Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewas Minta Pimpinan KPK Usut Pembocor Penggeledahan Jhonlin Baratama

Selasa, 20 April 2021 | 17:10 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pimpinan lembaga antikorupsi untuk mengusut pembocor informasi penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama. Kebocoran informasi itu membuat KPK gagal mendapatkan barang bukti kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) saat menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama, Jumat (9/4/2021).

“Dewas telah meminta Pimpinan KPK untuk mengusut sumber kebocoran informasi tersebut agar pelakunya bisa ditindak,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, Selasa (20/4/2021).

Syamsuddin mengatakan, permintaan itu telah disampaikan Dewas kepada pimpinan KPK saat Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) beberapa waktu lalu.

“Terkait dugaan kebocoran informasi penggeledahan, melalui forum rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) triwulan I dengan Pimpinan pada Senin, tanggal 12 April 2021 yang lalu,” katanya.

Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Jumat (9/4/2021). Namun, KPK gagal menemukan bukti di lokasi tersebut. Lembaga antikorupsi menduga bukti-bukti di kantor Jhonlin Baratama telah dipindahkan oleh pihak tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh KPK, bukti-bukti itu diduga dibawa kabur mobil truk. Informasi ini diketahui KPK dari masyarakat yang melihat mobil truk yang diduga membawa kabur dokumen tersebut.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, benar Tim Penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru Kalsel yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).

Setelah mendapat informasi tersebut, tim penyidik bergegas mendatangi lokasi yang disampaikan masyarakat. Namun, setibanya di lokasi itu, truk yang diduga membawa dokumen tersebut sudah berpindah tempat.

“Saat ini kami sedang melakukan pencarian,” kata Ali.

Diberitakan, KPK sedang menyidik kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah terkait penurunan nilai pajak di Ditjen Pajak. Dalam proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka.

KPK hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun pihak yang menyandang status tersangka kasus tersebut. Sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini, KPK akan mengumumkan konstruksi perkara secara terperinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap tersangka.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang telah menyandang status tersangka kasus ini, yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak.

Kedua penyelenggara negara itu diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan. Informasi itu menyebut, Angin dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ghufron: Pegawai KPK Bedol Desa Menjadi ASN

Nurul Ghufron mengatakan proses peralihan pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN) saat ini sedang berjalan.

NASIONAL | 20 April 2021

Josep Paul Zhang Masuk DPO, Sahroni: Langkah Positif

Bareskrim Polri telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Joseph Paul Zhang.

NASIONAL | 20 April 2021

Diapresiasi, Rencana Akuisisi Peternakan Sapi Belgia

Volume dan nilai impor daging sapi di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan.

NASIONAL | 20 April 2021

KPK Pastikan Tak Ada OTT di Tanjung Balai

KPK memastikan tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar jajarannya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Selasa (20/4/2021).

NASIONAL | 20 April 2021

PLN UIP JBB Siap Bangun 38 Proyek Kelistrikan Baru di Banten

PLN UIP JBB siap mengerjakan 38 proyek kelistrikan di wilayah Provinsi Banten.

NASIONAL | 20 April 2021

Bareskrim Jerat Enam Tersangka Investasi Bodong EDC Cash

Pelaku yang dijerat dugaan tindak pidana penipuan penggelapan dan pencucian uang investasi bodong EDCCash ditangkap dan ditahan.

NASIONAL | 20 April 2021

LP Ma'arif Protes Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dari Kamus Sejarah Indonesia

LP Ma'arif menilai hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 merupakan upaya sistematis mengaburkan sejarah bangsa Indonesia.

NASIONAL | 20 April 2021

Kebijakan Emisi Nol Karbon Perlu Didorong dan Dilaksanakan

Emil Salim mendorong kebijakan yang memastikan pada 2050 tidak ada lagi karbon yang dihasilkan untuk mencegah perubahan suhu.

NASIONAL | 20 April 2021

Kasus Jiwasraya dan Asabri Jadi Pendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Kasus Jiwasraya dan Asabri patut dijadikan momentum untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

NASIONAL | 20 April 2021

Kasad Resmikan Rumah Tahanan Militer Canggih Berbasis Artificial Intelligence

Instalasi rumah tahanan militer itu sudah terintegrasi sedemikian rupa dan terprogram. Termasuk, dalam hal penguncian dan penerangan masing-masing ruang tahanan

NASIONAL | 20 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS