Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mahfud MD: Satgas BLBI Akan Tagih Utang Sjamsul Nursalim

Kamis, 15 April 2021 | 15:52 WIB
Oleh : Willy Masaharu / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, selaku tim pengarah satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), menegaskan, Satgas BLBI juga akan menagih utang kepada Sjamsul Nursalim terkait kasus tersebut. Dikatakan, Ada 48 bank yang menerima kucuran dana dari BLBI.

Mahfud menambahkan, Sjamsul Nursalim merupakan salah satu dari 48 obligor tersebut. Dari Sjamsul Nursalim sendiri ada dua hal yang akan ditagih yaitu bersumber dari Bank Dewaruci dan selaku pemegang saham Pengendalian Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Pada bulan Desember tahun 1998. Pemerintah membuat kucuran dana untuk 48 obligor. Jadi pada waktu itu. Kan ada yang sudah ditagih, ada yang sudah lunas. Nanti kita beri tahu ke masyarakat. Apakah itu masuk BDNI? Sjamsul Nursalim itu utangnya dua macam, satu Bank Dewaruci kemudian ada BDNI. Nah itu akan ditagih," kata Mahfud seusai menggelar rapat tertutup bersama tim Satgas BLBI, di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2021).

Penagihan tersebut, lanjut Mahfud, masuk dalam hal perdata bukan lagi pidana. Sebab, pemerintah tidak bisa menolak putusan MA yang meniadakan hukum pidana dari kasus BLBI.

"Masuk kenapa tidak masuk? Kemarin kan dianggap kasus pidana, sekarang perdata karena memang perdata, cuma karena kasus pidana kita tunggu dulu. Benar ndak. Jadi masuk Bank Dewaruci dan BDNI punya Sjamsul Nursalim. Akan ditagih," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui tim Satgas BLBI telah menghitung tagihan utang dari kasus BLBI mencapai Rp 110 triliun. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan jumlah kurs kemudian sesudah menghitung pergerakan saham dan nilai properti yang dijaminkan.

"Per hari ini dan ini yang menjadi pedoman, adalah sebesar Rp 110.454,809.645.467. Jadi Rp 110 triiun hitungan terakhir," kata Mahfud.

Dia menjelaskan, utang tersebut dalam bentuk aset kredit, saham, properti, hingga tabungan dalam bentuk uang asing. Dia membeberkan terdapat enam macam bentuk tagihan.

"Ada enam macam bentuk tagihan itu dan bentuknya kredit itu Rp 101 triliun, yang kedua bentuknya properti 8, sekian triliun, lalu ada yang bentuknya itu rekening uang asing sehingga itungannya bisa berubah, ada yang berbentuk saham, jadi macam-macam ada enam kategori," katanya.

Walaupun demikian, kata Mahfud, pihaknya memiliki 12 problem dalam aset tersebut. Dia mencontohkan seperti dalam bentuk properti, pihak yang menyerahkan barang tetapi belum menyerahkan secara resmi. Kemudian ada pula beberapa aset yang pindah ke luar negeri.

"Apa yang kami lakukan. Ya kita antarnegara bisa pakai ekstradisi atau pidana, Interpol, tadi Menkumham sudah menyatakan pakai cara itu. Bahkan jangan juga enak-enak, kita juga memertimbangkan langkah gijzeling untuk membayar. Di perdata kan ada," kata Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Berstatus WNA, Orient dan Thobias Didiskualifikasi MK dari Pilbup Sabu Raijua

Mahkamah Konstitusi akhirnya mendiskualifikasi Pasangan kepala daerah Terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari Pilkada Kabupaten Sabu Raijua.

NASIONAL | 15 April 2021

Potensi Hujan Lebat, 15 Wilayah Ini Diminta Waspadai Banjir Bandang

Peringatan dari BMKG ini berlaku mulai Kamis (16/4/2021) pukul 07.00 WIB hingga (17/4/2021) pukul 07.00 WIB.

NASIONAL | 15 April 2021

Edhy Prabowo Pakai Uang Suap untuk Beli Tanah hingga Sewa Apartemen Sekretaris

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menggunakan uang suap Rp 25,7 miliar untuk membeli tanah hingga sewa apartemen untuk dua sesprinya.

NASIONAL | 15 April 2021

PN Jaksel Panggil Anak Riza Chalid

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memanggil sosok pengusaha besar Muhamad Kerry Adrianto pada Kamis (15/4/2021).

NASIONAL | 15 April 2021

Hendak Serang Polisi, Terduga Teroris Ditembak Mati di Makassar

Zulpan mengatakan, penangkapan MT berdasarkan hasil pengembangan oleh anggota terkait aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar.

NASIONAL | 15 April 2021

Garda Bangsa Bagikan 100 Paket Sembako untuk Korban Gempa Malang

"Kali ini kita berkolaborasi dengan DKC Garda Bangsa kabupaten dan kota Malang untuk menjadi bagian solusi dan meringankan beban korban," ucap Ilzam.

NASIONAL | 15 April 2021

Gemar Blusukan, Henry Indraguna Cintai Adat Istiadat Indonesia

Henry Indraguna telah mendapatkan gelar adat Kangdjeng Pangeran dari Keraton Surakarta serta telah mendapatkan marga Purba dari masyarakat Batak Karo.

NASIONAL | 15 April 2021

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar dari Eksportir Benih Lobster

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo didakwa menerima suap dengan nilai total sekira Rp25,7 miliar dari para eksportir benih lobster.

NASIONAL | 15 April 2021

Peserta Terbaik Bimtek PembaTIK Masuk Seleksi Duta Rumah Belajar

Duta Rumah Belajar adalah mitra terdepan Kemdikbud untuk mensosialisasikan dan melakukan pengimbasan dalam pemanfaatan TIK lewat portal Rumah Belajar.

NASIONAL | 15 April 2021

34 Napiter di Lapas Narkotika Gunung Sindur Kembali Setia ke NKRI

Melalui ikrar ini, napiter diharapkan dapat menjadi pencerah lingkungan sekitar dan membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran radikalisme.

NASIONAL | 15 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS