KPK Akan Dalami Informasi Proyek Reklamasi Makassar New Ports
Logo BeritaSatu

Kasus Nurdin Abdullah

KPK Akan Dalami Informasi Proyek Reklamasi Makassar New Ports

Minggu, 28 Februari 2021 | 18:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com.- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, akan mendalami setiap informasi yang diterima lembaganya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Pernyataan tersebut disampaikan Firli terkait desakan agar lembaga antikorupsi turut mendalami adanya dugaan keterlibatan Nurdin dan sejumlah orang-orang terdekatnya dalam memuluskan operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

"Tentu semua informasi yang diterima KPK akan kami tampung dan kami tindaklanjuti," kata Firli di Gedung KPK Jakarta, Minggu (28/2/2021).

Firli menekankan, lembaganya tidak pernah menutup diri dari infomasi dari berbagai pihak. "Karena tidak ada orang bisa sukses tanpa orang lain, termasuk KPK. Karenanya kami mengapresiasi informasi yang disampaikan tadi, " kata Firli.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Sejumlah pihak meminta KPK untuk menelusuri berbagai proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel yang diduga diwarnai praktik rasuah.

Koordinatot Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyatakan, penangkapan Gubernur Nurdin oleh KPK menjawab sejumlah dugaan dari warga di Pulau Kodingareng dan Koalisi Selamatkan Pesisir, serta Koalisi Selamatkan Laut Indonesia. Dikatakan, terdapat 15 izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng yang mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Dari 14 IUP itu, empat perusahaan di antaranya bersatus operasi produksi, antara lain PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Berkah Bumi Utama.

"Dari empat perusahaan di atas, dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu Karya Makmur ditetapkan sebagai pemenang tender untuk penyediaan pasir laut bagi proyek reklamasi Makassar New Port," kata Merah dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Menurut Merah, perusahaan pemenang tender itu ditentukan oleh PT Pelindo IV, dan kuat dugaan terdapat pengaruh dari Gubernur Nurdin. Dugaan ini mencuat lantaran pemilik, pemegang saham, dan pengurus dari PT Banteng Laut Indonesia adalah orang-orang terdekat sang gubernur.

"Akbar Nugraha (Direktur Utama), Abil Iksan (Direktur), dan Fahmi Islami (Pemegang Saham) PT Banteng Laut Indonesia merupakan mantan tim pemenangan pasangan Nurdin Abdullah–Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018 lalu. Saat itu, pasangan Nurdin–Sulaiman diusung Partai PDI Perjuangan, PAN, dan PKS, serta didukung PSI," kata Merah.

Dia menyebutkan, dalam kaitan dengan proyek reklamasi Makassar New Port, Nurdin diduga mengambil keuntungan proyek strategis nasional itu, melalui perusahaan koleganya, PT Banteng Laut Indonesia. Adapun Komisaris Utama PT Banteng Laut Indonesia adalah Sunny Tanuwidjaja yang merupakan mantan staf khusus era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan sekretaris dewan pembina Partai Solidaristas Indonesia (PSI).

Permintaan agar KPK menelusuri proyek-proyek infrastruktur di Sulsel juga disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Salah satu proyek yang disebut ICW yakni proyek infrastruktur Makassar New Port.
Peneliti ICW, Egi Primayogha dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021) menyatakan, Nurdin disebut pernah memanfaatkan kewenangannya untuk memberikan AMDAL terhadap dua perusahaan tambang, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur yang akan memasok kebutuhan proyek Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.

"Nurdin juga diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan Amdal. Perusahaan tersebut lalu diketahui terafiliasi dengan dirinya dan berisikan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses dalam kontestasi Pilkada. Perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional," kata Egi.

Egi mengatakan, kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Nurdin menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masif dan menyebar di seluruh Indonesia telah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. "Namun kita perlu melihat bahwa nafsu untuk membangun infrastruktur justru dapat berimbas pada munculnya praktik-praktik korupsi yang meluas, bagi-bagi konsesi, serta kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek infrastruktur," katanya.

Selain proyek lainnya, ICW juga meminta KPK menelusuri aliran dana dari uang suap yang diduga diterima oleh Nurdin. KPK perlu menelusuri hal tersebut untuk membuktikan adanya pihak lain yang turut menikmati uang tersebut, baik individu, atau organisasi seperti partai politik.

"Jika terbukti, maka pihak-pihak tersebut patut untuk ikut dijerat," katanya.

Penelusuran mengenai aliran dana suap ini menjadi penting mengingat biaya politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia teramat mahal. Untuk menutupi kebutuhan pemilu, kandidat pejabat publik seperti kepala daerah kerap menerima bantuan dari pengusaha. Kandidat juga perlu memberikan mahar politik kepada partai politik.

"Sehingga saat menjadi pejabat publik, ia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan “balas budi” ataupun memfasilitasi permintaan dari pihak-pihak tersebut. Upaya tersebut diantaranya adalah praktik-praktik korupsi," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel. Agung diduga menyuap Nurdin sebesar Rp 2 miliar melalui Edy agar dapat kembali menggarap proyek-proyek di Pemprov Sulsel untuk tahun anggaran 2021. Selain menerima suap dari Agung Sucipto, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi senilai total Rp 3,4 miliar dari sejumlah kontraktor lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Almarhum Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Almarhum Artidjo Alkostar rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Situbondo, Jawa Timur (Jatim).

NASIONAL | 28 Februari 2021

Pemerintah Tandatangani Kontrak Percepatan Pemerataan Jaringan 4G

Pemerintah melalui Bakti telah meneken kontrak untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi dalam upaya percepatan pemerataan jaringan 4G.

NASIONAL | 28 Februari 2021

KAI Perluas Layanan GeNose di Stasiun Wilayah Jatim

Layanan GeNose kini tersedia di Stasiun Pasarturi, Gubeng, Malang serta stasiun lainnya di wilayah Daop 7 Madiun.

NASIONAL | 28 Februari 2021

PSI Kecewa Nurdin Abdullah Terjerat Kasus Korupsi

Ketika berkunjung ke Bantaeng, beberapa pengurus PSI melihat sendiri pelayanan publik yang dibangun Nurdin demikian bagus dan penuh terobosan.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Presiden Jokowi ke Yogyakarta Tinjau Vaksinasi serta Resmikan KRL

Presiden bertolak ke Yogyakarta untuk melakukan kunjungan kerja dengan sejumlah agenda di antaranya meninjau vaksinasi massal dan meresmikan KRL.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Presiden Jokowi ke Yogyakarta Tinjau Vaksinasi Massal

Presiden juga direncanakan untuk meresmikan pengoperasian kereta rel listrik lintas Yogyakarta-Solo.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Pekerjaan Tol Japek II Selatan Dilanjutkan, Jasa Marga Rekayasa Lalu Lintas

Guna mendukung kelancaran pembangunan, Jasa Marga mengalihkan lalu lintas di sekitar proyek yang tengah dikerjakan.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Diminta Telusuri Proyek Makassar New Port

ICW meminta KPK menelusuri keterlibatan Nurdin Abdullah dalam proyek infrastruktur lainnya di Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Ketua KPK: Kita Belajar kepada Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua KPK Firli Bauri mengaku bahwa dirinya dan juga KPK banyak belajar dari sosok Artidjo yang memiliki integritas tinggi dalam memberantas korupsi.

NASIONAL | 28 Februari 2021

Stasiun Purwokerto Layani Pemeriksaan GeNose

Stasiun Purwokerto bekerja sama dengan Rajawali Nusindo dan UGM menyediakan layanan pemeriksaan Covid-19 menggunakan GeNose bagi calon penumpang.

NASIONAL | 28 Februari 2021


TAG POPULER

# Penganiayaan Perawat


# Reshuffle Kabinet


# Vaksinasi Covid-19


# Larangan Mudik


# Vaksin Nusantara



TERKINI

Kementerian Perhubungan Resmikan Penggunaan GeNose di Tanjung Perak

NASIONAL | 9 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS