Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Boni Hargens: Isu TWK Sudah Dipolitisasi Berlebihan

Kamis, 10 Juni 2021 | 22:38 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Analis Politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai isu tes wawasan kebangsaan (TWK) telah dipolitisasi secara berlebihan sehingga masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Boni, masyarakat perlu memahami konteks besar dari TWK ini tidak terjebak dalam politisasi yang berlebihan.

“Saya melihat, isu TWK ini sudah dipolitisasi secara berlebihan. Masyarakat perlu mengetahui konteks besarnya. Dalam hampir dua dekade terakhir, sebetulnya kita sudah memasuki perang ideologi yang serius,” ujar Boni kepada Beritasatu.com, Kamis (10/6/2021).

Menurut Boni, kebangkitan politik identitas dalam ranah publik, entah dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilu di tingkat nasional, tidak pernah terlepas dari meluasnya pengaruh paham wahabisme, terutama aliran takfiri, di Indonesia. Paham ini, kata dia, sejatinya memang tidak menerima konsep demokrasi dan ingin mendirikan khilafah islamiyah.

“Wahabi melihat demokrasi sebagai sistem yang haram atau disebut thogut. Aliran ini bahkan menghalalkan strategi kekerasan dalam perjuangan politik mereka,” tandas dia.

Sejumlah negara di Timur Tengah, kata Boni, luluh lantak karena kelompok ini yang kebanyakan anggota dan simpatisannya berafiliasi dengan jaringan teroris internasional. Mesir bahkan sempat berantakan setelah Arab Spring bermula di Tunisia tahun 2010 karena ulah kelompok ini.

“Radikalisasi sudah menjalar dan sukses menancapkan akarnya dalam berbagai lapisan sosial masyarakat dan dalam beragam institusi negara di Indonesia. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan ideologi Pancasila yang harus direspons oleh negara,” tuturnya.

KPK, menurut Boni, perlu didukung penuh dalam kerja-kerjanya untuk memberantas korupsi karena memang kesejahteraan rakyat tak bisa diwujudkan kalau korupsi masih merajalela. Namun, dia mengingatkan agar KPK juga perlu berjalan dalam koridor konstitusi supaya seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara.

“Saya tidak menyinggung rumor tentang ‘kelompok taliban’ di tubuh KPK. Poin saya adalah bahwa TWK ini penting sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga instasi negara dan semua lembaga publik bebas dari bahaya radikalisme. Kita harapkan ke depan, semua birokrasi kementerian dan lembaga negara harus mengikuti tes (TWK) yang sama. Jadi bukan hanya untuk KPK,” ungkap dia.

Boni menyayangkan karena isu TWK ini kini menjadi bola liar dan unsur politisnya makin kental. Terlebih lagi, kata dia, lembaga seperti Komnas HAM juga ikut terlibat dalam isu TWK ini. Menurut Boni, Komnas HAM sudah memasuki ranah abu-abu.

“Dugaan pelanggaran HAM dalam tes TWK itu secara implisit mau menuduh BKN, TNI, dan BIN sebagai pihak yang melakukan pelanggaran HAM karena soal-soal yang digunakan dalam TWK dibuat secara bersama oleh ketiga institusi tersebut,” kata dia.

Boni juga mengaku heran dengan motivasi Komnas HAM dalam isu yang sumir ini. Dia pun mempertanyakan juga Komnas HAM yang tidak begitu cepat bersuara membela korban pelanggaran HAM di lokasi tambang dan di berbagai konteks di tanah air, tetapi dalam isu KPK ini reaksinya begitu cepat. “Komnas HAM menari dalam tabuhan gendang yang orang lain. Saya khawatir komisi ini ikut bermain politik. Sebaiknya semua pihak kembali kepada aturan hukum yang ada. TWK ini tes biasa sebagai upaya melawan radikalisasi yang menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi kita,” tegas dia.

Termasuk, kata Boni, tuduhan-tuduhan insinuatif oleh ,antan penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan orang-orang lain yang berpendapat seperti itu, yang justru akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Abdullah Hehamahua, sebut Boni, dalam wawancara di sebuah media yang disiarkan lagi di saluran YouTube secara tendensius menuduh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK

"Politisasi terhadap isu TWK rentan memunculkan kegaduhan yang berdampak pada kepentingan umum. Tidak perlu kita berspekulasi dan membuat tuduhan yang menyudutkan orang-orang tertentu. Isu KPK ini isu bersama. Kita semua harus terus mendukung kerja KPK yang profesional dan konstitusional. Korupsi harus dilawan sekeras-kerasnya, tetapi memakai KPK sebagai instrumen politik itu tidak dibenarkan oleh undang-undang,” terang dia.

Apalagi, lanjut Boni, tidak semua pegawai yang gugur dalam TWK dipecat dan sebagian justru mengikuti program pembinaan ideologi Pancasila.

“Itu artinya negara memiliki niat baik terhadap para pegawai yang ada. Di mana letak pelanggaran HAM di dalamnya? Kenapa Pak Abdullah mau menyeret isu ini ke pihak tertentu dan menyudutkan sosok tertentu? Cara berpikir seperti itu amat tidak etis dan berpotensi menimbulkan kekacauan yang tak berguna,” pungkas Boni.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DSLC Berikan Layanan Jasa Hukum dan Bisnis

Dwinanto Strategic Legal Consultant (DSLC) hadir dan resmi beroperasi di Jakarta dan Surabaya untuk memberikan layanan jasa hukum dan bisnis.

NASIONAL | 27 September 2021

Luhut: Biar Semua Dibuktikan di Pengadilan

Luhut Pandjaitan menegaskan soal siapa yang salah dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya biar pengadilan yang membuktikan.

NASIONAL | 27 September 2021

Luhut Jalani Pemeriksaan Terkait Laporannya soal Pencemaran Nama Baik

Luhut Pandjaitan telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong di Mapolda Metro Jaya.

NASIONAL | 27 September 2021

Tanah Longsor di Karo, 1 Pekerja Meninggal Dunia

Tanah longsor di Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, mengakibatkan satu pekerja konstruksi meninggal dunia.

NASIONAL | 27 September 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem di 25 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 25 wilayah di Tanah Air.

NASIONAL | 27 September 2021


Untar Mengukuhkan Naniek Widayati sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur

Sidang Terbuka Senat Untar yang dipimpin Rektor Agustinus Purna Irawan mengukuhkan Naniek Widayati Priyomarsono sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur Untar.

NASIONAL | 27 September 2021

Kemendikbudristek Beri Dana Pembinaan untuk Program Penggabungan PTS

Penggabungan diharapkan menghasilkan PTS yang sehat dan melahirkan SDM yang unggul seperti yang dicita-citakan.

NASIONAL | 27 September 2021

Intani Apresiasi KPED Jabar Tingkatkan Produksi Pangan dengan Teknologi

Penerapan teknologi berupa suplemen penyubur tanah dan tanaman itu sudah diaplikasikan di sejumlah demplot di beberapa kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sumedang

NASIONAL | 27 September 2021

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Mulai Oktober, Fitur PeduliLindungi Tersedia di Grab, Gojek hingga Jaki

Mulai Oktober, Fitur PeduliLindungi Tersedia di Grab, Gojek hingga Jaki

KESEHATAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings