Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Perampasan Tanah, Guru Besar IPB Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri

Rabu, 5 Mei 2021 | 21:19 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar IPB Prof Ing Mokoginta akhirnya membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat itu harus dibuat Mokoginta karena kasus perampasan tanah milikinya di Kotamobagu, Manado, Sulawesi Utara, tak kunjung ditangani.

Dikatakan, kasus perampasan tanah keluarganya sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sejak Rabu (28/4/2021), tetapi sampai saat ini belum ada pihak kejaksaan yang menanganinya. Surat terbuka Mokoginta itu dibacakan di kantor Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Jakarta, di sela-sela wawancara pembuatan buku kesaksian para korban mafia tanah dari seluruh Indonesia, Rabu (5/5/2021).

Ketua FKMTI SK Budiardjo mengingatkan para korban perampasan tanah untuk melengkapi data kepemilikan tanah. Perampasan tanah bukan perkara perdata melainkan pidana. Kelengkapan data ini penting untuk menunjukkan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh komplotan mafia tanah.

Menurutnya, para korban bisa saja dikriminalisasi oleh mafia tanah jika data kepemilikan tanahnya tidak lengkap. “Jadi, kelengkapan data kepemilikan awal sangat penting. Kita bisa melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen sehingga bisa diterbitkan oleh oknum BPN untuk mafia tanah. Jadi kita pun siap untuk adu data secara terbuka,” ujarnya.

Sekjen FKMTI, Agus Muldya meminta Presiden Jokowi dan jajaran di bawahnya mempercepat proses penyelesaian 11 kasus perampasan tanah yang sudah dilaporkan sejak 2 tahun lalu. Menurutnya, adu data secara terbuka untuk membuktikan kepemilikan tanah jauh lebih baik daripada timbul gesekan di antara warga.

“Jangan sampai terjadi letupan-letupan di berbagai daerah. Pak Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan konflik lahan. Para korban siap mengadu data kepemilikan dan tidak perlu takut dikriminalisasi. Yang terbukti memalsukan dokumen sehingga bisa terbit sertifikat, itulah mafia tanahnya,” ujar Agus.

Berikut bunyi surat terbuka Prof Ing Mokoginta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit:

“Yth Bpk Presiden RI, H Ir Joko Widodo dan Bpk Kapolri Jend Listyo Sigit Prabowo.
Perkenalkan saya, Prof Dr Ing Mokoginta, dair IPB Bogor. Saya bersama sama saudara saya mempunyai perkara perampasan hak milik tanah di Kotamobagu, yang kami laporkan ke Polda Sulut pertama kali pada Sept 2017.

Sudah 4 Kapolda berlalu dan sekarang adalah Kapolda yang ke-5 dan sudah 3 kali kami buat laporan dengan perkara yang sama, namun sampai saat ini belum juga tuntas. Tanah kami dengan sertifikat no 98/thn 1978, asal tanah adalah tanah adat, dirampas oleh sekelompok orang (Stella cs), dan untuk melegalisir tindakan mereka maka diterbitkanlah sertifikat baru di atas tanah tersebut pada thn 2009. Asal tanah mereka disebut tanah negara, padahal di Kotamobagu tidak ada tanah negara. Kemudian tanah tersebut dikavling-kavling dan dijual.

Sejak awal penanganan perkara ini, Kami menduga ada permainan oleh oknum. Sebagai contoh, laporan kami yang pertama (Lp 1) berakhir dengan SP3. Padahal, Propam Polda Sulut sudah menemukan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara dan 2 Wakapolda, Brigjen Jhony Asadoma serta Brigjen Karyoto sudah perintahkan agar perkara kami dilanjutkan, karena ini kasus pidana. Namun, tetap diabaikan penyidik.

Setelah kami peroleh Surat Pembatalan semua sertifikat lawan yang palsu atas keputusan PTUN dan Keputusan PK dari MA,maka kami buat laporan kedua (Lp 2) .Kami dipaksa untuk menerima Pasal 167 KUHP dan harus somasi sampai 2 kali dalam Sp2hp penyidik tetapi kami tolak. Akhirnya perkara di Sp3-kan.

Kami kemudian mengadu ke Bapak Kapolda Irjen Panca Putra Simanjuntak dan direspon. Beliau perintahkan, baik secara lisan maupun tulisan, kepada Direskrim Polda Sulut agar perkara ini dibuka kembali. Namun, karena ada rencana kepindahan Bpk Kapolda, Direskrim tetap tidak membuka kembali kasus yang kami laporkan. Kami juga sudah melapor ke Propam Mabes Polri. Tim A Propam Mabes Polri yang diketuai Kombes Daniel Mucharam menemukan pelanggaran kode etik penyidik dan saat ini sedang diproses.

Laporan kami yang ketiga sudah kami lengkapi lagi dengan bukti sertifikat induk lawan sebelum dipecah yang selama ini selalu disembunyikan oleh oknum BPN Kotamobagu. Pada laporan ini, yang kami laporkan adalah perampasan hak milik dan pemalsuan dokumen, tidak lagi penyerobotan atas tanah milik kami, karena kami selalu merasa dikelabui oleh penyidik. Penyelesaian perkara selalu dibengkokkan.

Sudah lima bulan berlalu, tetapi penyelesaian belum jelas. Ada kecenderungan dperlambat, sama seperti pada Lp1 dan Lp 2. Kami sudah bertemu dengan Bapak Kapolda Irjen Nana Sujana secara langsung, tetapi sampai saat ini tidak ada banyak kemajuan.

Oleh sebab itu, kami mohon kepada Bpk Presiden RI H Ir Joko Widodo di tengah kesibukan Bapak mengatasi pandemi, memulihkan ekonomi, dan bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberantas terorisme dan separatisme, tolong jangan lupakan perintah Bapak untuk memberantas mafia tanah hingga ke para bekingnya agar rakyat kecil seperti kami dapat mendapatkan keadilan.

Jangan sampai karena pihak terlapor dekat dengan seorang pengusaha di Manado, kasus ini hanya dijadikan ATM. Jika ini dibiarkan maka rakyat kecil di negeri ini akan semakin tertindas oleh mafia perampas tanah anti-Pancasila.

Bantulah kami yang tidak punya banyak uang untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Atas bantuan dan perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

WP-KPK Tuding Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai

Tes Wawasan Kebangsaan bahkan disebut WP KPK sebagai alat untuk menyingkirkan para pegawai berintegritas.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Polisi Akan Selidiki Dugaan Investasi Bodong 212 Mart

Polri akan menyelidiki laporan korban kasus dugaan investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur.

NASIONAL | 5 Mei 2021

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Tersangka Suap Dana Banprov

KPK memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Indramayu.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Menparekraf Minta Masyarakat Waspadai Kenaikan Covid-19 Usai Libur Panjang

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Menkominfo Bahas Peluang Penguatan Kolaborasi Bersama Panglima TNI

Menkominfo menemui Panglima TNI guna menindaklanjuti berbagai kerja sama di sektor digital yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI.

NASIONAL | 5 Mei 2021

DPR Minta Kemdikbudristek Gencarkan Sosialisasi Pembelajaran Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kemdikbudristek menggencarkan sosialisasi terkait pembelajaran tatap muka yang rencananya dimulai Juli 2021.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Kemdikbudristek: Baru 25-30% Daerah yang Siap Pembelajaran Tatap Muka

Dari 514 kabupaten/kota, Kemdikbudristek menilai yang benar-benar siap melakukan pembelajaran tatap muka baru sekitar 25%-30% saja.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Ini Titik Penyekatan di Tol Jakarta-Cikampek dan Trans Jawa

Beberapa titik penyekatan atau pengendalian transportasi di ruas tol kelolaan Jasa Marga dan Astra International diberlakukan 6-17 Mei 2021 pukul 00.00 WIB.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Legislator: Masih Banyak Guru Beranggapan Covid-19 Tak Berbahaya

Pemerintah harus memberikan perhatian kepada sejumlah guru yang masih beranggapan Covid-19 tidak berbahaya.

NASIONAL | 5 Mei 2021

PDIP Usulkan Pemerintah Alokasikan Anggaran untuk Tes Covid Siswa

PDIP mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendikan untuk tes covid bagi para siswa yang akan menjalankan sekolah tatap muka.

NASIONAL | 5 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS