Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemdes PDTT

Jumat, 16 April 2021 | 22:28 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menerima laporan terkait adanya dugaan praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT).

"Saya sudah cek, belum ada laporan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (16/4/2021).

KPK menyadari peran serta masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK mempersilakan masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya dugaan indikasi jual beli jabatan di Kemdes PDTT.

"Terkait hal tersebut, silakan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan indikasi peristiwa korupsi dapat melaporkan kepada

KPK melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau call center 198," kata Ali.

Dikatakan, KPK pasti akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut. Proses verifikasi dan telaah ini untuk memastikan laporan yang diterima masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK.

"Apabila menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan, komisinya bakal menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Termasuk korupsi dalam bentuk praktik jual beli jabatan.

"Jadi praktik-praktik jual beli jabatan, kita sikat. Tunggu saja waktunya. Siapapun melakukan pasti tertangkap," kata Firli dalam kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

KPK berulang kali menjerat para pelaku jual beli jabatan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa di antaranya mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, hingga mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR Romahurmuziy.

Firli menekankan, pihaknya akan mendalami setiap informasi mengenai praktik jual beli jabatan.

"Terkait dengan korupsi jual beli jabatan, sudah terlalu banyak yang kita tangkap. Gubernur ada, bupati ada, semuanya ada. Dan seluruh informasi yang disampaikan KPK, baik yang dimuat media maupun tidak dimuat media, itu pasti kita tindaklanjuti," kata Firli.

Dalam upaya mengusut tindak pidana korupsi jual beli jabatan ini, kata Firli, KPK bekerja berdasarkan informasi yang ada. Informasi tersebut didalami KPK dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti.

"Dengan adanya keterangan saksi dan barang bukti akan membuat terangnya suatu perkara korupsi itu sendiri. Kalau itu sudah menjadi pidana perkara korupsi, pasti menemukan tersangka," jelasnya.

Firli menekankan, praktik jual beli jabatan merugikan masyarakat. Hal ini lantaran praktik ilegal tersebut menghasilkan aparatur negara yang tidak berintegritas.

"Padahal, kita tahu korupsi itu disebabkan oleh rendahnya integritas," tegas Firli.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Siloam Hospitals Minta Kepolisian Tindak Tegas Penganiaya Perawat

Korban sudah melaporkan kasus tersebut kepada polisi.

NASIONAL | 16 April 2021

Vaksin Longcom Anhui Masuk Uji Klinis Fase Ketiga

Kepala BPOM mengapresiasi keikutsertaan RS Immanuel yang bekerja sama dengan UNPAD dalam hal uji klinis vaksin Longcom Anhui dalam rangka menyukseskan program percepatan penyediaan vaksin di Indonesia

NASIONAL | 16 April 2021

Ini Alasan Ade Yasin Dukung Pemekaran Bogor Timur

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sudah padat menjadi alasan Ade Yasin mendukung pemekaran wilayah Bogor Timur.

NASIONAL | 16 April 2021

Kapolda Sumsel: Terduga Penganiaya Perawat Siloam Sudah Ditangkap

Pelaku mengaku polisi, ternyata dia berprofesi pedagang.

NASIONAL | 16 April 2021

Dukung Pertumbuhan UMKM, Yili Group Sumbang Sepeda Serbaguna untuk Pemprov Jabar

Yili Group dan PT Green Asia Food Indonesia (GAFI) menyerahkan bantuan sepeda serbaguna ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Kamis (15/4/2021).

NASIONAL | 16 April 2021

UNESCO Tetapkan Belitong Jadi Global Geopark

UNESCO menetapkan Geopark Belitong di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Global Geopark.

NASIONAL | 16 April 2021

Kemenkop UKM dan Polri Sepakat Penanganan Kasus UMKM Mengedepankan Pembinaan

Kemkop dan UKM menyambut baik restorative justice yang akan diterapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus hukum terkait UMKM.

NASIONAL | 16 April 2021

DPR: Pendidikan Pancasila Tidak Bisa Diganti Pendidikan Kewarganegaraan

Tidak memuat pendidikan Pancasila Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) harus direvisi.

NASIONAL | 16 April 2021

Aksi 5 Dokter Cantik Asal Kalimantan Galang Dana untuk NTT

Hasil penggalangan donasi akan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok dan perbaikan sarana rumah sakit serta puskesmas yang ada di NTT.

NASIONAL | 16 April 2021

Kejagung Dalami Aliran Dana Asabri ke Bitcoin

Kejagung memeriksa Direktur PT Indodax Nasional Indonesia untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi PT Asabri

NASIONAL | 16 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS