkan watak birokrasi pemerintah yang penerapannya sangat bertumpu pada keamanan dan ketertiban umum yang akrab dipakai pemerintah kolonial Belanda, dan juga sebagai bentuk acuan legal pemerintah atau aparat dalam memantau gerak-gerik masyarakat di tahun 1960-an,” ujar Erasmus.

“Belum lagi pada rezim Orde Baru, digunakan juga sebagai pasal langganan penguasa saat itu untuk membatasi kegiatan masyarakat yang akan berdemonstrasi karena diketahui berbeda pendapat dengan penguasa,” kata Erasmus.

Menurut Erasmus yang perlu diminta dari masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya dalam berdemonstrasi adalah pemberitahuan, dan bukan izin.

“Pasal 273 RKUHP ini jelas cerminan watak politik perizinan peninggalan kolonial, peninggalan rezim demokrasi terpimpin dan orde baru yang sengaja dipertahankan untuk mengontrol akitivitas rakyatnya sendiri,” kata Erasmus.

Pasal lain dalam RKUHP yang dinilai bermasalah, yakni terkait tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 281 RKUHP. Dikatakan, Pasal 281 huruf b dan c RKUHP sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers.

Pasal 281 huruf b melarang setiap orang untuk bersikap tidak hormat termasuk dalam menyerang integritas hakim. Misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur. Menurutnya, pasal ini akan dengan mudah menyasar akademisi, pers atau media, hingga kelompok masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan penilaiannya terhadap hakim atau pengadilan yang dianggap tidak imparsial.

“Aliansi justru melihat bahwa menyuarakan pendapat terhadap tindakan penguasa, dalam hal ini termasuk juga hakim atau pengadilan, dalam dunia demokrasi merupakan hal yang biasa. Lalu, Pasal 281 huruf c melarang perbuatan tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan saat sidang pengadilan berlangsung,” ujar Erasmus.

Menurutnya justru pemerintah berdalih, pasal ini ditujukan untuk melarang adanya trial by press, karena dengan adanya pemberitaan yang mendahului putusan pengadilan, dapat memengaruhi indepensi hakim.

“Padahal peradilan di Indonesia bersifat terbuka untuk umum sehingga pemberitaan bebas dilakukan, dengan begtu logikanya bukan izin melainkan dalam hal hakim memerintahkan persidangan dilakukan tertutup,” tegas Erasmus.

Dengan, melihat catatan sejumlah pasal bermasalah tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri lebih dari 50 lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyerukan kepada pemerintah untuk membuka dan meninjau serta membahas ulang draf pembahasan RKUHP secara transparan. Pembahasan diharapkan dapat diakses oleh publik, dan melibatkan berbagai keahlian dan masyarakat. Hal ini penting sebagai jaminan bahwa RKUHP adalah proposal produk kebijakan yang demokratis.

“Selanjutnya yang terpenting adalah menghapus pasal-pasal yang akan membunuh dan mengekang iklim demokrasi di Indonesia, utamanya dalam kondisi Indonesia saat ini,” demikian Erasmus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pemerintah Kutuk Pelaku Kekerasan terhadap Tokoh Agama dan Perusakan Fasilitas Ibadah

Pemerintah mengutuk pelaku kekerasan terhadap tokoh agama dan perusakan fasilitas ibadah, di sejumlah tempat, di Indonesia

NASIONAL | 25 September 2021

Panen Jagung di Pelosok, Pengamat: Bukti 2,3 Juta Ton Ada

Ketersediaan jagung saat ini ternyata dalam kondisi melimpah, seiring panen raya di musim kedua yang terus berlangsung.

NASIONAL | 25 September 2021

Pengganti Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR, Golkar: Itu Hak Prerogatif Airlangga

Hal ini (pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil Ketua DPR) adalah hak prerogratif dari Ketum Partai Golkar.

NASIONAL | 25 September 2021

BPS Anugerahi Kemtan Sebagai Mitra Terbaik Satu Data

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap, Golkar Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Golkar mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menghadapi kasus hukum yang menimpa Azis Syamsuddin

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Satgas Evakuasi Belasan Warga dari Distrik Kiwirok

Evakuasi warga dibagi dalam dua kloter terbang. Kloter pertama terdiri dari 11 warga, tiga anak-anak dan delapan warga dewasa. Kloter kedua enam warga.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya

NASIONAL | 25 September 2021

Gerakan Mobil Masker BNPB Sambangi 4 Klaster Penyelenggara PON Papua

BNPB menurunkan gerakan mobil masker di 4 klaster penyelenggara pertandingan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Eks Bupati Kukar

KPK mendalami dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin terkait dugaan suap eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

DPP Golkar akan segera memproses penggantian Azis Syamsuddin dalam waktu dekat.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Pemerintah Pertegas Vaksinasi Booster Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Pemerintah Pertegas Vaksinasi Booster Hanya untuk Tenaga Kesehatan

KESEHATAN | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings