Logo BeritaSatu

Hari Otonomi Daerah

Wapres: Paradigma Pemerintahan Perlu Diubah

Senin, 26 April 2021 | 15:58 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak para penyelenggara negara bersemangat introspeksi dan mengubah paradigma pemerintahan, tak lagi sekadar rutinitas, namun harus berbasis inovasi. Hal itu utamanya demi menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25, di Jakarta, Senin (26/4/2021).

"Pertama, perlunya merubah paradigma pemerintahan dan pembangunan yang masih berorientasi pada business as usual atau rutinitas menjadi berbasis inovasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan modal budaya, SDM unggul, SDA, teknologi informasi, dan kearifan lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing," kata Ma'ruf Amin.

Wapres menjelaskan kenapa introspeksi itu perlu dilakukan. Untuk melihat kinerja perjalanan otonomi daerah selama kurun waktu 25 tahun ini, bisa dilihat berdasar 4 data yang ada.

Yakni, laporan Indeks Demokrasi Dunia yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Ada lima indikator yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Pada tahun 2019 dan 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Posisi Indonesia di lingkungan Asia Tenggara berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Kedua, laporan Human Development Index (HDI) yang dirilis oleh program pembangunan PBB (UNDP) dengan indikator harapan hidup, pendidikan, dan perekonomian. Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 107 dengan skor 71,8. Posisi Indonesia masih dibawah Malaysia dan Thailand.

Ketiga, Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International. Tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 102 dengan skor 37. Berada di bawah Singapura (peringkat 3), Brunei (35), dan Malaysia (57).

Keempat, Ease of Doing Business yang dirilis oleh World Bank. Tahun 2020 Indonesia termasuk dalam klasifikasi Easy (mudah berusaha), namun masih dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand dengan klasifikasi very easy.

Mengacu pada keempat rujukan indikator tersebut diatas, maka penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren atau yang kewenangannya dibagi antara pusat dan daerah, khususnya pada sektor-sektor pembangunan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah, memegang peran kunci sebagai penentu peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pemerintahan.

"Semakin tinggi capaian kinerja daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, maka akan semakin baik pula kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya akan berkontribusi terhadap capaian peningkatan indeks-indeks pembangunan kesejahteraan masyarakat," urainya.

Selain itu, Wapres menilai pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif. Baik antar daerah, antara pusat dengan daerah, antara pemerintah dengan swasta. Plus kapitalisasi modal sosial secara gotong royong yang akan menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat.

Selanjutnya adalah pentingnya pemetaan masalah dan kapasitas pemerintah daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan.

"Pandemi Covid-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan dan akses data bagi respons cepat Pemerintah dan Pemda dalam menghadapi krisis. Proses digitalisasi di seluruh aspek layanan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana kerangka open government di tingkat Daerah semakin relevan," beber Wapres.

Wapres juga menekankan penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Dalam melaksanakannya, perlu sinergi dengan kementerian terkait.

Selain itu, perlu dilaksanakan perbaikan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan korektif. Hal ini dapat dilakukan secara sinergis antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai mitra sejajar.

"Keenam, pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Organisasi perangkat daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu di-review, agar lebih sederhana, lentur, inovatif, efektif dan efisien untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren secara profesional, transparan dan akuntabel," kata Wapres.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepala Staf Presiden Tegaskan Situasi Keamanan di Papua Perlu Dievaluasi

Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

NASIONAL | 26 April 2021

Sahrul Gunawan Resmi Dilantik Jadi Wakil Bupati Bandung

Artis senior yang juga politisi Sahrul Gunawan resmi dilantik sebagai wakil bupati Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Senin (26/4/2021).

NASIONAL | 26 April 2021

Penghormatan untuk Awak KRI Nanggala, Kapal-kapal TNI AL Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Kapal-kapal TNI AL yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada awak KRI Nanggala-402.

NASIONAL | 26 April 2021

Oknum Polisi Singgung KRI Nanggala 402 Masih Diperiksa

Oknum Polsek Kalasan, Yogyakarta bernama Aipda Fajar Indriawan masih diperiksa buntut komen negatifnya soal KRI Nanggala 402.

NASIONAL | 26 April 2021

KKB Papua Masih Eksis, Ini Alasan Polri

Mabes Polri mengakui ada sejumlah hambatan dalam mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menembak mati jenderal bintang satu.

NASIONAL | 26 April 2021

Menteri Tito: Otda Beri Keleluasaan Kepala Daerah Tingkatkan PAD

Tito Karnavian mengatakan, keberadaan otonomi daerah (otda) telah memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk berkreasi dan berinovasi

NASIONAL | 26 April 2021

Mendagri Resmikan 3 Sistem Aplikasi Layanan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi Dirjen Otda Akmal Malik meresmikan tiga sistem aplikasi layanan

NASIONAL | 26 April 2021

Peringati Hari Otda ke-25, Ini Catatan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan beberapa catatan kepada kepala daerah terkait pelaksanaan Otda.

NASIONAL | 26 April 2021

MUI: Awak KRI Nanggala Meninggal Sebagai Syuhada

Para prajurit awak KRI Nanggala meninggal dalam keadaan syuhada.

NASIONAL | 26 April 2021

Penyuap Juliari Akui Sudah Ditagih Fee Sebelum Garap Pengadaan Bansos Covid-19

Ardian Iskandar Maddanatja mengaku sudah diminta fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19

NASIONAL | 26 April 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS