Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPIP Desak Pemerintah Revisi PP Standar Nasional Pendidikan

Sabtu, 17 April 2021 | 10:32 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, karena telah menghapus Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

“Masyarakat saat ini begitu antusias memperjuangkan Pancasila agar dimasukkan ke dalam kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi,” kata Hariyono di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).

Ia mengaku heran, di tengah-tengah upaya pemerintah dan badan legislatif memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan, justru muncul PP kontroversial.

Disebutkan, PP 57/2021 sama sekali tidak merepresentasikan keinginan publik, apalagi keinginan Presiden Joko Widodo, MPR, DPR, dan lembaga negara lainnya.

“Saya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjelaskan secara eksplisit PP 57/2021,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo.

Romo Benny mengatakan PP 57/2021 sangat tidak mendukung upaya membangun karakter bangsa. Selain itu, ia juga mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi UU Sisdiknas dengan memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, baik di tingkat PAUD maupun Perguruan tinggi.

“PP itu secara substansi tidak secara khusus menyebut pendidikan Pancasila pada mata pelajaran dan mata kuliah," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan, penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib telah menjadi preseden buruk di masyarakat.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan negara," katanya.

Ia menyayangkan sikap oknum aparatur negara di internal pemerintahan yang tidak memiliki kapasitas dan kesungguhan dalam menerjemahkan kehendak Presiden secara baik dan benar.

"Aparatur negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan masih belum memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi bangsa," ujarnya.

Basarah mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan berat terkait merebaknya ideologi transnasional, seperti komunisme ekstremisme, khilafah, liberalisme, dan lainnya sehingga diperlukan benteng pertahanan untuk mencegah paham itu.

“Berbagai survei menunjukkan adanya kemerosotan pengetahuan kalangan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila. Tentu saja, dihilangkannya mata pelajaran Pancasila menimbulkan kekhawatiran masyarakat,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Doni Monardo: Masyarakat Harus Pahami Maksud Larangan Mudik agar Tidak Menyesal

Meskipun pemerintah melarang aktivitas mudik pada 6-17 Mei 2021, bukan berarti sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan itu diperbolehkan mudik.

NASIONAL | 17 April 2021

Jadi Tersangka, Pelaku Penganiayaan Perawat RS Siloam Palembang Minta Maaf

Jason mengaku menyesal atas perbuatan tidak terpuji yang telah dilakukannya dan menyakiti orang lain.

NASIONAL | 17 April 2021

Kalbis Institute Dapat Hibah Kompetisi Kewirausahaan dari ISEI dan Pegadaian

3 tim perwakilan Kalbis Institute dengan ide yang berbeda-beda berhasil memenangkan hadiah sebesar Rp 25 juta dan juga berhak mendapatkan pendampingan bisnis.

NASIONAL | 17 April 2021

Kementerian PPPA Akan Deradikalisasi 101 Anak yang Orang Tuanya Terlibat Terorisme

Kementerian PPPA siap membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri untuk merehabilitasi 101 anak yang orang tuanya terkait dengan kasus bom Makassar.

NASIONAL | 17 April 2021

Korban Gempa Malang Berharap Bantuan Pembangunan Rumah Melalui Program Padat Karya

Yang dibutuhkan warga saat ini adalah mendapatkan pekerjaan, dan berharap pemerintah bisa membantu memberikan pekerjaan melalui program padat karya.

NASIONAL | 17 April 2021

Imam Masjid Istiqlal: Mencegah Bahaya Jauh Lebih Besar daripada Mengejar Manfaat

Masjid Istiqlal perlu tampil menjadi contoh masjid-masjid di Indonesia dalam hal menjaga protokol kesehatan dan membatasi kapasitas jamaah.

NASIONAL | 17 April 2021

Anggota DPR Kutuk Penganiaya Perawat RS Siloam Palembang

Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, tindakan penganiayaan Christina Ramauli Simatupang jauh dari norma dan adat istiadat.

NASIONAL | 17 April 2021

Penganiaya Perawat RS Siloam Terancam Hukuman Maksimal 2 Tahun 8 Bulan

Pasal yang dikenakan pada kejadian penganiayaan terhadap perawat tersebut adalah UU No 1/1946 KUHP Pasal 351 Ayat 1.

NASIONAL | 17 April 2021

Pelaku Penganiayaan Perawat RS Siloam Palembang Dilaporkan ke Polisi

Pelaku penganiayaan perawat RS Siloam Sriwijaya Palembang dilaporkan ke polisi, Kamis (16/4/2020).

NASIONAL | 17 April 2021

Reformasi Birokrasi, ASN Diberi Ruang Berkarier di Seluruh Daerah

Akmal Malik memastikan proses reformasi birokrasi di tingkat pemda tak hanya fokus pada perampingan eselonisasi.

NASIONAL | 16 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS