Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bupati Teluk Bintuni: Dana Otsus Papua Masih Dibutuhkan untuk Kepentingan Pembangunan

Rabu, 3 Maret 2021 | 20:31 WIB
Oleh : Jeis Montesori / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Teluk Bintuni, Papua, Petrus Kasihiw mengatakan, untuk kepentingan pembangunan, dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih sangat dibutuhkan guna mendorong percepatan pembangunan masyarakat di daerah paling timur Indonesia tersebut.

“Kalau dari aspek pembangunan, saya kira kita berterima kasih kalau otsus (Papua) bisa dilanjutkan, karena itu pilihan terbaik, menurut saya, dari sisi pembangunan ya. Saya tidak bicara dari sisi politik itu porsi yang lain,” kata Petrus Kasihiw saat melakukan media visit ke Berita Satu Media Holdings (BSMH), Rabu (3/3/2021).

Kunjungan Petrus Kasihiw diterima Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu, didampingi Pemimpin Redaksi Beritasatu.com ME Aditya Laksmana Yudha, dan Wakil Pemimpin Redaksi Beritasatu TV, Hamdani.

Petrus Kasihiw mengatakan, (kebijakan) Otsus Papua adalah keinginan bersama, bukan keinginan sekelompok orang dan bukan keinginan kepala daerah.

“Tetapi keinginan bersama antara masyarakat Papua, elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, karena ini menyangkut persoalan politik dan persoalan pembangunan,” katanya.

Kabupaten Teluk Bintuni, lanjut Petrus Kasihiw, menerima alokasi dana otsus secara bervariasi setiap tahun. Tahun 2020, Teluk Bintuni menerima Rp 192 miliar. Dana ini dialokasikan 30% untuk pendidikan, 15% untuk kesehatan, dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur jalan, perumahan rakyat, sarana keagamaan, bantuan pendidikan anak Papua.

Pengalokasian anggaran penggunaan dana otsus tersebut, kata Petrus Kasihiw, diatur berdasarkan peraturan daerah khusus (perdasus) pada tingkat provinsi.

“Dananya masuk dalam APBD, ditransfer (dari pemerintah pusat) ke provinsi dan provinsi transfer ke kabupaten. Pembagiannya di provinsi sebagai pemegang kedaulatan otsus adalah gubernur, yang nanti membagi ke daerah-daerah kabupaten/kota,” kata Petrus Kasihiw.

Petrus Kasihiw menyebutkan, berkat adanya dana otsus, pihaknya bisa menyekolahkan ribuan anak Papua ke berbagai kota studi di Indonesia.

Disebutkan, sebanyak 1.658 mahasiswa dari Teluk Bintuni yang sedang belajar di 27 kota studi di Indonesia, semua dibiayai dari dana Otsus Papua.

Setiap mahasiswa mendapatkan bantuan Rp 5 juta per semester dan pada semester terakhir diberikan Rp 15 juta.

“Kalau tidak ada dana otsus, bagaimana kami membiayai mereka, mau cari dana dari mana,” katanya.

Ia mengakui masih ada persepsi atau pemahaman yang berbeda tentang kebijakan Otsus Papua. Menurutnya, kendali otsus dari gubernur.

“Kalau dua gubernur (gubernur Papua dan Papua Barat) sudah seirama dengan pemerintah pusat, didukung oleh komponen-komponen di Papua, sepert Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, dan juga komponen-komponen masyarakat, saya kira pasti ada kesamaan. Makanya perlu diskusi dan duduk bersama membicarakan hal ini,” ujar Petrus Kasihiw.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Usut Suap Perpajakan, Misbakhun Minta Pegawai Ditjen Pajak Tetap Semangat

Misbakhun mengapresiasi ikhtiar KPK memberantas korupsi di sektor perpajakan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

IHLC dan Sucofindo Sepakat Bangun Ekosistem Industri Halal

Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dan Sucofindo sepakat untuk membangun ekosistem industri halal dan berperan secara aktif dalam menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar produk halal di pasar global pada 2024

NASIONAL | 3 Maret 2021

Geledah 3 Rumah di Tanjungpinang, KPK Sita Dokumen Penting Kasus Korupsi di Bintan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga rumah di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mafia Tanah Hilang Kalau Supremasi Hukum Ditegakkan

Aparat penegak hukum tidak boleh terlibat dalam mafia tanah.

NASIONAL | 3 Maret 2021

“Infodemik” Covid-19 Dikembangkan untuk Menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

"Infodemik" tumbuh subur karena lemahnya literasi digital, terutama di media sosial, dan ketidaktahuan publik dalam memilih sumber informasi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kemdikbud Siapkan Rp 2,6T untuk Internet Gratis Belajar Daring

Pembagian kuota internet ini akan dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 15 Maret mendatang.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Geledah Rumah Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Dokumen

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, Rabu (3/3/2021).

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mensos Risma Bakal Dirikan Balai Layanan Terpadu untuk Masyarakat

Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi tak hanya diperuntukan bagi para mantan tunawisma tetapi juga akan didirikan fasilitas layanan bagi masyarakat

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pelindo 1 dan KPK Teken Kerja Sama Penanganan Pengaduan Korupsi

PT Pelindo 1 bersama KPK menandatangani kerja sama penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi atau Whistleblowing System (WBS) TPK Terintegrasi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

BNPB Perkuat Literasi Kebencanaan

Doni Monardo mengatakan, akan terus memperkuat literasi kebencanaan karena Indonesia termasuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS