Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KSP: Penyebutan KKB Organisasi Teroris Lalui Pertimbangan Matang

Jumat, 30 April 2021 | 19:36 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani menegaskan penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai organisasi atau individu teroris dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Sehingga ia mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap labelisasi tersebut.

Dijelaskannya, pada 29 April 2021, Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah telah menyebut KKB di Papua sebagai organisasi/individu teroris seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang (UU) No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah, berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir yang menyasar masyarakat sipil, (termasuk pelajar, guru, tokoh adat) dan aparat, yang dilakukan oleh KKB,” kata Jaleswari Pramodhawardhani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/4/2021).

Seperti yang dilaporkan Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik secara beruntun KKB melakukan serangkaian kekerasan di wilayah Kabupaten Puncak sejak awal tahun ini.

Diantaranya, pembunuhan tukang ojek di Kampung Ilambet, Ilaga pada 9 Februari 2021. Pembacokan perempuan di Kampung Juguloma, Beoga, pada 18 Februari 2021, kontak tembak antara Paskhas dengan KKB di Bandara Amingganu pada 19 februari 2021 serta pembunuhan 2 orang guru SD dan SMP di Kampung Juguloma pada tanggal 8 dan 9 April 2021.

Kemudian, pembakaran helikopter milik PT. Arsa Air di Bandara Aminggaru, Ilaga pada tanggal 11 April 2021, pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP dan anggota DPRD di Kampung Juguloma, Beoga pada 13 April 2021, pembunuhan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia tanggal 14 April 2021 dan pembunuhan pelajar SMAN 1 Ilaga di Kampung Ulomi pada 15 April 2021.

Selanjutnya, pembakaran rumah Kepala Suku dan guru di Kampung Dambet, Beoga pada 17 April 2021, dan yang terakhir penembakan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Kampung Dambet, Beoga pada tanggal 25 April 2021.

Selain itu, lanjut Jaleswari, berdasarkan data dari Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM juga menyebutkan selama 10 tahun terakhir sejak 2010 sampai 2020, pelaku kekerasan di Papua adalah KKB (118 kasus), dibandingkan oleh TNI (15 kasus) dan Polri (13 kasus).

Berdasarkan hasil riset yang sama, mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi (total 356 orang) adalah masyarakat sipil serta TNI dan Polri (sebanyak 93%), sisanya (sebanyak 7%) adalah anggota KKB.

“Penyebutan organisasi/individu teroris di Provinsi Papua ini secara limitatif hanya dilekatkan pada organisasi atau orang yang melakukan perbuatan serta motif sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 5 Tahun 2018, antara lain perbuatan kekerasan, menimbulkan terror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan,” terang Jaleswari Pramodhawardhani.

Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris ini, menurut Jaleswari, juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap KKB guna memastikan seluruh instrumen penegakan hukum yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 dapat dimaksimalkan.

Pemerintah akan memastikan tindakan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan eksesif yang bisa berdampak negatif pada masyarakat.

“Kami mengharapkan agar organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Jaleswari Pramodhawardhani.

Ia mengharapkan masyarakat turut bekerja bersama dalam melakukan pemantauan agar kegiatan penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM, sehingga harapan menciptakan Provinsi Papua yang damai dan sejahtera bisa terwujud.

Lebih lanjut, Jaleswari, menegaskan Pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memperhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM. Kepentingan yang utama adalah memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini.

“Serta tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan, misalnya dengan dikeluarkannya Inpres No 9 tahun 2020,” jelas Jaleswari Pramodhawardhani.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Dukung Kampanye Mudik Sehat dari Rumah

Kampanye ini bertujuan mencegah penambahan kasus baru Covid-19, tanpa memutus tali silaturahmi dengan saudara di kampung halaman saat Lebaran.

NASIONAL | 30 April 2021

Mensos Sudah Nonaktifkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan telah menonaktifkan lebih dari 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).

NASIONAL | 30 April 2021

Polisi Terus Dalami Keterlibatan Munarman dalam Kasus Terorisme

Polisi juga mendalami hubungan Munarman dengan penemuan bahan peledak berwujud bubuk putih yang disita dari bekas markas FPI.

NASIONAL | 30 April 2021

Jammi Apresiasi Daerah yang Ikuti Instruksi Larangan Mudik

Jaringan Mubalig Muda Indonesia (Jammi) mengapresiasi sejumlah daerah yang melarang mudik tahun 2021.

NASIONAL | 30 April 2021

BMKG: Gempa Jawa Timur Bersumber dalam Lempeng

BMKG menilai gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 pada 10 April 2021 di Jawa Timur lalu, merupakan gempa yang bersumber dalam lempeng atau interslab.

NASIONAL | 30 April 2021

Sebulan, 99 Terduga Teroris Digulung

Polisi sudah menangkap 99 tersangka teroris dalam sebulan.

NASIONAL | 30 April 2021

Perbaikan Data Penerima Bansos, Mensos Risma Kembali Datangi KPK

Mensos kembali menyambangi Gedung KPK guna membahas mengenai perkembangan perbaikan data penerima bantuan sosial.

NASIONAL | 30 April 2021

3 Orang Meninggal Akibat Tanah Longsor di Tapanuli Selatan

BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan bersama TNI, Polri serta tim gabungan masih melakukan pencarian korban yang tertimbun longsor.

NASIONAL | 30 April 2021

Dirjen Hubdat: Travel Gelap Bisa Rugikan Angkutan Legal

Dirjen Hubdat Budi Setiyadi mengatakan travel gelap dapat merugikan angkutan yang legal berizin serta merusak ekosistem transportasi yang berizin.

NASIONAL | 30 April 2021

Polri Kaji Strategi Operasi Tangkap Separatis Teroris di Papua

Dua hal yang masih dikaji pelaksanaannya adalah keterlibatan Densus 88/Antiteror dan juga pengenaan UU Antiterorisme terhadap kelompok separatis tersebut.

NASIONAL | 30 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS