Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lulus Tes ASN

Selasa, 11 Mei 2021 | 20:02 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang disebut syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menjelaskan, KPK telah menyampaikan Salinan SK tentang Hasil Asesmen TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam Surat Keputusan Tentang Asesmen TWK tersebut, ke-75 pegawai yang tidak lolos itu diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

Ali beralasan penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala. Serta, lanjut Ali, untuk menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," katanya.

Ali menjelaskan, pelaksanaan tugas ke-75 pegawai tersebut untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk. KPK, kata Ali, saat ini sedang berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kempan RB terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK.

"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," katanya.

Diberitakan, beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antikorupsi yang tak lulus TWK. Tes tersebut menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dari 75 pegawai yang tak lulus tes ASN, terdapat sejumlah nama yang telah dikenal, salah satunya Novel Baswedan.

SK tertanggal 7 Mei 2021itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri, sementara untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Berikut rincian isi SK yang beredar:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MUI Imbau Masyarakat Taati Protokol Kesehatan saat Rayakan Idulfitri

MUI mengingatkan umat Muslim agar tetap menjalankan protokol kesehatan saat merayakan Idulfitri 1442 H.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Antisipasi Bencana, Kemsos Siapkan Gudang Logistik Dilengkapi Stok Makanan dan Peralatan

Pengelolaan gudang logistik perlu ditata dengan baik termasuk ribuan bahan makanan disusun rapi dan siap disalurkan jika terjadi bencana dengan cepat.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1442 H Jatuh pada Kamis 13 Mei

Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Selasa (11/5/2021).

NASIONAL | 11 Mei 2021

Dewas Belum Tahu 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengaku belum mengetahui mengenai beredarnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai

NASIONAL | 11 Mei 2021

Pegawai KPK Konsolidasi Sikapi SK Penonaktifan

Saat ini, kata Yudi, dirinya bersama para pegawai KPK, terutama yang dinonaktifkan akan berkonsolidasi menyikapi SK tersebut.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Dinonaktifkan Bersama 74 Pegawai KPK, Novel Baswedan: Tindakan Sewenang-wenang

Novel mengatakan, SK tersebut seharusnya tentang hasil asesmen TWK, bukan penonaktifan jabatan

NASIONAL | 11 Mei 2021

Novel: Ada Upaya Sistematis Singkirkan Orang Baik

Novel dkk menyebut akan melawan atas keputusan tersebut sebab ada upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang baik.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Beredar SK Penonaktifan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Tak Lulus Tes ASN

Beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antikorupsi yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Wapres Minta Kemkeu-Bappenas-Kemdagri Sinergi Rancang DAK Tepat Sasaran

Wapres KH Ma'ruf Amin mendorong agar kementerian dan lembaga pembina DAK agar bersinergi dengan baik demi memastikan dana tersebut bisa disusun tepat sasaran.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Kecam Pengusiran Warga Palestina, PSI Minta PBB Bertindak Cepat

Kami mengecam keras tindakan tidak berperikemanusiaan oleh Israel tersebut.

NASIONAL | 11 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS