Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kuasa Hukum Edhy Prabowo Sebut Penambahan Kuota Benur untuk Tambah Pemasukan Negara

Rabu, 21 April 2021 | 21:19 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Soesilo Aribowo, kuasa hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan penambahan kuota budi daya dan ekspor benih lobster atau benur dari semula 139 juta ekor menjadi 418 juta. Soesilo mengatakan, penambahan itu dilakukan kliennya setelah mendengar banyak masukan. Menurut Soesilo, penambahan kuota menjadi 418 juta itu diusulkan oleh tim uji tuntas atau tim due diligence. Penambahan kuota ini, kata Soesilo semata untuk menambah pemasukan negara.

"Ya memang pertama Rp 250 per 1.000 (ekor) itu untuk pemasukan ke negara tentu sedikit sekali. Jadi Pak Menteri berkreasi mendengar sana sini, kemudian diusulkanlah, sebenarnya bukan Pak Menteri yang membuat itu. Itu teknis ada di tim due diligence," kata Soesilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Soesilo memandang, semakin besar kuota ekspor akan menguntungkan negara. Dalam hal ini, pemasukan negara akan bertambah. "Budi daya tetap budi daya, tetapi ekspor jalan," kata Soesilo.

Dalam kesempatan ini, Soesilo membantah dibuatnya bank garansi sebagai modus untuk melakukan tindakan rasuah penetapan izin ekspor benih lobster. Dijelaskan, bank garansi itu dibuat untuk menampung setoran dari para eksportir benur lantaran belum adanya aturan mengenai pungutan biaya keluar benur dari para eksportir yang menjadi hak negara.

"Bukan (modus) karena belum ada ketentuan, bukan berarti liar karena belum ada ketentuannya," kata Soesilo.

Dikatakan Soesilo uang Rp 52,3 miliar yang disimpan di bank garansi saat ini tak dapat dicairkan oleh pihak manapun. Soesilo pun tak mempermasalahkan jika KPK menyita bank garansi tersebut. Hal ini lantaran bank garansi memang diperuntukkan sebagai pemasukan negara.

"Ya Rp 52 miliar itu mungkin akan dirampas negara silakan, memang itu untuk negara," tegas Soesilo.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Edhy menerima US$ 77.000 dan Rp 24.625.587.250 terkait pemulusan proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL.

Edhy Prabowo menerima US$ 77.000 dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito. Edhy menerima uang tersebut melalui Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadinya, dan Safri yang merupakan Staf Khusus Menteri dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Pemberian uang tersebut dilakukan pada 16 Juni 2020 di di Kantor KKP Gedung Mina Bahari IV Lantai 16. Uang diberikan Suharjito kepada Safri sambil mengatakan, "Ini titipan buat Menteri". Selanjutnya Safri menyerahkan uang tersebut kepada Edhy Prabowo melalui Amiril Mukminin.

Sementara uang sebesar Rp 24.625.587.250 diterima Edhy dari para eksportir benur lainnya. Namun jaksa tak menyebut siapa saja eksportir tersebut. Jaksa hanya menyebut uang itu diterima Edhy melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi (anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo), Andreau Misanta Pribadi selaku Staf Khusus Menteri dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Siswandhi Pranotoe Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap dilakukan agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT DPPP dan para eksportir BBL lainnya yang bertentangan dengan kewajiban Edhy sebagai menteri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Selidiki Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai

Diketahui, beredar informasi adanya dugaan penyidik KPK memeras Wali Kota Tanjungbalai dengan meminta uang hampir Rp 1,5 miliar.

NASIONAL | 21 April 2021

Berubah Jadi Universitas, UNM Kembangkan 4 Prodi Baru

UNM akan menyediakan kurikulum yang sesuai kebutuhan dunia industri berbasis teknologi informasi dan ekonomi bisnis.

NASIONAL | 21 April 2021

Perempuan Masa Kini Punya Kesempatan Eksplorasi Ilmu Pengetahuan

Penelitian vaksin Merah Putih berawal dari pengembangan vaksin Hepatitis B.

NASIONAL | 21 April 2021

Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Penyidik KPK Ditangkap

Selanjutnya penyidikan kasus tersebut akan dilakukan oleh KPK, tetapi tetap berkoordinasi dengan Propam Polri.

NASIONAL | 21 April 2021

Yenny Wahid Apresiasi Komitmen dan Respons Cepat Nadiem Makarim soal Kamus Sejarah

Nadiem menegaskan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, termasuk KH Hasyim Asy’ari.

NASIONAL | 21 April 2021

Regulasi Pemerintah Penting untuk Dukung Perdagangan Karbon di Indonesia

Landasan peraturan menjadi sangat penting agar perdagangan karbon dapat memberikan keuntungan maksimal bagi negara.

NASIONAL | 21 April 2021

Dakwaan Juliari: Cita Citata Terima Rp 150 Juta, Hotma Sitompoel Rp 3 Miliar

Jaksa KPK membeberkan pihak-pihak yang turut kecipratan aliran uang dari kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

NASIONAL | 21 April 2021

Kemhan Monitor Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Kemhan terus memonitor pencarian kapal selam KRI Nanggala – 402 dari jajaran Armada II Surabaya yang hilang kontak saat melaksanakan latihan penembakan senjata

NASIONAL | 21 April 2021

Angkie Yudistia: Mindset Terhadap Disabilitas Harus Diubah

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia ada 38 juta jiwa.

NASIONAL | 21 April 2021

Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Dibuat di Jerman

Kapal Selam KRI Nanggala-402 dibuat galangan kapal Howaldtswerke di Kiel, Jerman Barat, dan memasuki masa dinas aktif pada 1981.

NASIONAL | 21 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS