Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: Komnas HAM Tak Berwenang Proses Pengaduan Pegawai KPK

Rabu, 9 Juni 2021 | 10:08 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, Komnas HAM seharusnya tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan oleh Pimpinan KPK akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Namun, Komnas HAM justru tanpa tedeng aling-aling melanggar larangan UU, yakni menyalahgunakan wewenang.

"Alasannya, karena apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri dkk merupakan tindakan hukum administrasi negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesorang atau badan hukum perdata, yang masuk wewenang Pengadilan TUN,” kata Petrus, di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Dengan pemberhentian 75 pegawai KPK oleh Pimpinan KPK selaku Pejabat Tata Usaha Negara, terang Petrus, maka antara 75 pegawai KPK dan Pimpinan KPK berada dalam sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkan Keputusan TUN (Pemberhentian) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 51/2009 Tentang TUN).

“Kita patut menyesalkan sikap Komnas HAM, karena rendahnya pemahaman terhadap hukum tata usaha negara dan administrasi pemerintahan, sehingga dengan mudah ditunggangi oleh 75 orang pegawai KPK yang diberhentikan,” katanya.

Advokat Peradi ini melanjutkan, apa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, itu jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh Pasal 17 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan menyalahgunakan wewenang oleh Komnas HAM dalam memproses pengaduan 75 Pegawai KPK, meliputi tindakan melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Oleh karena itu, kata Petrus, Pimpinan KPK cukup mengirimkan surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan mempersilakan 75 pegawai KPK memggunakan haknya mengugat ke PTUN Jakarta.

“Anehnya Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mana yang masuk kategori pelanggaran HAM, padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak,” kata Petrus.

Petrus berpendapat, 75 pegawai KPK dan Komnas HAM, pura pura tidak tahu dan tidak memahami adanya upaya administratif dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang dapat ditempuh sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan.

Karena itu, jika 75 pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK, masuk dalam sengketa kewenangan sesuai Pasal 16 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya "keberatan" dan "banding".

“Oleh karena itu sikap Pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai sikap menghormati hukum, karena apa yang dilakukan Komnas HAM jelas telah menyalahgunakan wewenang, yaitu mengambil alih wewenang Pengadilan TUN. Perbuatan Komnas HAM jelas telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, terdiri dari (melampauai wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang),” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Proses Hukum secara Tegas, Aksi Main Hakim Napoleon Bonaparte Berbahaya

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kace, bisa membahayakan apabila tidak diproses hukum secara tegas.

NASIONAL | 24 September 2021

Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Mendukung konservasi satwa, Garuda Indonesia menerbangkan 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina mccordi) dari Singapura ke Kupang.

NASIONAL | 24 September 2021

Edukasi Lingkungan Allianz Indonesia Lewat Aksi World Cleanup Day 2021

Partisipasi pada World Cleanup Day 2021 merupakan kelanjutan komitmen, dan kepedulian Allianz Indonesia terhadap lingkungan.

NASIONAL | 24 September 2021

Terima 19.752 Pengaduan Terkait P3K, Ini Rekomendasi PGRI untuk Pemerintah

PGRI berharap pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen P3K sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru.

NASIONAL | 24 September 2021

Kasus Napoleon Aniaya Kace, Kompolnas: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan di Ruang Tahanan

Dikatakan Poengky, lebih disayangkan lagi pelakunya diduga oknum anggota Polri aktif berpangkat jenderal.

NASIONAL | 24 September 2021

Sandiaga Uno Bertemu Tokoh Masyarakat Adat Papua Bahas KBMAP IV

Pada pertemuan terbatas tersebut Sandiaga Uno mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat adat Papua.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021

Sekjen Kemdes Hadiri Pembukaan ToT P3PD Tahap 1

Menurut Sekjen Kemdes PDTT Taufik Madjid, pandemi tidak boleh menjadi penghalang untuk Kemdes PDTT menjalankan tugas dan fungsinya.

NASIONAL | 24 September 2021

Danamon Gelar Vaksinasi Tahap Dua untuk Pedagang Pasar Sleman

Danamon percaya, pasar membutuhkan perhatian khusus untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Manfaatkan Sampah Kertas, ALDO Genjot Produksi Brown Paper

Manfaatkan Sampah Kertas, ALDO Genjot Produksi Brown Paper

EKONOMI | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings