Logo BeritaSatu

Dinonaktifkan Bersama 74 Pegawai KPK, Novel Baswedan: Tindakan Sewenang-wenang

Selasa, 11 Mei 2021 | 18:18 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat suara mengenai beredarnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang menonaktifkan dirinya bersama 74 pegawai lembaga antikorupsi lainnya yang tak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan.

Novel mengatakan, SK tersebut seharusnya tentang hasil asesmen TWK, bukan penonaktifan jabatan. Namun, kata Novel, isinya justru meminta agar pegawai yang tak lulus TWK menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, SK tersebut bentuk kesewenangan Ketua KPK Firli Bahuri.

"Itu SK tentang hasil asemen TWK, bukan pemberhentian. Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang," kata Novel saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).

Novel mengatakan, tindak-tanduk ketua KPK yang sewenang-wenang dan berlebihan seperti ini menarik dan perlu jadi perhatian. Dikatakan, akibat dari tindakan sewenang-wenang berdampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat sebagian pegawai yang tak lulus TWK dan dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik yang tengah menangani perkara.

"Masalah seperti ini merugikan kepentingan kita semua dalam agenda pemberantasan korupsi. Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas dengan segala cara," kata Novel.

Diberitakan, beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antikorupsi yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes tersebut menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari 75 pegawai yang tak lulus tes ASN, terdapat sejumlah nama yang telah dikenal, salah satunya Novel Baswedan.

SK tertanggal 7 Mei 2021itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri, sementara untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Berikut rincian isi SK yang beredar:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Novel: Ada Upaya Sistematis Singkirkan Orang Baik

Novel dkk menyebut akan melawan atas keputusan tersebut sebab ada upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang baik.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Beredar SK Penonaktifan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Tak Lulus Tes ASN

Beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antikorupsi yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Wapres Minta Kemkeu-Bappenas-Kemdagri Sinergi Rancang DAK Tepat Sasaran

Wapres KH Ma'ruf Amin mendorong agar kementerian dan lembaga pembina DAK agar bersinergi dengan baik demi memastikan dana tersebut bisa disusun tepat sasaran.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Kecam Pengusiran Warga Palestina, PSI Minta PBB Bertindak Cepat

Kami mengecam keras tindakan tidak berperikemanusiaan oleh Israel tersebut.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Mendagri Usulkan Ini soal Pengajuan Dana Alokasi Khusus

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan beberapa rekomendasi dari pihaknya untuk dilaksanakan terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Pemda Lombok Barat Larang Takbir Kelililing dan Tempat Wisata Ditutup

Bupati Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Dandim 1606WB/Lobar meninjau langsung pelaksananaan pengamanan Operasi Ketupat Rinjani 2021.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Kemdikbudristek Targetkan 1.000 Mahasiswa Ikuti Pertukaran Pelajar ke Luar Negeri

Beasiswa pertukaran mahasiswa ke luar negeri itu bernama Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).

NASIONAL | 11 Mei 2021

Penentuan 1 Syawal 1442 H, Ini Penjelasan BMKG

BMKG menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat dari berbagai surat kabar yang beredar, bahwa BMKG menyatakan potensi 1 Syawal 1442 H jatuh pada 12 Mei.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Tes Random 61% Pemudik Positif Covid-19, Pemerintah Diminta Gerak Cepat Cegah Lonjakan Kasus

Pemerintah bisa membuat pedoman rekayasa dan kesiapan pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan kasus.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Idulfitri, Tahanan KPK Boleh Dikunjungi Keluarga

KPK bakal memfasilitasi kunjungan keluarga tahanan lembaga antikorupsi pada hari raya Idulfitri.

NASIONAL | 11 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS