Soal 6 Laskar FPI Tewas di Tol, Jokowi Sudah Minta Komnas HAM Independen
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Soal 6 Laskar FPI Tewas di Tol, Jokowi Sudah Minta Komnas HAM Independen

Selasa, 9 Maret 2021 | 15:13 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di tol Cikampek. Hal itu diutarakan Presiden saat menerima sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/2/2021).

Komnas HAM sendiri telah memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

"Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik, yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50 adalah pelanggaran HAM biasa," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta.

Mahfud menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.

"Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (tim gabungan pencari fakta/TGPF) lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan," ungkapnya.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.

"Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat)," imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud Md dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sejumlah perwakilan meminta adanya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo.

Kepada Jokowi, Amien Rais dan Marwan Batubara yang mewakili untuk menyampaikan sikap tim menyatakan keyakinan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap enam laskar FPI. Mereka meminta agar kasus ini dibawa ke pengadilan HAM.

Seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jalin Kerja Sama dengan KPK, Pakar: Erick Thohir Serius Bersih-bersih BUMN

27 perusahaan BUMN untuk berkerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi melalui Whistle Blowing System.

NASIONAL | 9 Maret 2021

FKKMK UGM Putuskan Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara

Surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan.

NASIONAL | 8 Maret 2021

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah, KPK Geledah Kantor PT Adonara Propertindo

KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Lagi, KKP Gagalkan Pengiriman 29.250 Benih Lobster

BKIPM bersama Bea Cukai dan Otoritas Bandara Juanda Surabaya menggagalkan penyelundupan 29.250 benih bening lobster (BBL).

NASIONAL | 9 Maret 2021

Kasus Suap PLTU Cirebon, KPK Kembali Periksa Eks Petinggi PT Cirebon Power

KPK kembali jadwalkan pemeriksaan mantan Corporate Affair Director PT Cirebon Power, Teguh Haryono, Selasa (9/3/2021), terkait kasus suap PLTU 2 Cirebon.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas Amankan 42 Kg Narkoba di Jalur Perbatasan

Narkoba tersebut dibungkus menggunakan kemasan teh, yang ditemukan saat melaksanakan kegiatan patroli patok perbatasan dan jalur ilegal di Sambas.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Tim Kajian UU ITE Undang Aktivis dan Praktisi Media Sosial

Tim Kajian UU ITE sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para terlapor dan pelapor.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Kubu Juliari Sebut Sejumlah Saksi Sidang Suap Bansos Tak Konsisten

Kuasa hukum Juliari Batubara menyebut dua saksi yang tak konsisten itu di antaranya Hartono Laras dan Pepen Nazaruddin.

NASIONAL | 9 Maret 2021

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran pada Selasa Pagi

"Awan panas guguran tercatat di seismograf dengan amplitudo 36 mm dan durasi 99.52 detik," kata Hanik.

NASIONAL | 9 Maret 2021

BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat Disertai Angin di Beberapa Daerah

BMKG memprakirakan beberapa daerah di Indonesia berpotensi hujan lebat disertai kilat dan angin seperti di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera.

NASIONAL | 9 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS