Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewas: Keputusan Pimpinan KPK Tidak Melanggar Hukum

Rabu, 12 Mei 2021 | 18:50 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai, pembebastugasan 75 pegawai lembaga antirasuah tidak melanggar hukum. Pimpinan KPK dianggap mengambil langkah yang wajar.

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak, yang sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya. Demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto, Rabu, (12/5/2021).

Indriyanto menyatakan, keputusan KPK ini harus dilihat dari antara tugas pokok dan wewenang dengan hukum pidana (terkait fungsi lembaga penegak hukum).

“Bahwa keputusan Pimpinan KPK itu dipastikan kolektif kolegial, sama sekali bukan individual dari Ketua KPK, bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut, walau selanjutnya substansi keputusan menjadi domain pimpinan kolektif kolegian KPK,” katanya.

Guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana itu memaparkan, keputusan KPK dan diktum kedua tentang penyerahan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsung itu (tidak ada istilah penonaktifan) haruslah diartikan secara hukum yang terbatas dan memiliki kekuatan mengikat yang memang hanya terhadap pegawai TMS (tidak memenuhi syarat) yang memegang jabatan struktural atau yang disamakan saja.

Jadi, penyerahan tugas 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bagian dari penonaktifan. Pembebastugasan 75 pegawai itu demi kepastian hukum.

“Dan keputusan Pimpinan KPK masih dalam batas-batas kewenangan terikat yang dimiliki Pimpinan KPK. Ini prosedur hukum yang wajar dan layak yang juga sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK . Keputusan ini juga masih dalam tataran proper legal administrative procedures, karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan langsung. Walau misalnya saja terjadi arahan atasan berupa keputusan dilakukan secara lisan atau mondelinge beschikking sebagai penguasan keputusan tertulis yang ada, tapi tetap sah sebagai keputusan lisan (dalam hal akibat yang tidak berdurasi sementara sifatnya dan tidak lama, juga menghendaki suatu akibat yang timbul dengan segera, seperti penyerahan tugas/tanggungjawab kepada atasan langsung dan diangkat Plh/Plt, dll),” katanya.

Indriyanto menegaskan, keputusan ini walaupun tidak disebutkan tentang jabatan struktural atau yang dipersamakan, tetap sebagai keputusan tertulis (schriftelijke) yang sah (rechtgedige), karena makna isi dan tujuan keputusan tidak bertentangan dengan isi dan tujuan peraturan perundang-undangan, baik karena tidak terjadi kesalahan sebab maupun tidak terjadi dasar yang dijadikan sebabnya .

“Keputusan aparatur negara, termasuk Pimpinan KPK ini harus selalu dianggap dan selaras dengan prinsip Presumptio Iustae Causa bahwa setiap keputusan aparatur negara, termasuk polemik keputusan Pimpinan KPK yang dikeluarkan tersebut harus atau selayaknya dianggap benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya,” kata Indriyanto.

Jadi, lanjut Indriyanto, keputusan tersebut tidak bermasalah secara hukum, walau selalu disadari bahwa kalau terkait produk apapun dikelembagaan KPK akan selalu bisa menjadi polemik yang dipermasalahkan.

“Ruang publik melalui peradilan TUN, misalnya, sebagai sarana dalam makna legal solution menjadi basis kita semua yang menghargai prinsip negara hukum,” katanya.

Dikatakan, dari sisi hukum, KPK hanya sebagai executioner maker, tidak menjadi dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan kajian ulang terhadap hasil asesmen BKN sebagai decision maker-nya.

“Karenanya keberatan tidaknya terhadap keputusan Pimpinan KPK tersebut diserahkan lembaga yang dapat menilai, sepanjang keputusan sudah dianggap konkret dan final. Ini menjadi hak penuh dari siapapun yang merasa dirugikan terhadap penerbitan keputusan tersebut . Semua pelaksana organ KPK sebaiknya taat dan patuh hukum, dan bila ada keberatan atas keputusan, ada mekanisme atau proses hukum untuk menguji keberatan tersebut,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jenderal Andika Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi dalam Militer

Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam bidang militer.

NASIONAL | 12 Mei 2021

Nadiem Makarim: Prioritaskan Dana BOS untuk Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

Nadiem Anwar Makarim menyatakan sekolah bisa memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka

NASIONAL | 12 Mei 2021

Jalur Selatan Jabar Lintas Garut Lengang Sehari Jelang Lebaran

Kondisi arus lalu lintas kendaraan di jalan utama Garut lancar, volume kendaraan terjadi penurunan dibandingkan hari biasanya.

NASIONAL | 12 Mei 2021

Pembunuhan 4 Petani di Poso, KSP: Tak Ada Tempat bagi Teroris

Aparat mengejar dan menindak kelompok teroris MIT yang membunuhan 4 petani di Poso.

NASIONAL | 12 Mei 2021

Pemkot Malang Larang Takbiran Keliling

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melarang masyarakat menggelar takbiran keliling menyambut Idulfitri 1442 H.

NASIONAL | 12 Mei 2021

Covid-19 di Malaysia Melonjak, DPRD Bengkayang: Perketat Perbatasan

“Terutama di jalur-jalur tikus yang acap dari penjagaan petugas-petugas yang ada di wilayah perbatasan,” kata Fransiskus.

NASIONAL | 12 Mei 2021

Idulfitri di Masa Pandemi, Menag: Perkuat Nilai Kemanusiaan

Karena masih pandemi, mari beribadah dan berlebaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M.

NASIONAL | 12 Mei 2021

Bocah Penjual Gorengan Buat Wakil Wali Kota Malang Terenyuh

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengaku terenyuh melihat bocah penjual gorengan berboncengan sepeda butut sambil menjajakan dagangannya.

NASIONAL | 12 Mei 2021

Wali Kota Palangka Raya Minta Warganya Tak Panik dengan Masuknya Virus B.1.617

Pandemi Covid-19 selama ini sudah lebih dari satu tahun melanda wilayah Kota Palangka Raya.

NASIONAL | 12 Mei 2021

FOI Salurkan 11.000 Paket Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Pulau Jawa

Foodbank of Indonesia (FOI) menyalurkan 11 ribu paket bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Pulau Jawa lewat Gerakan Mereka Butuh Kita. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan PT.Heinz ABC Indonesia dan JNE.

NASIONAL | 12 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS