Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nasib 75 Pegawai KPK, Anggota Dewas Syamsuddin Haris Sepakat dengan Jokowi

Senin, 17 Mei 2021 | 16:46 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi(Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyatakan kesepakatannya atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan lantaran tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Syamsuddin Haris setuju dengan pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," kata Haris saat dikonfirmasi, Senin (17/5/2021).

Haris mengatakan, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil dan materil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Menurut Jokowi, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antikorupsi baik secara individu, maupun secara kelembagaan. Jokowi menekankan hasil asesmen TWK tidak menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataannya melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Di sisi lain, kata Jokowi, apabila ada kekurangan di internal KPK, maka masih ada peluang untuk memperbaiki. Salah satu salurannya ialah memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," katanya.

Di samping itu, Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-undang KPK. Jokowi mengharapkan pengalihan status pegawai KPK sesuai dengan putusan itu.

"Yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana untuk merancang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, terutama terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," jelas Jokowi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB. Jokowi meminta mahasiswa turut menggerakan masyarakat agar mau divaksin.

NASIONAL | 22 September 2021

Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Juga Sita Uang

KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan sejumlah pihak dalam OTT Selasa (21/9/2021). Tak hanya menangkap Andi Merya, KPK juga menyita uang.

NASIONAL | 22 September 2021

Jokowi Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah

Jokowi menyatakan keseriusannya untuk memberantas mafia tanah di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2021

Standarisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur, tidak hanya tertib administrasi, melainkan juga pada perbaikan mutu.

NASIONAL | 22 September 2021

Gelar Workshop, BPK Samakan Pemahaman Konsep Foresight

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang dalam proses finalisasi untuk menyelesaikan Foresight BPK pertama.

NASIONAL | 22 September 2021

Diisolasi, Irjen Napoleon Hanya Boleh Keluar Sel untuk Kepentingan Penyidikan

Bareskrim Polri mengisolasi Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya M Kace. Napoleon hanya boleh keluar sel isolasi untuk kepentingan penyidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Teleperformance Indonesia Tanam 2.000 Bibit Mangrove di Pulau Semak Daun

Teleperformance Indonesia mendonasikan 2.000 bibit pohon Mangrove untuk melestarikan ekosistem pantai serta mencegah abrasi di wilayah Kepulauan Semak Daun.

NASIONAL | 22 September 2021

Jaksa Ungkap Penyuap Pejabat Pajak Orang Kepercayaan Bos Bank Panin Mu'min Ali

Veronika Lindawati yang diduga menyuap dua eks pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani merupakan orang kepercayaan bos Bank Panin, Mu'min Ali.

NASIONAL | 22 September 2021

Enggan Terbuai Penurunan, Polri Tetap Fokus Kendalikan Covid-19

Meskipun angka kasusnya mengalami penurunan yang signifikan, Polri enggan terbuai dalam mendukung penanganan Covid-19 di Tanah Air.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

Tinjau Vaksinasi Merdeka, Jokowi Minta Mahasiswa Gerakkan Masyarakat Ikut Vaksinasi

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings