Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

WP-KPK Tuding Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai

Rabu, 5 Mei 2021 | 20:38 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK) menilai asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlepas dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU KPK atau UU Nomor 19 tahun 2019 berlaku. Tes Wawasan Kebangsaan bahkan disebut WP KPK sebagai alat untuk menyingkirkan para pegawai berintegritas.

"Hal tersebut mengingat tes ini dapat berfungsi untuk menjadi filter untuk menyingkirkan Pegawai KPK yang berintegritas, profesional serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK," kata Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Yudi mengatakan, sejak awal WP KPK telah menentang pemberlakuan TWK sebagai syarat alih status pegawai. Sikap tegas itu tertuang dalam surat WP KPK Nomor 841 /WP/A/3/2021 yang dikirimkan kepada pimpinan KPK pada 4 Maret 2021, serta penjelasan dalam berbagai forum. Pada pokoknya dalam surat itu, WP KPK menyatakan, TWK berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menempati posisi strategis.

Selain itu, TWK yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan bahkan UU KPK itu sendiri. Karena UU KPK maupun PP 41/2020 terkait pelaksanan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK.

"TWK baru muncul dalam peraturan komisi nomor 1 tahun 2021 yang bahkan dalam rapat pembahasan bersama tidak dimunculkan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan siapa pihak internal KPK yang begitu ingin memasukan TWK sebagai suatu kewajiban?" tegas Yudi.

Selain itu, TWK tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya.
Dalam kesempatan ini, Yudi mengingatkan pimpinan KPK mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada Selasa (4/5/2021) kemarin. Dalam putusannya, MK menyatakan pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan.

"Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya Pimpinan KPK sebagai pemimpin lembaga penegakan hukum menjalankan putusan MK secara konsisten dengan tidak menggunakan TWK sebagai ukuran baru dalam proses peralihan yang menyebabkan kerugian hak Pegawai KPK," katanya.

Yudi menekankan, pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks institusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya. "Untuk itu, segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Akan Selidiki Dugaan Investasi Bodong 212 Mart

Polri akan menyelidiki laporan korban kasus dugaan investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur.

NASIONAL | 5 Mei 2021

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Tersangka Suap Dana Banprov

KPK memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Indramayu.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Menparekraf Minta Masyarakat Waspadai Kenaikan Covid-19 Usai Libur Panjang

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Menkominfo Bahas Peluang Penguatan Kolaborasi Bersama Panglima TNI

Menkominfo menemui Panglima TNI guna menindaklanjuti berbagai kerja sama di sektor digital yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI.

NASIONAL | 5 Mei 2021

DPR Minta Kemdikbudristek Gencarkan Sosialisasi Pembelajaran Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kemdikbudristek menggencarkan sosialisasi terkait pembelajaran tatap muka yang rencananya dimulai Juli 2021.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Kemdikbudristek: Baru 25-30% Daerah yang Siap Pembelajaran Tatap Muka

Dari 514 kabupaten/kota, Kemdikbudristek menilai yang benar-benar siap melakukan pembelajaran tatap muka baru sekitar 25%-30% saja.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Ini Titik Penyekatan di Tol Jakarta-Cikampek dan Trans Jawa

Beberapa titik penyekatan atau pengendalian transportasi di ruas tol kelolaan Jasa Marga dan Astra International diberlakukan 6-17 Mei 2021 pukul 00.00 WIB.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Legislator: Masih Banyak Guru Beranggapan Covid-19 Tak Berbahaya

Pemerintah harus memberikan perhatian kepada sejumlah guru yang masih beranggapan Covid-19 tidak berbahaya.

NASIONAL | 5 Mei 2021

PDIP Usulkan Pemerintah Alokasikan Anggaran untuk Tes Covid Siswa

PDIP mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendikan untuk tes covid bagi para siswa yang akan menjalankan sekolah tatap muka.

NASIONAL | 5 Mei 2021

KPK Bantah Pecat 75 Pegawai yang Tak Lulus Tes ASN

KPK membantah isu yang menyebut 75 nama yang tidak memenuhi syarat dalam Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bakal dipecat.

NASIONAL | 5 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS