Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penghidupan Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Bentuk Pembangkangan Konstitusi

Kamis, 10 Juni 2021 | 19:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres) serta lembaga negara merupakan bentuk pembangkangan konstitusi. Sebab dalam sejarah ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wapres yang sebelumnya terdapat pada Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

“Oleh karenanya, penghidupan kembali pasal penghinaan baik terhadap presiden-wakil presiden maupun pemerintah adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap amanah putusan MK, yang berarti pembangkangan pula terhadap konstitusi,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, Kamis (10/6/2021).

Ismail menanggapi draf Rancangan KHUP (RKUHP) 2019 yang kembali digaungkan dan disosialisasikan ke berbagai kota sejak Februari hingga Juni 2021. Diketahui, melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, MK menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian pula dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah, MK melalui putusannya Nomor 6/PUU-V/2007 memutus bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah telah bertentangan dengan UUD 1945.

Ismail menyatakan penghidupan kembali pasal-pasal tersebut semakin melegitimasi adanya pembungkaman terhadap freedom of expression setiap warga negara. Bukan tidak mungkin, delik penghinaan terhadap penguasa hanya akan menghambat berbagai kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah.

Ismail menambahkan dalam negara yang demokratis, partisipasi publik menjadi kunci utama penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Protes maupun kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari partisipasi publik.

“Untuk itu, Setara Institute mendorong DPR bersama pemerintah untuk kembali mematuhi amanah putusan MK dengan cara membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah dalam substansi RKUHP,” ucap Ismail.

Ismail menegaskan Setara Institute menetang sejumlah pasal dalam RKUHP yang mencederai hak konstitusional warga negara. Dikatakan, RKUHP yang merupakan bagian dari agenda reformasi hukum pidana justru menuai berbagai polemik dari berbagai kalangan masyarakat. Sebab, beberapa pasal justru mengundang kontroversi.

Ismail pun menyoroti ketentuan pidana bagi gelandangan. Pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum, lanjut Ismail, seolah telah menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal memahami esensi perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang termaktub dalam konstitusi.

Gelandangan sebagai individu yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya, kata Ismail, seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa masih jauhnya tingkat kesejahteraan warga negaranya. Alih-alih hadir untuk memelihara gelandangan, pemerintah justru menjatuhkan pidana denda.

“Lagi-lagi, pemerintah abai terhadap amanah konstitusi bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI 1945,” kata Ismail.

Ismail mengatakan sejumlah pasal dalam draf RKUHP merupakan bentuk intervensi yang terlalu eksesif terhadap ranah privat setiap individu. Betapa pun zina dan kumpul kebo merupakan tindakan yang amoral, Ismail mengingatkan tidak semua perbuatan dianggap tercela dalam konteks agama secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Selama perbuatan tersebut dilakukan secara konsensual dan tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, tidak seharusnya pemerintah masuk terlalu dalam hingga menjatuhi sanksi pidana. Apalagi, hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) dalam membenahi persoalan sosial manakala institusi sosial tidak lagi berfungsi.

Dikatakan, perbuatan tercela yang seharusnya pemerintah hadir untuk melakukan intervensi adalah ketika perbuatan tersebut telah dilakukan dengan unsur paksaan. Kemudian, menyebabkan kekerasan dalam hubungan seksual sehingga menimbulkan korban, seperti terkait perkosaan. Negara harus hadir untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.

“Untuk itu, Setara Institute juga mendesak agar DPR bersama pemerintah meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal dalam RKUHP yang berdampak pada kriminalisasi warga negara,” tegas Ismail.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pembatalan Ibadah Haji, 59 Jemaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan

Sampai hari ini, ada 59 jemaah haji yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan.

NASIONAL | 10 Juni 2021

PLN Resmikan SPKLU Pertama di Indonesia Timur

PLN meresmikan SPKLU pertama di Indonesia Timur di PLN ULP Mattoangin, Makassar, Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Tinjau Penanganan Covid-19 di Kediri, Kapolri Minta Distribusi Vaksin Berjalan Lancar

Listyo juga meminta kepada jajaran Polres Kediri untuk melakukan upaya preemtif guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Pakar Usulkan Karantina Wilayah di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus diusulkan melakukan karantina wilayah agar secepatnya dapat mengatasi lonjakan kasus dan memutus penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Istri Menkumkam Yasonna Laoly Meninggal Dunia

Elisye W Ketaren, istri dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meninggal dunia, di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Pengamat: Penegakan Hukum Jiwasraya Harus Benar dan Konsisten

Penegakan hukum dalam penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai bisa menggairahkan instrumen investasi di pasar modal.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Lili Pintauli Dilaporkan, KPK: Silakan Dewas Proses

KPK menyerahkan proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada dewan pengawas.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Tinjau Vaksinasi, Panglima TNI dan Kapolri Minta Warga Jaga Disiplin Protokol Kesehatan

Kendati telah divaksinasi, warga diingatkan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Lakukan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi.

NASIONAL | 10 Juni 2021

Dukung Pengembangan Potensi Anak, Sinar Mas Renovasi PAUD Kasih Bunda

Grup Sinar Mas merenovasi fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Kasih Bunda di Komplek Sekretariat Negara, Kota Tangerang.

NASIONAL | 10 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS