Tolak Percepat Izin Ekpor Benur, Eks Dirjen KKP Diancam Stafsus Edhy Prabowo
Logo BeritaSatu

Tolak Percepat Izin Ekpor Benur, Eks Dirjen KKP Diancam Stafsus Edhy Prabowo

Rabu, 3 Maret 2021 | 18:30 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar mengaku pernah diancam dicopot dari jabatannya oleh Andreau Pribadi Misanta, staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Ancaman ini dilontarkan Andreau lantaran Zulficar menolak menandatangani izin ekspor benur untuk lima perusahaan yang dinilainya belum laik. Demikian disampaikan Zulficar saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa Suharjito, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Awalnya, Zulficar membeberkan berbabai kejanggalan dalam tata kelola pemberian izin ekspor benur. Salah satunya, Zulficar saat itu menemukan adanya dua perusahaan yang melakukan ekspor meski tak memenuhi syarat perizinan.

"(Tidak ada) surat telah melakukan budidaya, surat penetapan waktu pengeluaran, jadi langsung lompat ke ekspor, yang dua perusahan tanpa sepengetahuan saya," kata Zulficar dalam kesaksiannya di persidangan.

Kemudian, Zulficar kembali mendapat informasi terdapat lima perusahaan yang sudah siap untuk mengekspor sekira pada 9 Juli 2020. Namun, Zulficar enggan menandatangani izin ekspor untuk lima perusahaan tersebut. Sebab, kata Zulficar, lima perusahaan tersebut baru menjalani usaha budidaya selama dua bulan. Padahal, budidaya benur setidaknya membutuhkan waktu setahun.

"Diperiksa administrasinya, tapi saya nggak yakin karena baru satu sampai dua bulan berjalan, minta izin (ekspor) tapi dibilang sudah sukses restocking, budidaya, tapi saya nggak yakin. Budidaya nggak seperti ini, tapi dari dirjen dan direkturnya ada segmentasi dalam buddiaya, tapi menurut saya enggak valid," jelasnya.

Zulficar mengungkapkan, langkahnya tidak memberikan izin kepada lima perusahaan yang dianggapnya tidak laik ekspor itu, diadukan oleh Andreau Misanta Pribadi kepada Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan, Andreau menyebut Edhy bakal mencopot Zulficar dari jabatannya sebagai Dirjen Tangkap.

"Saat diminta untuk tanda tangan rekomendasi pengekspor pada 9 Juli saya tolak meski dari Dirjen Budidaya sudah lolos, lalu Andreau lapor ke menteri kemudian Pak Menteri telepon saya, kemudian Andreau bilang 'Ficar ini akan dicopot oleh menteri'," kata Zulficar.

Setelah diadukan Andreau, Zulficar mengaku langsung mendapat telpon dari Edhy Prabowo yang memintanya menandatangani izin ekspor lima perusahaan tersebut. Saat itu, Edhy beralasan perizinan yang masih mengganjal dikhawatirkan akan membuat benur gagal ekspor.

"Lalu Pak Menteri (Edhy) telepon saya, bilang 'Pak Ficar diloloskan saja perusahaan tersebut, khawatir barangnya sudah di bandara, kalau gagal surat tidak keluar bisa-bisa barangnya rugi, kita bermasalah, itu kata pak menteri'," kata Zulficar.

Saat itu, Zulficar mengamini permintaan Edhy. Namun, setelah menandatangani izin tersebut, Zulficar menyatakan mengundurkan diri sebagai Dirjen Perikanan Tangkap.

"Saya bilang 'baik saya cek lagi, administratif sudah lengkap semua', akhirnya saya tanda tangani lima dokumen tersebut, dan minggu depannya saya ajukan pengunduran diri," tegas Zulficar.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa pendiri PT Dua Putra Perkasa dan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito telah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Suap dengan total Rp 2,1 miliar yang terdiri atas US$ 103.000 atau sekitar 1,43 miliar (dengan kurs Rp 13.971) dan Rp 706 juta itu diberikan agar PT DPPP mendapat izin ekspor benih bening lobster atau benur.

Uang suap itu diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo secara bertahap melalui sejumlah pihak, yakni dua staf khusus Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo; Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo; dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT PLI sekaligus Pendiri PT ACK.

Suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu bertujuan agar Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden: Mitigasi Bencana Kunci Utama Kurangi Risiko Kebencanaan

Kunci utama mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana, tanpa mengabaikan aspek lainnya dalam manajemen bencana.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Polri Klaim Masih Usut Kasus Abu Janda

Mabes Polri mengaku pengusutan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Permadi Arya alias Abu Janda masih terus berjalan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menristek Dukung Riset Pupuk Organik dari Sampah Bantargebang

Menristek berjanji menindaklanjuti inovasi pupuk hayati Biokonversi dan Bionature sebagai bagian dari prioritas riset nasional untuk ketahanan pangan Indonesia.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Gus Yaqut Tak Ingin Kasus Korupsi Al Quran dan Haji Terulang Kembali

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tak ingin kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Kemag terulang kembali.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mantan Dirjen KKP Beberkan Kejanggalan Kebijakan Edhy Prabowo

Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar membeberkan berbagai kejanggalan kebijakan izin ekspor benur yang dijalankan Edhy Prabowo

NASIONAL | 3 Maret 2021

Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Polda Kalsel Gandeng Ulama

Penandatanganan MoU itu merupakan bentuk kerja sama antara Polri dan ulama dalam menangkal radikalisme serta terorisme di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mabes Polri: Motif Oknum Polisi Jual Senjata Adalah Ekonomi

Motif dua oknum polisi yang terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua adalah ekonomi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

KPK Enggan Ungkap Pejabat DJP yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan membeberkan secara rinci mengenai perkara dugaan korupsi terkait pajak

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mabes Polri Belum Pastikan Ali Kalora Terluka Tembak

Belum ada bukti jika Ali sudah tertembak dalam baku tembak pada Senin (1/3/2021) kemarin.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Menkeu: Dugaan Kasus Suap DJP Terjadi Sejak Awal Tahun 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dugaan kasus suap DJP telah terjadi sejak awal tahun 2020.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS